alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Pantas Banyak yang Ngeluh, Bantuan Kuota Internet Pemprov Belum Dibagi

BANJARBARU – Pantas saja sejumlah orang tua mengeluh kuota internet. Karena hingga kini masih banyak siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel. Bahkan, sumbangan paket data yang dijanjikan Pemprov Kalsel juga belum dibagikan.

Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto mengatakan, saat ini ada tiga program bantuan paket data gratis yang diterima para siswa untuk menunjang belajar secara online di tengah pandemi Covid-19. Yakni, dari Pemprov Kalsel, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Sementara yang sudah dibagikan, bantuan paket data dari Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia dan Kemendikbud. Kalau dari Pemprov belum,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Namun, dia mengungkapkan, paket data bantuan dari Kemendikbud belum semuanya bisa digunakan. Sebab, beberapa kartu perdana yang diterima siswa masih belum aktif. “Yang belum aktif sedang mau diproses. Sudah ada tata caranya untuk mengaktifkannya,” ungkapnya.

Sementara bantuan dari Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia, Eko menyebut, para siswa sudah ada yang menerimanya untuk tahap pertama. “Sudah dibagikan pada Agustus 2020 tadi,” sebutnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Yusuf Effendy membenarkan jika bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel untuk 24 ribu siswa tingkat SMA/SMK se-Kalsel belum disalurkan.

“Bantuan kuota ini alokasi anggarannya ada di APBD Perubahan, sekarang masih dievaluasi Kemendagri. Kalau APBD Perubahan sudah dapat persetujuan, baru bisa action,” bebernya.

Dia menjelaskan, kewenangan penyaluran bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel sepenuhnya ada di Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel. Karena, posisi anggaran ada di instansi tersebut. “Untuk lebih jelasnya bisa ke Kepala Balai BTIKP, Pak Ekhsan,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Balai BTIKP Kalsel, Ekhsan Muchtar menyampaikan, penyaluran bantuan paket internet untuk para siswa tinggal menunggu keluarnya peraturan tentang APBD Perubahan dari Kemendagri.

“Kalau APBD Perubahan belum disetujui, maka anggaran belum keluar. Teknis pekerjaan semua sudah dilakukan, kalau anggaran sudah keluar, bantuan kuota akan langsung didistribusikan,” ucapnya.

Bantuan paket data dari Pemprov Kalsel sendiri dibagikan untuk 24 ribu siswa tingkat SMA/SMK se-Kalsel. Masing-masing mendapatkan senilai Rp270 ribu untuk tiga bulan atau Rp90 ribu per bulan, dari Oktober hingga Desember.

Lalu bagaimana dengan tingkat SD dan SMP? Di Banjarbaru, bantuan kuota internet untuk para siswa SD dan SMP juga belum sepenuhnya tersalurkan. Karena, pendistribusian dilakukan secara bertahap.

Untuk realisasi penyalurannya, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Edy Yuana Pribadi menuturkan bahwa pihaknya tidak mengetahuinya. “Ada dua bantuan. Satu dari provider, satunya lagi dari Kemendikbud. Kami tidak tahu progresnya, karena bantuan tidak melalui kami,” tuturnya.

Dia menyampaikan, bantuan paket internet dari provider langsung dibagikan oleh provider yang bersangkutan. Sedangkan dari Kemendikbud disalurkan secara acak langsung ke sekolah. Tanpa ada proporsi (persentase) di tiap-tiap sekolah.

Sebelumnya, sejak Januari hingga September 2020, Pemprov Kalsel menerima 260 aduan dari masyarakat melalui sistem pengaduan Lapor Paman. Dari ratusan aduan tersebut, paling banyak ternyata di bidang pendidikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan, berdasarkan catatan mereka aduan di bidang pendidikan yang diterima ada 34. “32 aduan lainnya terkait infrastruktur, lalu 29 tentang Covid-19, 13 di bidang ESDM dan 13 lagi di bidang perhubungan,” katanya.

Di bidang pendidikan, dia mengungkapkan, aduan yang diterima paling banyak berupa keluhan orang tua siswa yang tidak mampu membeli ponsel dan internet untuk anaknya mengikuti belajar secara online.

