alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Eks Pemred Banjar Hits Diananta Divonis 3 Bulan 15 Hari

KOTABARU – Pewarta Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Senin (10/8) petang tadi. Diananta diputuskan telah melanggar UU ITE terkait penyebaran informasi Sara, dan harus menjalani hukuman 3 bulan 15 hari.

Mengenakan celana jeans dan flanel biru, dihiasi rompi tahanan orange nomor empat, eks Pemred Banjar Hits yang akrab disapa Nanta itu mengatakan: pikir-pikir dulu.

Jaksa penuntut yang sebelumnya meminta Nanta dihukum 6 bulan juga mengatakan pikir-pikir.

Favehotel Banjarmasin

Sidang yang semestinya digelar pukul 14.00 itu, molor sampai pukul 17.00. Hakim Ketua Meir Batara Randa saat membacakan berkas-berkas sidang terkesan terburu-buru. Begitu juga dengan dua rekannya. Kesalahan baca yang harus mereka ulang acap terdengar.

Sebelum mengetuk palu, hakim mengatakan beberapa pertimbangan.  Pertimbangan memberatkan adalah, Nanta dianggap terbukti melanggar UU ITE. Tulisannya di Banjar Hits dinilai berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

Redaksional berita yang memuat potensi bentrok antar etnis, serta bukti bahwa Nanta sendiri yang menulis dan mempublikasi berita itu tanpa proses editing dari redaksi Kumparan, dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran UU ITE. Ditambah keterangan Dewan Pers bahwa berita memang melanggar kode etik jurnalistik.

Alasan Nanta di persidangan, redaksional itu ditujukan untuk memberikan informasi dini potensi bentrok antar etnis, tidak bisa diterima hakim. Menurut hakim, justru redaksional itu berpotensi menjadi sarana pemicu konflik di lapangan.

Adapun pertimbangan yang meringankan menurut hakim, adalah pengakuan Nanta yang atas kesalahannya saat persidangan sebelumnya. Nanta kata hakim telah berjanji tidak mengulangi lagi. “Juga pertimbangan saudara terdakwa adalah tulang punggung keluarga,” kata hakim.

Usai persidangan, kuasa hukum Bujino A Salan mengatakan, mereka menghormati keputusan hakim. Namun ia tidak sependapat dengan beberapa alasan hakim. Menurut Bujino, UU ITE dapat dikenakan pada orang yang tidak punya hak menyebarluaskan informasi. Sementara Nanta katanya adalah jurnalis, sehingga memiliki hak menyebarluaskan berita.

Bagaimana selanjutnya?

Bujino mengembalikan kepada Nanta. Apakah banding atau menerima.  Tapi jika banding kata Bujino, tidak cukup waktu. Maksudnya, saat proses banding diajukan Nanta akan sudah bebas dari penjara.

Vonis 3 bulan lima belas hari sudah hampir semua dijalani Nanta. Lelaki bertubuh kurus tinggi itu telah resmi dipenjara sejak 4 Mei 2020 tadi. Artinya tinggal beberapa hari lagi ia akan bebas.

Kepada wartawan, Nanta mengaku kecewa dengan hasil putusan hakim. “Ini lonceng kematian bagi pers,” katanya.

Ia menilai, kasusnya merupakan bentuk kriminalisasi kepada jurnalis.  “Pers itu pilar demokrasi. Jurnalis bukan kriminal,” timpal Ketua WALHI Kalsel Kisworo Dwi Cahyono yang juga hadir saat persidangan.

Seperti telah diketahuni, Nanta resmi ditahan pada 4 Mei silam. Atas dugaan pelanggaran UU ITE pada berita di Banjar Hits grup Kumparan berjudul: Tanah Dirapas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita itu tayang pada 8 November 2019 silam.

Berita tersebut memuat konflik agraria di Kabupaten Kotabaru. Tepatnya di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang. Pada tubuh redaksi berita, Ketua Majelis Umat Kaharingan Indonesia (MUKI) Sukirman berkomentar soal potensi bentrok antar etnis.

Gegara redaksional itu, suhu Kamtibmas di lapangan meningkat. Utamanya di wilayah konflik. Tidak lama kemudian, Sukirman mendatangi Polda Kalsel. Melapor kalau dirinya tidak ada berkomentar Sara seperti yang tertulis di berita itu.

Selain di kepolisian, kasus juga menggelinding ke Dewan Pers atas aduan beberapa tokoh antar etnis. Dewan Pers mengeluarkan keputusan, berita itu melanggar kode etik jurnalistik. Wartawan wajib memberikan klarifikasi dan hak jawab. Serta penanggungjawab secara kelembagaan adalah media Kumparan.

Namun rupanya Kumparan lepas tangan. Media online ini dalam keterangan persidangan menilai, Banjar Hits telah melanggar aturan kerja sama. Dalam klausul kerja sama, Kumparan tidak memperkenankan adanya berita atau artikel yang memuat Sara.

Lalu, mengapa berita itu lolos dari filter redaksi Kumparan? Dalam persidangan terungkap, Banjar Hits milik Nanta bekerja sama dengan Kumparan. Kerja sama itu memberikan Nanta akses penuh untuk membuat dan mempublikasi sendiri artikel atau berita di situs Kumparan. (zal/ema)

KOTABARU – Pewarta Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Senin (10/8) petang tadi. Diananta diputuskan telah melanggar UU ITE terkait penyebaran informasi Sara, dan harus menjalani hukuman 3 bulan 15 hari.

