alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Mahasiswa Beranjak, Buruh pun Datang: Diiringi Dangdut, Tuntutan Berbalas Pantun

Demonstran tak hanya dihibur musik dangdut koplo, tapi juga pantun-pantun lucu dari Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

BANJARMASIN – Kemarin (22/10) siang di Jalan Lambung Mangkurat, kaum buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel. Menuntut presiden menerbitkan perppu untuk mendepak Omnibus Law Cipta Kerja.

Kehadiran ketua dewan di tengah massa, rupanya tak hanya dianggap sebagai penampung aspirasi belaka. Supian juga membantu menghibur massa.

Saat diminta meneken surat tuntutan, politikus Partai Golkar itu menanggapinya dengan melontarkan pantun. “Ikan sepat ikan gabus ikan lele. Lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele,” ujarnya seraya membubuhkan tanda tangan.

Dengan jitu, Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel, Yoeyoen Indharto mengomentari pantun tersebut. Menyebutnya sebagai komika terbaik yang dimiliki Kalsel saat ini.

Pelaku lawakan tunggal disebut komika. Istilah ini kian populer, setelah banyak televisi nasional menyiarkan acara stand up comedy.

Dijuluki komika, massa bertepuk tangan. Sementara Supian hanya bisa tertawa kecut.

Sepengetahuan awak media, Supian memang hobi berpantun. Pada demonstrasi perdana yang digalang mahasiswa, Kamis 8 Oktober lalu, di depan massa Supian juga berpantun.

Aksi berjalan damai. Tak ada perang urat saraf dan aksi dorong-dorongan dengan aparat.

Hanya orasi, diselingi dentuman dangdut dari speaker yang dibawa demonstran. Ada saja buruh yang berjoget. Merayakan wahana kebebasan berpendapat ini.

Bukan berarti tidak serius. DPRD harus mengingat poin tuntutan. Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan menyebut beberapa.

Yakni menolak segala bentuk upah murah yang tidak manusiawi. Lalu, menilai Omnibus Law sebagai produk hukum yang gagal mewadahi aspirasi rakyat Indonesia.

“Omnibus Law Cipta Kerja adalah produk cacat prosedur. Kami ingin, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan perppu,” tegasnya. Mengingat saat dibahas, draf UU itu tidak melibatkan semua elemen.

Sumarlan juga menantang semua anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk berdebat, menjelaskan pasal per pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, anggota DPR asal Banua seharusnya memperjuangkan hak rakyat yang diwakilinya. Kenyataannya, batang hidungnya saja tak pernah tampak.

“Kami juga membantah klaim-klaim pemerintah. Kami merasa, hanya untuk mengelabui dan melemahkan perjuangan buruh,” tambahnya.

Sementara Yoeyoen, bertekad menggugat keputusan Kementerian Ketenagakerjaan. Khususnya tentang angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang hanya naik Rp10 ribu dalam upah minimum provinsi (UMP).

“Kami juga memperjuangkan nasib TNI dan Polri. Karena kalau sudah besar, belum tentu anak mereka jadi anggota juga,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel tersebut.

Di depan semua orang, ketua dewan menjamin mendukung perjuangan buruh. Supian juga berjanji akan mewadahi dialog antara buruh dan anggota DPR Dapil Kalsel dalam waktu dekat.

Jika mereka tak bersedia, dia bahkan bersedia mendampingi perwakilan buruh pergi ke Jakarta.

Supian juga secara tegas menolak sejumlah poin dalam Omnibus Law. Dan meminta pusat menindaklanjuti gelombang penolakan dari berbagai kalangan.

“Saya mendukung agar klaster tenaga kerja dicabut dari Omnibus Law. Dan mendukung presiden segera mengeluarkan perppu,” bebernya. (war/fud/ema)

Demonstran tak hanya dihibur musik dangdut koplo, tapi juga pantun-pantun lucu dari Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

BANJARMASIN – Kemarin (22/10) siang di Jalan Lambung Mangkurat, kaum buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel. Menuntut presiden menerbitkan perppu untuk mendepak Omnibus Law Cipta Kerja.

Kehadiran ketua dewan di tengah massa, rupanya tak hanya dianggap sebagai penampung aspirasi belaka. Supian juga membantu menghibur massa.

Saat diminta meneken surat tuntutan, politikus Partai Golkar itu menanggapinya dengan melontarkan pantun. “Ikan sepat ikan gabus ikan lele. Lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele,” ujarnya seraya membubuhkan tanda tangan.

Dengan jitu, Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel, Yoeyoen Indharto mengomentari pantun tersebut. Menyebutnya sebagai komika terbaik yang dimiliki Kalsel saat ini.

Pelaku lawakan tunggal disebut komika. Istilah ini kian populer, setelah banyak televisi nasional menyiarkan acara stand up comedy.

Dijuluki komika, massa bertepuk tangan. Sementara Supian hanya bisa tertawa kecut.

Sepengetahuan awak media, Supian memang hobi berpantun. Pada demonstrasi perdana yang digalang mahasiswa, Kamis 8 Oktober lalu, di depan massa Supian juga berpantun.

Aksi berjalan damai. Tak ada perang urat saraf dan aksi dorong-dorongan dengan aparat.

Hanya orasi, diselingi dentuman dangdut dari speaker yang dibawa demonstran. Ada saja buruh yang berjoget. Merayakan wahana kebebasan berpendapat ini.

Bukan berarti tidak serius. DPRD harus mengingat poin tuntutan. Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan menyebut beberapa.

Yakni menolak segala bentuk upah murah yang tidak manusiawi. Lalu, menilai Omnibus Law sebagai produk hukum yang gagal mewadahi aspirasi rakyat Indonesia.

“Omnibus Law Cipta Kerja adalah produk cacat prosedur. Kami ingin, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan perppu,” tegasnya. Mengingat saat dibahas, draf UU itu tidak melibatkan semua elemen.

Sumarlan juga menantang semua anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk berdebat, menjelaskan pasal per pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, anggota DPR asal Banua seharusnya memperjuangkan hak rakyat yang diwakilinya. Kenyataannya, batang hidungnya saja tak pernah tampak.

“Kami juga membantah klaim-klaim pemerintah. Kami merasa, hanya untuk mengelabui dan melemahkan perjuangan buruh,” tambahnya.

Sementara Yoeyoen, bertekad menggugat keputusan Kementerian Ketenagakerjaan. Khususnya tentang angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang hanya naik Rp10 ribu dalam upah minimum provinsi (UMP).

“Kami juga memperjuangkan nasib TNI dan Polri. Karena kalau sudah besar, belum tentu anak mereka jadi anggota juga,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel tersebut.

Di depan semua orang, ketua dewan menjamin mendukung perjuangan buruh. Supian juga berjanji akan mewadahi dialog antara buruh dan anggota DPR Dapil Kalsel dalam waktu dekat.

Jika mereka tak bersedia, dia bahkan bersedia mendampingi perwakilan buruh pergi ke Jakarta.

Supian juga secara tegas menolak sejumlah poin dalam Omnibus Law. Dan meminta pusat menindaklanjuti gelombang penolakan dari berbagai kalangan.

“Saya mendukung agar klaster tenaga kerja dicabut dari Omnibus Law. Dan mendukung presiden segera mengeluarkan perppu,” bebernya. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/