“Banyak yang minta bantuan ponsel dan kuota internet. Misal, punya anak tiga. Satu SD dan dua SMP. Orang tua harus menyediakan tiga ponsel dan puluhan gigabyte (GB) paket data,” ungkapnya. (ris/ran/ema)

BANJARBARU – Pantas saja sejumlah orang tua mengeluh kuota internet. Karena hingga kini masih banyak siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel. Bahkan, sumbangan paket data yang dijanjikan Pemprov Kalsel juga belum dibagikan.

Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto mengatakan, saat ini ada tiga program bantuan paket data gratis yang diterima para siswa untuk menunjang belajar secara online di tengah pandemi Covid-19. Yakni, dari Pemprov Kalsel, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Sementara yang sudah dibagikan, bantuan paket data dari Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia dan Kemendikbud. Kalau dari Pemprov belum,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Namun, dia mengungkapkan, paket data bantuan dari Kemendikbud belum semuanya bisa digunakan. Sebab, beberapa kartu perdana yang diterima siswa masih belum aktif. “Yang belum aktif sedang mau diproses. Sudah ada tata caranya untuk mengaktifkannya,” ungkapnya.

Sementara bantuan dari Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia, Eko menyebut, para siswa sudah ada yang menerimanya untuk tahap pertama. “Sudah dibagikan pada Agustus 2020 tadi,” sebutnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Yusuf Effendy membenarkan jika bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel untuk 24 ribu siswa tingkat SMA/SMK se-Kalsel belum disalurkan.

“Bantuan kuota ini alokasi anggarannya ada di APBD Perubahan, sekarang masih dievaluasi Kemendagri. Kalau APBD Perubahan sudah dapat persetujuan, baru bisa action,” bebernya.

Dia menjelaskan, kewenangan penyaluran bantuan kuota internet dari Pemprov Kalsel sepenuhnya ada di Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel. Karena, posisi anggaran ada di instansi tersebut. “Untuk lebih jelasnya bisa ke Kepala Balai BTIKP, Pak Ekhsan,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Balai BTIKP Kalsel, Ekhsan Muchtar menyampaikan, penyaluran bantuan paket internet untuk para siswa tinggal menunggu keluarnya peraturan tentang APBD Perubahan dari Kemendagri.

“Kalau APBD Perubahan belum disetujui, maka anggaran belum keluar. Teknis pekerjaan semua sudah dilakukan, kalau anggaran sudah keluar, bantuan kuota akan langsung didistribusikan,” ucapnya.

Bantuan paket data dari Pemprov Kalsel sendiri dibagikan untuk 24 ribu siswa tingkat SMA/SMK se-Kalsel. Masing-masing mendapatkan senilai Rp270 ribu untuk tiga bulan atau Rp90 ribu per bulan, dari Oktober hingga Desember.

Lalu bagaimana dengan tingkat SD dan SMP? Di Banjarbaru, bantuan kuota internet untuk para siswa SD dan SMP juga belum sepenuhnya tersalurkan. Karena, pendistribusian dilakukan secara bertahap.

Untuk realisasi penyalurannya, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Edy Yuana Pribadi menuturkan bahwa pihaknya tidak mengetahuinya. “Ada dua bantuan. Satu dari provider, satunya lagi dari Kemendikbud. Kami tidak tahu progresnya, karena bantuan tidak melalui kami,” tuturnya.

Dia menyampaikan, bantuan paket internet dari provider langsung dibagikan oleh provider yang bersangkutan. Sedangkan dari Kemendikbud disalurkan secara acak langsung ke sekolah. Tanpa ada proporsi (persentase) di tiap-tiap sekolah.

Sebelumnya, sejak Januari hingga September 2020, Pemprov Kalsel menerima 260 aduan dari masyarakat melalui sistem pengaduan Lapor Paman. Dari ratusan aduan tersebut, paling banyak ternyata di bidang pendidikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan, berdasarkan catatan mereka aduan di bidang pendidikan yang diterima ada 34. “32 aduan lainnya terkait infrastruktur, lalu 29 tentang Covid-19, 13 di bidang ESDM dan 13 lagi di bidang perhubungan,” katanya.

Di bidang pendidikan, dia mengungkapkan, aduan yang diterima paling banyak berupa keluhan orang tua siswa yang tidak mampu membeli ponsel dan internet untuk anaknya mengikuti belajar secara online.

“Banyak yang minta bantuan ponsel dan kuota internet. Misal, punya anak tiga. Satu SD dan dua SMP. Orang tua harus menyediakan tiga ponsel dan puluhan gigabyte (GB) paket data,” ungkapnya. (ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/