alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Insentif Pemulihan Ekonomi

Dalam rangka program strategis mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberi bantuan atau subsidi sebesar Rp 600.000 pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan akan diberikan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan program subsidi ini menelan biaya hingga Rp 37,7 triliun. 

=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
=========================

Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang berhak sebagai penerima. Bantuan subsidi gaji Rp 600.000 pegawai swasta ditarget terlaksana mulai September 2020. 

Favehotel Banjarmasin

Subsidi langsung ini diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita targetkan program ini dapat berjalan bulan September. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap, yakni masing-masing sebesar Rp 1,2 juta pada kuartal III dan IV 2020. Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan ini akan diberikan selama 4 bulan, dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat.

Pemulihan Ekonomi

Virus Covid-19 berdampak sangat besar bagi rapuhnya sendi – sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Kuatnya dampak pandemi karena diterapkannya pembatasan sosial membuat banyak pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas, bahkan tak sedikit dari masyarakat yang akhirnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai akibat wabah membuat pertokoan, hotel, restoran dan kantor swasta atau perusahaan mengalami kebangkrutan, karena tak ada pemasukan sementara beban operasional tetap berjalan. Kondisi ini membuat orang mengganggur dan kehilangan pekerjaan. Konsekuensi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh negara dunia.

Mereka terlihat kebingungan dan pasrah dalam menghadapi realitas ini. Para pengusaha pun saat ini cemas akan daya tahan keuangannya karena khawatir tak sanggup membiayai operasional yang terus berjalan. 

Membengkaknya pengangguran jika terus menerus berkelanjutan, jelas memberikan dampak buruk dimana nantinya akan ada banyak masyarakat kelaparan, bahkan mungkin meninggal dunia karena ketidakmampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di sisi lain hal yang sangat mencemaskan adalah dampak krisis dan ancaman resesi yang amat besar akibat adanya pandemi Covid-19.

BPS (Badan Pusat Statistik) sudah mengumumkan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) kita pada kuartal II (Q2) kemarin minus sebesar 5,32%. Angka ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8% saja, dengan angka batas bawah minus 5,1%. Nyatanya, perekonomian kita merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap kondisi ekonomi kita saat pandemi seperti sekarang.

Strategi Rasional

Mengambil inisiatif dan proyeksi pemetaan boleh jadi menjadi hal rasional untuk dilakukan saat ini di tengah kelumpuhan ekonomi karena wabah. Banyak masyarakat yang pada akhirnya merasa tertekan, stress dan khawatir bagaimana nasib pemenuhan kebutuhan hidupnya kedepan. Pemerintah Indonesia kini sedang sibuk untuk meluncurkan berbagai bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan akibat wabah, maka skenario terburuk dari perekonomian Indonesia hanya tumbuh 1 sampai 2 %. Meleset jauh dari prediksi awal pada tahun 2020 sebelum pandemi yang diharapkan akan naik 5%. Baik investasi maupun ekspor tumbuh negatif. Pada kuartal IV nanti, situasinya diharapkan membaik. Ketika investasi dan ekspor tumbuh negatif, motor penggerak pertumbuhan yang masih bisa diandalkan adalah konsumsi dalam negeri. Maka beberapa waktu ke depan, pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan yang mendorong penguatan konsumsi, baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah sendiri.

Terkait kemungkinan resesi ekonomi, Indonesia memang tak boleh hanya menunggu. Respons bersama pada resesi ekonomi pun harus kita seriusi. Negara dan bangsa ini harus menemukan jalan keluar yang meminimalisasi ekses resesi ekonomi. Merujuk data BPS yang menunjukkan kontraksi sebesar 5,32% kita memang harus waspada. Sebab, penurunan sebesar itu merupakan yang pertama terjadi sesudah kuartal I 1999. Saat itu, ekonomi Indonesia tercatat minus 6,13%. Menurut BPS, hanya ada tiga sektor yang tumbuh positif pada kuartal kemarin, yaitu pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Sektor lainnya mengalami kontraksi.

Anggaran stimulus ekonomi sebaiknya difokuskan pada dua isu, yaitu menumbuhkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dua hal ini akan mendorong ekonomi rakyat terus bergerak. Pemerintah juga harus memperhatikan penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk barang. Tujuannya adalah agar ada transaksi ekonomi di tengah masyarakat, sehingga perekonomian terus bergerak.

Dalam merespons situasi ekonomi Indonesia sekarang ini, kita harus yakin bahwa simulasi ekonomi tak tergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan suatu stimulus dan relaksasi ekonomi. Stabilitas sektor keuangan adalah kata kunci yang akan memberi ruang pemulihan besar bagi kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, meyakinkan agen-agen ekonomi dan masyarakat terdampak untuk bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, juga menjadi hal urgen yang tak boleh dilepaskan. Karena pada titik inilah implementasi atas mitigasi ekonomi dapat memastikan seberapa jauh laju pertumbuhan sektor ekonomi dapat tetap bertahan dan mampu memberi nilai ekonomi yang berarti bagi pendapatan negara. (*/ema)

Dalam rangka program strategis mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberi bantuan atau subsidi sebesar Rp 600.000 pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan akan diberikan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan program subsidi ini menelan biaya hingga Rp 37,7 triliun. 