Mengenakan celana jeans dan flanel biru, dihiasi rompi tahanan orange nomor empat, eks Pemred Banjar Hits yang akrab disapa Nanta itu mengatakan: pikir-pikir dulu.

Jaksa penuntut yang sebelumnya meminta Nanta dihukum 6 bulan juga mengatakan pikir-pikir.

Favehotel Banjarmasin

Sidang yang semestinya digelar pukul 14.00 itu, molor sampai pukul 17.00. Hakim Ketua Meir Batara Randa saat membacakan berkas-berkas sidang terkesan terburu-buru. Begitu juga dengan dua rekannya. Kesalahan baca yang harus mereka ulang acap terdengar.

Sebelum mengetuk palu, hakim mengatakan beberapa pertimbangan.  Pertimbangan memberatkan adalah, Nanta dianggap terbukti melanggar UU ITE. Tulisannya di Banjar Hits dinilai berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

Redaksional berita yang memuat potensi bentrok antar etnis, serta bukti bahwa Nanta sendiri yang menulis dan mempublikasi berita itu tanpa proses editing dari redaksi Kumparan, dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran UU ITE. Ditambah keterangan Dewan Pers bahwa berita memang melanggar kode etik jurnalistik.

Alasan Nanta di persidangan, redaksional itu ditujukan untuk memberikan informasi dini potensi bentrok antar etnis, tidak bisa diterima hakim. Menurut hakim, justru redaksional itu berpotensi menjadi sarana pemicu konflik di lapangan.

Adapun pertimbangan yang meringankan menurut hakim, adalah pengakuan Nanta yang atas kesalahannya saat persidangan sebelumnya. Nanta kata hakim telah berjanji tidak mengulangi lagi. “Juga pertimbangan saudara terdakwa adalah tulang punggung keluarga,” kata hakim.

Usai persidangan, kuasa hukum Bujino A Salan mengatakan, mereka menghormati keputusan hakim. Namun ia tidak sependapat dengan beberapa alasan hakim. Menurut Bujino, UU ITE dapat dikenakan pada orang yang tidak punya hak menyebarluaskan informasi. Sementara Nanta katanya adalah jurnalis, sehingga memiliki hak menyebarluaskan berita.

Bagaimana selanjutnya?

Bujino mengembalikan kepada Nanta. Apakah banding atau menerima.  Tapi jika banding kata Bujino, tidak cukup waktu. Maksudnya, saat proses banding diajukan Nanta akan sudah bebas dari penjara.

Vonis 3 bulan lima belas hari sudah hampir semua dijalani Nanta. Lelaki bertubuh kurus tinggi itu telah resmi dipenjara sejak 4 Mei 2020 tadi. Artinya tinggal beberapa hari lagi ia akan bebas.

Kepada wartawan, Nanta mengaku kecewa dengan hasil putusan hakim. “Ini lonceng kematian bagi pers,” katanya.

Ia menilai, kasusnya merupakan bentuk kriminalisasi kepada jurnalis.  “Pers itu pilar demokrasi. Jurnalis bukan kriminal,” timpal Ketua WALHI Kalsel Kisworo Dwi Cahyono yang juga hadir saat persidangan.

Seperti telah diketahuni, Nanta resmi ditahan pada 4 Mei silam. Atas dugaan pelanggaran UU ITE pada berita di Banjar Hits grup Kumparan berjudul: Tanah Dirapas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita itu tayang pada 8 November 2019 silam.

Berita tersebut memuat konflik agraria di Kabupaten Kotabaru. Tepatnya di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang. Pada tubuh redaksi berita, Ketua Majelis Umat Kaharingan Indonesia (MUKI) Sukirman berkomentar soal potensi bentrok antar etnis.

Gegara redaksional itu, suhu Kamtibmas di lapangan meningkat. Utamanya di wilayah konflik. Tidak lama kemudian, Sukirman mendatangi Polda Kalsel. Melapor kalau dirinya tidak ada berkomentar Sara seperti yang tertulis di berita itu.

Selain di kepolisian, kasus juga menggelinding ke Dewan Pers atas aduan beberapa tokoh antar etnis. Dewan Pers mengeluarkan keputusan, berita itu melanggar kode etik jurnalistik. Wartawan wajib memberikan klarifikasi dan hak jawab. Serta penanggungjawab secara kelembagaan adalah media Kumparan.

Namun rupanya Kumparan lepas tangan. Media online ini dalam keterangan persidangan menilai, Banjar Hits telah melanggar aturan kerja sama. Dalam klausul kerja sama, Kumparan tidak memperkenankan adanya berita atau artikel yang memuat Sara.

Lalu, mengapa berita itu lolos dari filter redaksi Kumparan? Dalam persidangan terungkap, Banjar Hits milik Nanta bekerja sama dengan Kumparan. Kerja sama itu memberikan Nanta akses penuh untuk membuat dan mempublikasi sendiri artikel atau berita di situs Kumparan. (zal/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/