alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

MPP Banjarbaru Segera Rampung, Tinggal Tunggu Peninjauan Pusat

BANJARBARU – Pembangunan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Banjarbaru kini hampir rampung. Progres diklaim di atas 90 persen.

Dari pantauan, bangunan yang berlokasi di kawasan kantor DPMPTSP Banjarbaru ini memang tampak sudah hampir rampung. Sejumlah pekerja juga hanya mengerjakan bagian-bagian finishing saja.

Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru, Rahmah Khairita mencatat, pembangunan ini memang hampir rampung. Disebutnya, satu pekan lagi pembangunan bagian gedung sudah selesai.

“Alhamdulillah sudah di atas 90 persen untuk fisik bangunannya. Insya Allah tanggal 25 Oktober sudah bisa digunakan, minimal untuk keperluan rapat internal kita dahulu,” katanya.

Walaupun bangunan fisik siap rampung. Bangunan berlantai dua dengan luasan 40 x 32 meter ini masih perlu kelengkapan interiornya. Dalam hal ini seperti perangkat penunjang pelayanan dan pekerjaan.

“Untuk bagian dalam atau interior akan dilengkapi setelah bangunan fisik rampung. Proses melengkapinya juga bertahap, karena menyesuaikan penggunaan anggaran,” ceritanya.

Selain kesiapan secara bangunan, pengaturan arus lalu lintas atau Amdal Lalin kata Khairita juga sudah rampung. Sehingga, akses keluar dan masuk bangunan telah diatur sedemikian rupa untuk tidak memicu kemacetan.

Kemudian, Khairita menjelaskan bahwa sebelum diresmikan tanggal 25 Oktober nanti. Pihaknya harus mendapatkan “restu” dari pemerintah pusat dahulu. Dalam hal ini melalui Kemenpan RB Republik Indonesia.

Tim pusat ini jelasnya akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangungan. Termasuk di antaranya Pemko harus menyepakati MoU dengan pemerintah pusat sebelum diresmikan

“Kita sudah berkirim surat dan juga komunikasi dengan tim pusat, kita harapkan dalam waktu dekat mereka bisa melakukan peninjauan. Karena memang sebelum diresmikan, syaratnya harus ada peninjauan dari pusat,” urainya.

Seperti diwartakan sebelumnya, pembangunannya  MPP ini diketahui bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2020, dengan nilai kontrak Rp 6,5 miliar.

Adapun, fungsi dari MPP ini adalah pelayanan publik lintas instansi yang terpusat di satu bangunan. Tidak  hanya daru SKPD lingkup Pemko Banjarbaru saja, namun ada juga dari instansi vertikal lain yang berkonteks pelayanan.

Dengan spesifikasi bangunan ini, MPP terangnya bisa menampung 15-20 gerai pelayanan. Saat ini sudah ada 11 instansi yang bergabung. Hal ini sama persis dengan jumlah layanan di Gerai Pelayanan Publik Terpadu (GPPT) yang telah beroperasi di Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru.  (rvn/bin/ema)

BANJARBARU – Pembangunan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Banjarbaru kini hampir rampung. Progres diklaim di atas 90 persen.

Dari pantauan, bangunan yang berlokasi di kawasan kantor DPMPTSP Banjarbaru ini memang tampak sudah hampir rampung. Sejumlah pekerja juga hanya mengerjakan bagian-bagian finishing saja.

Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru, Rahmah Khairita mencatat, pembangunan ini memang hampir rampung. Disebutnya, satu pekan lagi pembangunan bagian gedung sudah selesai.

“Alhamdulillah sudah di atas 90 persen untuk fisik bangunannya. Insya Allah tanggal 25 Oktober sudah bisa digunakan, minimal untuk keperluan rapat internal kita dahulu,” katanya.

Walaupun bangunan fisik siap rampung. Bangunan berlantai dua dengan luasan 40 x 32 meter ini masih perlu kelengkapan interiornya. Dalam hal ini seperti perangkat penunjang pelayanan dan pekerjaan.

“Untuk bagian dalam atau interior akan dilengkapi setelah bangunan fisik rampung. Proses melengkapinya juga bertahap, karena menyesuaikan penggunaan anggaran,” ceritanya.

Selain kesiapan secara bangunan, pengaturan arus lalu lintas atau Amdal Lalin kata Khairita juga sudah rampung. Sehingga, akses keluar dan masuk bangunan telah diatur sedemikian rupa untuk tidak memicu kemacetan.

Kemudian, Khairita menjelaskan bahwa sebelum diresmikan tanggal 25 Oktober nanti. Pihaknya harus mendapatkan “restu” dari pemerintah pusat dahulu. Dalam hal ini melalui Kemenpan RB Republik Indonesia.

Tim pusat ini jelasnya akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangungan. Termasuk di antaranya Pemko harus menyepakati MoU dengan pemerintah pusat sebelum diresmikan

“Kita sudah berkirim surat dan juga komunikasi dengan tim pusat, kita harapkan dalam waktu dekat mereka bisa melakukan peninjauan. Karena memang sebelum diresmikan, syaratnya harus ada peninjauan dari pusat,” urainya.

Seperti diwartakan sebelumnya, pembangunannya  MPP ini diketahui bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2020, dengan nilai kontrak Rp 6,5 miliar.

Adapun, fungsi dari MPP ini adalah pelayanan publik lintas instansi yang terpusat di satu bangunan. Tidak  hanya daru SKPD lingkup Pemko Banjarbaru saja, namun ada juga dari instansi vertikal lain yang berkonteks pelayanan.

Dengan spesifikasi bangunan ini, MPP terangnya bisa menampung 15-20 gerai pelayanan. Saat ini sudah ada 11 instansi yang bergabung. Hal ini sama persis dengan jumlah layanan di Gerai Pelayanan Publik Terpadu (GPPT) yang telah beroperasi di Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru.  (rvn/bin/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/