alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Memaknai Kemerdekaan dan Belajar Daring

Peringatan Kemerdekaan RI ke – 75 tahun ini tidak tampak kemeriahannya, sebagaimana tahun sebelumnya. Negeri ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kemerdekaan RI juga masih menyisakan tantangan yang harus diwujudkan oleh kementerian pendidikan di masa pandemi ini.

=========================
Oleh: Edi Siswanto, S.Pd, M.Pd
Guru Pegiat Literasi Barito Kuala
=========================

Banyaknya keluhan pembelajaran daring yang telah berlangsung kurang lebih lima bulan mulai dirasakan guru, murid dan orang tua. Minimnya sarana dan prasarana, kualitas jaringan internet yang kurang baik dan tidak merata, belum siapnya lembaga pendidikan, mahalnya biaya kuota, maupun ketidaksanggupan orang tua dalam mendampingi anaknya dalam kegiatan belajar dari rumah, menjadi masalah yang terakumulasi bersama problem-problem yang lain.

Favehotel Banjarmasin

Keinginan sebagian orang tua untuk segera anaknya bisa sekolah kembali sebagaimana biasanya menjadi aspirasi yang perlu dicarikan solusi yang tepat, mengingat penyebaran wabah virus ini masih cukup menghawatirkan.

Merespons segala keluhan dari berbagai kalangan atas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi, Nomor 01/KB/2O2O, Nomor 516 Tahun 2O2O, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2O2O, Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2O2O/2O21 dan tahun akademik 2O2O/2O21 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam SKB tersebut, ditegaskan bahwa satuan pendidikan di zona kuning dan hijau berdasarkan Satgas Penanganan Covid-19, boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap. SKB ini sebenarnya merupakan revisi dari SKB sebelumnya yang menyatakan hanya sekolah di zona hijau yang boleh dibuka dengan izin dari pemerintah daerah. Keputusan ini merupakan keputusan satu tingkat lebih berani dalam mengambil risiko munculnya klaster baru di sekolah. Pasalnya, zona apapun selama pandemi ini masih berlangsung, maka akan senantiasa bermigrasi selama ada aktivitas pergerakan manusia, mengingat kebijakan new normal juga mulai terkesan longgar.

Memang, melalui surat keputusan itu telah disertakan berbagai syarat pelaksanaan pembelajaran dengan mengikuti protokol yang ketat. Namun perlu dipahami bahwa menerapkan aturan protokol yang ketat di lingkungan sekolah bagi anak-anak sekolah bukanlah perkara mudah, sebagaimana juga menerapkan protokol kesehatan di masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang masih banyak ditemui ketidaktaatan masyarakat.

Ada tiga alasan yang mendasari dalam mengambil kebijakan untuk membuka kembali pembelajaran secara tatap muka bagi zona hijau dan kuning. Yaitu, ancaman putus sekolah karena PJJ tidak optimal, penurunan capaian belajar, dan munculnya lost generation di masa yang akan datang. Namun keputusan itu masih mengesankan adanya keraguan.

Hal ini nampak dari adanya pernyataan yang menyerahkan keputusan untuk boleh atau tidaknya kegiatan pembelajaran secara tatap muka itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan kepada pemerintah daerah. Bahkan sekolah maupun orang tua boleh menolak adanya keputusan belajar secara tatap muka. Padahal dalam surat keputusan 4 menteri itu menyatakan zona hijau dan kuning boleh menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Lalu apa artinya kriteria warna dalam SKB 4 menteri itu kalau masih harus menunggu persetujuan pemerintah daerah.

Sikap inilah yang semakin menambah keraguan masyarakat atas keputusan bersama yang masih tampak gamang. Kegamangan ini juga mengesankan tidak adanya prioritas dalam menyelesaikan permasalahan sebagai dampak pandemi ini. Keinginan untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran sebagai amanah undang-undang, serta menjaga keselamatan dan kesehatan warga negara memang bisa dipahami. Namun dalam situasi pandemi ini tentu harus mengedepankan prioritas utama, yaitu keselamatan jiwa.

Tentu semua menginginkan pembelajaran kembali normal sebagaimana sebelum adanya pandemi. Keinginan itu nampaknya masih perlu kesabaran dan kegigihan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menaati semua aturan untuk keselamatan, serta memutus mata rantai penyebaran virus.

Pemerintah harus hati-hati dalam membuat keputusan, sehingga setiap kebijakan yang berkenaan dengan pandemi, tidak justru menyebabkan masalah baru. Sehingga wabah ini menjadi berkepanjangan.