=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
=========================

Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang berhak sebagai penerima. Bantuan subsidi gaji Rp 600.000 pegawai swasta ditarget terlaksana mulai September 2020. 

Favehotel Banjarmasin

Subsidi langsung ini diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita targetkan program ini dapat berjalan bulan September. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap, yakni masing-masing sebesar Rp 1,2 juta pada kuartal III dan IV 2020. Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan ini akan diberikan selama 4 bulan, dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat.

Pemulihan Ekonomi

Virus Covid-19 berdampak sangat besar bagi rapuhnya sendi – sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Kuatnya dampak pandemi karena diterapkannya pembatasan sosial membuat banyak pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas, bahkan tak sedikit dari masyarakat yang akhirnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai akibat wabah membuat pertokoan, hotel, restoran dan kantor swasta atau perusahaan mengalami kebangkrutan, karena tak ada pemasukan sementara beban operasional tetap berjalan. Kondisi ini membuat orang mengganggur dan kehilangan pekerjaan. Konsekuensi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh negara dunia.

Mereka terlihat kebingungan dan pasrah dalam menghadapi realitas ini. Para pengusaha pun saat ini cemas akan daya tahan keuangannya karena khawatir tak sanggup membiayai operasional yang terus berjalan. 

Membengkaknya pengangguran jika terus menerus berkelanjutan, jelas memberikan dampak buruk dimana nantinya akan ada banyak masyarakat kelaparan, bahkan mungkin meninggal dunia karena ketidakmampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di sisi lain hal yang sangat mencemaskan adalah dampak krisis dan ancaman resesi yang amat besar akibat adanya pandemi Covid-19.

BPS (Badan Pusat Statistik) sudah mengumumkan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) kita pada kuartal II (Q2) kemarin minus sebesar 5,32%. Angka ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8% saja, dengan angka batas bawah minus 5,1%. Nyatanya, perekonomian kita merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap kondisi ekonomi kita saat pandemi seperti sekarang.

Strategi Rasional

Mengambil inisiatif dan proyeksi pemetaan boleh jadi menjadi hal rasional untuk dilakukan saat ini di tengah kelumpuhan ekonomi karena wabah. Banyak masyarakat yang pada akhirnya merasa tertekan, stress dan khawatir bagaimana nasib pemenuhan kebutuhan hidupnya kedepan. Pemerintah Indonesia kini sedang sibuk untuk meluncurkan berbagai bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan akibat wabah, maka skenario terburuk dari perekonomian Indonesia hanya tumbuh 1 sampai 2 %. Meleset jauh dari prediksi awal pada tahun 2020 sebelum pandemi yang diharapkan akan naik 5%. Baik investasi maupun ekspor tumbuh negatif. Pada kuartal IV nanti, situasinya diharapkan membaik. Ketika investasi dan ekspor tumbuh negatif, motor penggerak pertumbuhan yang masih bisa diandalkan adalah konsumsi dalam negeri. Maka beberapa waktu ke depan, pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan yang mendorong penguatan konsumsi, baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah sendiri.

Terkait kemungkinan resesi ekonomi, Indonesia memang tak boleh hanya menunggu. Respons bersama pada resesi ekonomi pun harus kita seriusi. Negara dan bangsa ini harus menemukan jalan keluar yang meminimalisasi ekses resesi ekonomi. Merujuk data BPS yang menunjukkan kontraksi sebesar 5,32% kita memang harus waspada. Sebab, penurunan sebesar itu merupakan yang pertama terjadi sesudah kuartal I 1999. Saat itu, ekonomi Indonesia tercatat minus 6,13%. Menurut BPS, hanya ada tiga sektor yang tumbuh positif pada kuartal kemarin, yaitu pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Sektor lainnya mengalami kontraksi.

Anggaran stimulus ekonomi sebaiknya difokuskan pada dua isu, yaitu menumbuhkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dua hal ini akan mendorong ekonomi rakyat terus bergerak. Pemerintah juga harus memperhatikan penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk barang. Tujuannya adalah agar ada transaksi ekonomi di tengah masyarakat, sehingga perekonomian terus bergerak.

Dalam merespons situasi ekonomi Indonesia sekarang ini, kita harus yakin bahwa simulasi ekonomi tak tergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan suatu stimulus dan relaksasi ekonomi. Stabilitas sektor keuangan adalah kata kunci yang akan memberi ruang pemulihan besar bagi kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, meyakinkan agen-agen ekonomi dan masyarakat terdampak untuk bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, juga menjadi hal urgen yang tak boleh dilepaskan. Karena pada titik inilah implementasi atas mitigasi ekonomi dapat memastikan seberapa jauh laju pertumbuhan sektor ekonomi dapat tetap bertahan dan mampu memberi nilai ekonomi yang berarti bagi pendapatan negara. (*/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/