alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

ASN Like Medsos Kandidat di Pilkada..?? Ancamannya Penjara

Aparatur sipil negara (ASN) jangan coba-coba terlibat politik praktis di Pilkada tahun ini. Jika ketahuan, ancamannya adalah penjara.

“Jangan coba-coba melibatkan diri ke politik praktis, selain ancaman administrasi, ASN bisa dijerat pidana pemilu,” tegas Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid kemarin.

Dia tak ingin kejadian ini seperti di Kota Banjarbaru saat Pemilu 2019 tadi yang sampai berurusan ke ranah pidana pemilu. “Sudah ada contoh. Ini yang kami imbau dan sosialisasi terus. Jangan sampai ada lagi laporan ASN terlibat politik praktis,” harapnya.

ASN sebutnya, harus tak melibatkan diri secara nyata dalam tindakan maupun perilaku mereka, pada saat tahapan masa kampanye sekarang. “ASN harus melepaskan diri dari kegiatan politik sampai pada 9 Desember,” tegasnya. 

Keterlibatan ASN yang paling disorot pihaknya adalah penggunaan sosial media. Pasalnya, ASN selain tak boleh memberi dukungan di akun medsos, mereka juga tak boleh menyukai atau like postingan pasangan calon di akun medsos mereka. “ASN juga tak boleh menanggapi hingga menyebarluaskan,” terangnya.

Lalu bagaimana ASN yang terlibat politik praktis itu bisa dijerat pidana pemilu?

Majid menerangkan, ASN bisa dipidana pemilu ketika ditemukan keterlibatan langsung di kampanye rapat umum. “Pembuktiannya saat penyidikan di Gakumdu, ketika itu dilakukan tracking. Apakah terlibat secara langsung atau tidak. Jika terlibat masif, ASN tersebut tak hanya bisa terkena sanksi administrasi kepegawaian, juga pidana pemilu,” papar Majid.

Mantan Komisioner KPU Kalsel itu menjelaskan, netralitas ASN ini sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam Pasal 4 ditegaskan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon tertentu. Ini termasuk di ranah media sosial. 

“Kita akan mengawasi media sosial dan konten paslon yang telah didaftarkan ke KPU. Nanti kita lihat apakah ada upaya dukungan dari ASN untuk salah satu paslon. Kami juga minta bantuan tim cyber kepolisian,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah mengatakan banyaknya petahana di Pilkada Kalsel tahun ini membuat kerawanan netralitas ASN cukup besar. “Upaya preventif sudah dilakukan sejak dini dengan melakukan upaya penyadaran dan pencegahan pelanggaran,” pintanya. 

ASN sendiri memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan pasangan calon untuk mendulang suara. Suara mereka bahkan dapat mengalahkan suara partai politik pengusung.

Iming-iming dan incaran jabatan menjadi salah satu faktor ASN ikut terlibat di politik praktis. Mereka seakan berjudi dengan karir jabatan. Menang akan mendapat jabatan. Kalah akan gigit jari bahkan terbuang dari kotak pasangan calon pemenang. (mof/ran/ema)

Aparatur sipil negara (ASN) jangan coba-coba terlibat politik praktis di Pilkada tahun ini. Jika ketahuan, ancamannya adalah penjara.

“Jangan coba-coba melibatkan diri ke politik praktis, selain ancaman administrasi, ASN bisa dijerat pidana pemilu,” tegas Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid kemarin.

Dia tak ingin kejadian ini seperti di Kota Banjarbaru saat Pemilu 2019 tadi yang sampai berurusan ke ranah pidana pemilu. “Sudah ada contoh. Ini yang kami imbau dan sosialisasi terus. Jangan sampai ada lagi laporan ASN terlibat politik praktis,” harapnya.

ASN sebutnya, harus tak melibatkan diri secara nyata dalam tindakan maupun perilaku mereka, pada saat tahapan masa kampanye sekarang. “ASN harus melepaskan diri dari kegiatan politik sampai pada 9 Desember,” tegasnya. 

Keterlibatan ASN yang paling disorot pihaknya adalah penggunaan sosial media. Pasalnya, ASN selain tak boleh memberi dukungan di akun medsos, mereka juga tak boleh menyukai atau like postingan pasangan calon di akun medsos mereka. “ASN juga tak boleh menanggapi hingga menyebarluaskan,” terangnya.

Lalu bagaimana ASN yang terlibat politik praktis itu bisa dijerat pidana pemilu?

Majid menerangkan, ASN bisa dipidana pemilu ketika ditemukan keterlibatan langsung di kampanye rapat umum. “Pembuktiannya saat penyidikan di Gakumdu, ketika itu dilakukan tracking. Apakah terlibat secara langsung atau tidak. Jika terlibat masif, ASN tersebut tak hanya bisa terkena sanksi administrasi kepegawaian, juga pidana pemilu,” papar Majid.

Mantan Komisioner KPU Kalsel itu menjelaskan, netralitas ASN ini sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam Pasal 4 ditegaskan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon tertentu. Ini termasuk di ranah media sosial. 

“Kita akan mengawasi media sosial dan konten paslon yang telah didaftarkan ke KPU. Nanti kita lihat apakah ada upaya dukungan dari ASN untuk salah satu paslon. Kami juga minta bantuan tim cyber kepolisian,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah mengatakan banyaknya petahana di Pilkada Kalsel tahun ini membuat kerawanan netralitas ASN cukup besar. “Upaya preventif sudah dilakukan sejak dini dengan melakukan upaya penyadaran dan pencegahan pelanggaran,” pintanya. 

ASN sendiri memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan pasangan calon untuk mendulang suara. Suara mereka bahkan dapat mengalahkan suara partai politik pengusung.

Iming-iming dan incaran jabatan menjadi salah satu faktor ASN ikut terlibat di politik praktis. Mereka seakan berjudi dengan karir jabatan. Menang akan mendapat jabatan. Kalah akan gigit jari bahkan terbuang dari kotak pasangan calon pemenang. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/