Kegiatan pembelajaran dengan sistem tatap muka tidak bisa dipaksakan saat pandemi masih menjadi momok yang menakutkan, sekalipun wilayah tersebut berada di zona kuning. Pembelajaran juga tidak akan optimal jika elemen pendidikan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran masih dihantui rasa cemas akan kemungkinan kelalaian dalam menjalankan protokol kesehatan selama new normal di sekolah. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat mendisiplinkan anak dalam mengikuti protokol kesehatan memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Sementara keterbatasan sumberdaya sekolah, terlebih kalau sekolah itu memiliki jumlah siswa yang besar dengan berbagai latar belakang sikap dan prilaku beragam. Cukuplah pembelajaran daring maupun luring sebagai solusi sementara sambil berusaha mencari cara efektif dan tepat untuk keluar dari masalah pandemi ini.

Kemerdekaan RI dalam konteks pendidikan saat pandemi haruslah dimaknai dengan cara pemenuhan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam PJJ yang dirasa banyak ditemukan kekurangan. Kurang bijak rasanya ketika banyak ditemukan kekurangan terkait dana, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring, namun kementerian pendidikan dan kebudayaan justru menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program organisasi penggerak (POP), yang sebenarnya peran organisasi ini sudah terwakili oleh lembaga resmi negara, seperti UPT yang dimiliki Kemendikbud. Di antaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPPPTK), dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Selain itu, tentunya masih banyak lagi lembaga UPT lain yang dimiliki Kemendikbud. Terkait pengalaman, tentu lembaga tersebut lebih bisa dipertanggungjawabkan, mengingat kiprahnya yang sudah cukup lama melahirkan ribuan SDM di bidang pendidikan.

Dengan didorong semangat kemerdekaan, diharapkan setiap keputusan mencerminkan buah dari permikiran terbaik, hingga menjadi pilihan terbaik. Pemikiran dan pilihan terbaik inilah yang akan memberikan kepuasan bagi masyarakat yang merindukan kemerdekaan hakiki setelah bebas dari penjajahan fisik. Dengan terus berharap kepada Allah semoga para pemangku kebijakan bisa mendapat petunjuk terbaik dalam setiap mengambil keputusan. (*/ema)

Peringatan Kemerdekaan RI ke – 75 tahun ini tidak tampak kemeriahannya, sebagaimana tahun sebelumnya. Negeri ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kemerdekaan RI juga masih menyisakan tantangan yang harus diwujudkan oleh kementerian pendidikan di masa pandemi ini.

=========================
Oleh: Edi Siswanto, S.Pd, M.Pd
Guru Pegiat Literasi Barito Kuala
=========================

Banyaknya keluhan pembelajaran daring yang telah berlangsung kurang lebih lima bulan mulai dirasakan guru, murid dan orang tua. Minimnya sarana dan prasarana, kualitas jaringan internet yang kurang baik dan tidak merata, belum siapnya lembaga pendidikan, mahalnya biaya kuota, maupun ketidaksanggupan orang tua dalam mendampingi anaknya dalam kegiatan belajar dari rumah, menjadi masalah yang terakumulasi bersama problem-problem yang lain.

Favehotel Banjarmasin

Keinginan sebagian orang tua untuk segera anaknya bisa sekolah kembali sebagaimana biasanya menjadi aspirasi yang perlu dicarikan solusi yang tepat, mengingat penyebaran wabah virus ini masih cukup menghawatirkan.

Merespons segala keluhan dari berbagai kalangan atas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi, Nomor 01/KB/2O2O, Nomor 516 Tahun 2O2O, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2O2O, Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2O2O/2O21 dan tahun akademik 2O2O/2O21 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam SKB tersebut, ditegaskan bahwa satuan pendidikan di zona kuning dan hijau berdasarkan Satgas Penanganan Covid-19, boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap. SKB ini sebenarnya merupakan revisi dari SKB sebelumnya yang menyatakan hanya sekolah di zona hijau yang boleh dibuka dengan izin dari pemerintah daerah. Keputusan ini merupakan keputusan satu tingkat lebih berani dalam mengambil risiko munculnya klaster baru di sekolah. Pasalnya, zona apapun selama pandemi ini masih berlangsung, maka akan senantiasa bermigrasi selama ada aktivitas pergerakan manusia, mengingat kebijakan new normal juga mulai terkesan longgar.

