alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

DPRD Usulkan Kurangi Honorer Agar APBD Tetap Seimbang

BANJARMASIN – Pendapatan menurun. Sementara belanja daerah dialihkan untuk menangani pandemi. Demi menyelamatkan APBD, DPRD Kalsel menawarkan solusi. Mengurangi pegawai honorer yang dianggap tak produktif lagi.

“Salah satunya dengan memangkas honorer yang kurang produktif. Jadi mengurangi beban keuangan daerah,” kata Ketua Komisi IV Lutfi Syaifudin seusai rapat membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Kamis (20/8) malam.

Diingatkannya, antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Sementara pandemi membuat perekonomian di ambang resesi. Lutfi menegaskan, dampak pandemi harus disikapi serius.

Favehotel Banjarmasin

Kepada Pemprov Kalsel, diusulkan tiga pilihan untuk mendongkrak PAD. Yakni meningkatkan layanan uji sampel minyak kelapa sawit, percepatan pembangunan fasilitas layanan terpadu jantung di Rumah Sakit Ulin, dan efisiensi belanja serta mengetatkan skala prioritas pembangunan.

Menurutnya, selama ini pengusaha terpaksa mengirimkan sampel CPO ke Jambi. Karena di sini belum ada. Kemudian, selama ini warga Kalsel yang menderita penyakit jantung, kerap harus berobat ke Jakarta.

“Semoga eksekutif bisa menimbang usulan ini. Karena sebenarnya banyak potensi yang bisa digali untuk menambah pemasukan daerah,” sarannya.

Sementara itu, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur menjamin pihaknya terbuka atas usulan dewan.

“Tim anggaran pemprov memprediksi pendapatan daerah murni tahun 2021 mencapai Rp5,8 triliun. Tapi prediksi ini belum final. Masih menunggu finalisasi dana perimbangan,” jelas Agus. (gmp/fud/ema)

BANJARMASIN – Pendapatan menurun. Sementara belanja daerah dialihkan untuk menangani pandemi. Demi menyelamatkan APBD, DPRD Kalsel menawarkan solusi. Mengurangi pegawai honorer yang dianggap tak produktif lagi.

“Salah satunya dengan memangkas honorer yang kurang produktif. Jadi mengurangi beban keuangan daerah,” kata Ketua Komisi IV Lutfi Syaifudin seusai rapat membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Kamis (20/8) malam.

Diingatkannya, antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Sementara pandemi membuat perekonomian di ambang resesi. Lutfi menegaskan, dampak pandemi harus disikapi serius.

Favehotel Banjarmasin

Kepada Pemprov Kalsel, diusulkan tiga pilihan untuk mendongkrak PAD. Yakni meningkatkan layanan uji sampel minyak kelapa sawit, percepatan pembangunan fasilitas layanan terpadu jantung di Rumah Sakit Ulin, dan efisiensi belanja serta mengetatkan skala prioritas pembangunan.

Menurutnya, selama ini pengusaha terpaksa mengirimkan sampel CPO ke Jambi. Karena di sini belum ada. Kemudian, selama ini warga Kalsel yang menderita penyakit jantung, kerap harus berobat ke Jakarta.

“Semoga eksekutif bisa menimbang usulan ini. Karena sebenarnya banyak potensi yang bisa digali untuk menambah pemasukan daerah,” sarannya.

Sementara itu, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur menjamin pihaknya terbuka atas usulan dewan.

“Tim anggaran pemprov memprediksi pendapatan daerah murni tahun 2021 mencapai Rp5,8 triliun. Tapi prediksi ini belum final. Masih menunggu finalisasi dana perimbangan,” jelas Agus. (gmp/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/