alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Monday, 27 June 2022

3 RT di Banjarmasin Tak Terdata, Gara-gara Panitia Hanya Ambil Data Lama

BANJARMASIN – Meski tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sudah berakhir pada 13 Agustus lalu, namun masih ada kawasan yang ditemukan tidak di-coklit. Parahnya hal ini ditemukan di Banjarmasin yang merupakan ibukota Kalsel.

Bawaslu Banjarmasin menemukan ada tiga RT yang tak di-coklit oleh KPU. Hal ini cukup signifikan karena berpotensi menghilangkan hak pilih mereka sebagai warga.

Tiga RT tersebut adalah RT 13, 14 dan 15 di Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Ada sekitar 450 jiwa yang tidak ter-coklit. “Ini satu
satu tempat pemungutan suara (TPS),” ucap Ketua Bawaslu Kalsel, M Yasar.

Favehotel Banjarmasin

Temuan ini diketahui setelah panitia pengawas kecamatan melakukan monitoring di kawasan itu. Tidak ada stiker sebagai tanda terverifikasi coklit di rumah warga.

Ketika pihaknya melakukan konfirmasi kepada ketua RT, ternyata memang diakui tak ada petugas coklit yang datang ke wilayah itu. Petugas KPU hanya mengambil data sebelumnya. Padahal coklit ini harus dilakukan secara tatap muka langsung. “Ini yang kami sayangkan, harusnya verifikasi faktual. Ini sama saja tak sesuai prosedur,” ujar Yasar.

Atas temuan itu, pihaknya pun merekomendasikan kepada KPU untuk kembali melakukan coklit ulang. “Beberapa pihak sudah kami panggil dan dipertanyakan. Kami berharap KPU melakukan coklit ulang sebelum 29 Agustus mendatang,” pintanya.

Di sisi lain, dia menyebut petugas PDP (Pemutakhiran Data Pemilih) masih ada yang tak mengetahui seluk beluk atau tata cara coklit. Hal ini diketahui setelah pihaknya menemukan ada petugas PPDP yang menggantikan Ketua RT yang usianya sudah uzur, ternyata belum memahami teknis coklit. “Ini yang kami temukan,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kalsel Divisi Perencanaan data dan informasi, Siswandi Reyaan menyayangkan hal ini terjadi. “Kalau memang rekomendasi mereka (Bawaslu) meminta dilakukan lagi coklit, kami akan turun kembali,” ujarnya yang mengaku belum mendapat laporan dari KPU Banjarmasin.

Coklit sendiri harus dilakukan karena jika tidak ada ancaman yang melekat. Jika hal ini dilakukan dengan sengaja, maka berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu yang bisa diseret ke ranah pidana dengan ancaman dua tahun penjara karena menghilangkan hak pilih. (mof/ay/ran))

BANJARMASIN – Meski tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sudah berakhir pada 13 Agustus lalu, namun masih ada kawasan yang ditemukan tidak di-coklit. Parahnya hal ini ditemukan di Banjarmasin yang merupakan ibukota Kalsel.

Bawaslu Banjarmasin menemukan ada tiga RT yang tak di-coklit oleh KPU. Hal ini cukup signifikan karena berpotensi menghilangkan hak pilih mereka sebagai warga.

Tiga RT tersebut adalah RT 13, 14 dan 15 di Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Ada sekitar 450 jiwa yang tidak ter-coklit. “Ini satu
satu tempat pemungutan suara (TPS),” ucap Ketua Bawaslu Kalsel, M Yasar.

Favehotel Banjarmasin

Temuan ini diketahui setelah panitia pengawas kecamatan melakukan monitoring di kawasan itu. Tidak ada stiker sebagai tanda terverifikasi coklit di rumah warga.

Ketika pihaknya melakukan konfirmasi kepada ketua RT, ternyata memang diakui tak ada petugas coklit yang datang ke wilayah itu. Petugas KPU hanya mengambil data sebelumnya. Padahal coklit ini harus dilakukan secara tatap muka langsung. “Ini yang kami sayangkan, harusnya verifikasi faktual. Ini sama saja tak sesuai prosedur,” ujar Yasar.

Atas temuan itu, pihaknya pun merekomendasikan kepada KPU untuk kembali melakukan coklit ulang. “Beberapa pihak sudah kami panggil dan dipertanyakan. Kami berharap KPU melakukan coklit ulang sebelum 29 Agustus mendatang,” pintanya.

Di sisi lain, dia menyebut petugas PDP (Pemutakhiran Data Pemilih) masih ada yang tak mengetahui seluk beluk atau tata cara coklit. Hal ini diketahui setelah pihaknya menemukan ada petugas PPDP yang menggantikan Ketua RT yang usianya sudah uzur, ternyata belum memahami teknis coklit. “Ini yang kami temukan,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kalsel Divisi Perencanaan data dan informasi, Siswandi Reyaan menyayangkan hal ini terjadi. “Kalau memang rekomendasi mereka (Bawaslu) meminta dilakukan lagi coklit, kami akan turun kembali,” ujarnya yang mengaku belum mendapat laporan dari KPU Banjarmasin.

Coklit sendiri harus dilakukan karena jika tidak ada ancaman yang melekat. Jika hal ini dilakukan dengan sengaja, maka berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu yang bisa diseret ke ranah pidana dengan ancaman dua tahun penjara karena menghilangkan hak pilih. (mof/ay/ran))

Most Read

Artikel Terbaru

/