Memang, melalui surat keputusan itu telah disertakan berbagai syarat pelaksanaan pembelajaran dengan mengikuti protokol yang ketat. Namun perlu dipahami bahwa menerapkan aturan protokol yang ketat di lingkungan sekolah bagi anak-anak sekolah bukanlah perkara mudah, sebagaimana juga menerapkan protokol kesehatan di masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang masih banyak ditemui ketidaktaatan masyarakat.

Ada tiga alasan yang mendasari dalam mengambil kebijakan untuk membuka kembali pembelajaran secara tatap muka bagi zona hijau dan kuning. Yaitu, ancaman putus sekolah karena PJJ tidak optimal, penurunan capaian belajar, dan munculnya lost generation di masa yang akan datang. Namun keputusan itu masih mengesankan adanya keraguan.

Hal ini nampak dari adanya pernyataan yang menyerahkan keputusan untuk boleh atau tidaknya kegiatan pembelajaran secara tatap muka itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan kepada pemerintah daerah. Bahkan sekolah maupun orang tua boleh menolak adanya keputusan belajar secara tatap muka. Padahal dalam surat keputusan 4 menteri itu menyatakan zona hijau dan kuning boleh menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Lalu apa artinya kriteria warna dalam SKB 4 menteri itu kalau masih harus menunggu persetujuan pemerintah daerah.

Sikap inilah yang semakin menambah keraguan masyarakat atas keputusan bersama yang masih tampak gamang. Kegamangan ini juga mengesankan tidak adanya prioritas dalam menyelesaikan permasalahan sebagai dampak pandemi ini. Keinginan untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran sebagai amanah undang-undang, serta menjaga keselamatan dan kesehatan warga negara memang bisa dipahami. Namun dalam situasi pandemi ini tentu harus mengedepankan prioritas utama, yaitu keselamatan jiwa.

Tentu semua menginginkan pembelajaran kembali normal sebagaimana sebelum adanya pandemi. Keinginan itu nampaknya masih perlu kesabaran dan kegigihan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menaati semua aturan untuk keselamatan, serta memutus mata rantai penyebaran virus.

Pemerintah harus hati-hati dalam membuat keputusan, sehingga setiap kebijakan yang berkenaan dengan pandemi, tidak justru menyebabkan masalah baru. Sehingga wabah ini menjadi berkepanjangan.

Kegiatan pembelajaran dengan sistem tatap muka tidak bisa dipaksakan saat pandemi masih menjadi momok yang menakutkan, sekalipun wilayah tersebut berada di zona kuning. Pembelajaran juga tidak akan optimal jika elemen pendidikan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran masih dihantui rasa cemas akan kemungkinan kelalaian dalam menjalankan protokol kesehatan selama new normal di sekolah. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat mendisiplinkan anak dalam mengikuti protokol kesehatan memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Sementara keterbatasan sumberdaya sekolah, terlebih kalau sekolah itu memiliki jumlah siswa yang besar dengan berbagai latar belakang sikap dan prilaku beragam. Cukuplah pembelajaran daring maupun luring sebagai solusi sementara sambil berusaha mencari cara efektif dan tepat untuk keluar dari masalah pandemi ini.

Kemerdekaan RI dalam konteks pendidikan saat pandemi haruslah dimaknai dengan cara pemenuhan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam PJJ yang dirasa banyak ditemukan kekurangan. Kurang bijak rasanya ketika banyak ditemukan kekurangan terkait dana, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring, namun kementerian pendidikan dan kebudayaan justru menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program organisasi penggerak (POP), yang sebenarnya peran organisasi ini sudah terwakili oleh lembaga resmi negara, seperti UPT yang dimiliki Kemendikbud. Di antaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPPPTK), dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Selain itu, tentunya masih banyak lagi lembaga UPT lain yang dimiliki Kemendikbud. Terkait pengalaman, tentu lembaga tersebut lebih bisa dipertanggungjawabkan, mengingat kiprahnya yang sudah cukup lama melahirkan ribuan SDM di bidang pendidikan.

Dengan didorong semangat kemerdekaan, diharapkan setiap keputusan mencerminkan buah dari permikiran terbaik, hingga menjadi pilihan terbaik. Pemikiran dan pilihan terbaik inilah yang akan memberikan kepuasan bagi masyarakat yang merindukan kemerdekaan hakiki setelah bebas dari penjajahan fisik. Dengan terus berharap kepada Allah semoga para pemangku kebijakan bisa mendapat petunjuk terbaik dalam setiap mengambil keputusan. (*/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

Pramusim

Blunder Politik Tukang Bakso

Menikmati Ketidaknyamanan

Negara Tidak Berbisnis Dengan Rakyat

/