alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Saturday, 2 July 2022

Mengawasi Pasangan Calon (Petahana)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui UU 10 Tahun 2016 (baca; UU Pilkada) merupakan political will pembentuk UU (DPR dan Presiden) untuk menghadirkan pelaksanaan pilkada yang berasaskan langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

==========================
Oleh: M. Rezky Habibi R
Mahasiswa Magister Hukum ULM
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin
==========================

Berkenaan dengan asas adil, dalam pelaksanaan pilkada tidak hanya dimaknai secara sempit untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat daerah sebagai pemegang kedaulatan dalam memberikan hak suara untuk memilih pasangan calon. Lebih luas, asas keadilan juga harus terimplementasi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Implementasi asas keadilan dalam setiap tahapan pilkada menjadi salah satu tugas Bawaslu. Salah satu tahapan yang menjadi fokus adalah pengawasan terhadap jadwal penetapan pasangan calon.

Favehotel Banjarmasin

Pengawasan terhadap jadwal penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dalam rangka penegakan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, khususnya terkait larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Akan tetapi, terbitnya PKPU 5 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas PKPU 2 Tahun 2020 mengubah kembali konstruksi jadwal tahapan penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020. Sehingga berimplikasi terhadap tugas pengawasan Bawaslu, khususnya batasan terhadap pengawasan “6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon”.

Dalam pelaksanaan pilkada, pengaturan terkait tahapan merupakan proses penting untuk menjadi tolak ukur memastikan pelaksanaan pilkada secara langsung yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal tersebut ditandai oleh sebuah proses tahapan yang terukur dan bisa terprediksi. Sehingga dapat melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi secara konstitusional.

Dalam kaitan ini, ruang untuk melakukan pengawasan pilkada di setiap tahapan menjadi penting. Mengingat pengawasan perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik daerah yang demokratis dan transparan.

Secara umum, tahapan pilkada dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, tahapan persiapan dan kedua, tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaran, salah satu yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu adalah penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada tanggal 08 Juli 2020, berdasarkan PKPU 2 Tahun 2020.

Pengawasan terhadap tahapan penetapan pasangan calon ini berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan tidak terjadinya penggantian pejabat, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (Menteri Dalam Negeri).

Lebih jauh, ini berkaitan juga dengan larangan bagi kepala daerah atau wakilnya untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Dengan kata lain, batasan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon jika dikaitkan dengan jadwal tahapan penetapan pasangan calon dalam PKPU 2 Tahun 2020 yang dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2020, maka Bawaslu melakukan pengawasan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dimulai dari 8 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2020.

______
Penetapan Pasangan Calon Setelah PKPU 5 Tahun 2020

Fenomena munculnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah menimbulkan dampak luas pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak dari aspek politik adalah pada proses perhelatan pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah di Indonesia yang sempat mengalami penundaan dan berubahan jadwal.

Diundangkannya PKPU 5 Tahun 2020 pada prinsipnya telah menegasikan jadwal tahapan pilkada dalam PKPU 2 Tahun 2020. Jika dicermati, PKPU 5 tidak hanya berimplikasi pada perubahan jadwal pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020, tetapi juga berimplikasi terhadap perubahan jadwal penetapan pasangan calon.

Jika merujuk pada PKPU 2 Tahun 2020, tahapan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2020, sedangkan dalam PKPU 5 Tahun 2020 penetapan pasangan calon dijadwalkan 23 September 2020. Dengan kata lain, jadwal terdahulu tidak lagi memiliki daya laku, diundangkannya PKPU 5, sebagaimana dikenal dalam asas hukum “lex posteriori deroget lex propri”.

Implikasi mengatur jadwal tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 jika dikaitakan dengan tugas pengawasan Bawaslu dalam menegakkan UU Pilkada, khususnya fase “6 (enam) bulan sebelum bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), maka harus dimaknai 6 (enam) tersebut didasarkan pada PKPU 5 Tahun 2020 berdasarkan jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 yang apabila dihitung mundur, maka fase “6 (enam)” dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020.

Pasca terbitnya PKPU 5 Tahun 2020, Bawaslu melakukan tugas pengawasan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Maka menjadi penting untuk mengetengahkan pertanyaan bagaimanakah konstitusionalitas tindakan Bawaslu kabupaten/kota yang sedang menangani kasus temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan itu, jika merujuk pada jadwal tahapan penetapan pasangan calon dalam PKPU 5 Tahun 2020, Bawaslu tetap dapat melanjutkan menangani temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Akan tetapi, ketika penyelenggaraan pilkada telah memasuki tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 nanti, maka kasus yang sedang ditangani akan gugur atau kehilangan.
Mengingat, yang dimaksudnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) dalam UU Pilkada harus dimaknai terhitung mundur sejak penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020. Artinya, dari hitungan mundur 23 September 2020 – 23 Maret 2020.

Jika dicermati Pasal 71 ayat (3) dalam UU pilkada, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya “salah satu pasangan calon”. Jika dikaitkan dengan PKPU 5 Tahun 2020, subjek hukum pasangan calon baru mulai muncul pada tanggal 23 September 2020. Itu artinya maka daya laku norma dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut sejak tanggal 23 September 2020 setelah saat penetapan pasangan calon.

Dengan demikian, jika temuan dugaan pelanggaran tersebut ditangani Bawaslu dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu sebelum adanya subjek hukum pasangan calon pada tanggal 23 september 2020, maka akan berpotensi temuan dugaan pelanggaran tersebut akan gugur atau kehilangan objek. Karena tidak terpenuhinya subjek hukum, yaitu salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3). Tentu saja kondisi ini akan menyulitkan Bawaslu dalam menegakkan keadilan pilkada yang substantif.

Oleh karena itu terkesan politik hukum lahirnya pasal sebagaimana dimaksud di atas yang memuat frase norma “pasangan calon” tidak didasarkan untuk mengefektikan penegakan hukum pilkada, akan tetapi justru sebaliknya. Padahal nilai filosofis lahirnya pasal tersebut sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pasangan calon yang berstatus sebagai petahana. Dengan segala pengaruhnya terhadap birokrat dan potensi menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pencalonannya kembali. (*/ema)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui UU 10 Tahun 2016 (baca; UU Pilkada) merupakan political will pembentuk UU (DPR dan Presiden) untuk menghadirkan pelaksanaan pilkada yang berasaskan langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

==========================
Oleh: M. Rezky Habibi R
Mahasiswa Magister Hukum ULM
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin
==========================

Berkenaan dengan asas adil, dalam pelaksanaan pilkada tidak hanya dimaknai secara sempit untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat daerah sebagai pemegang kedaulatan dalam memberikan hak suara untuk memilih pasangan calon. Lebih luas, asas keadilan juga harus terimplementasi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Implementasi asas keadilan dalam setiap tahapan pilkada menjadi salah satu tugas Bawaslu. Salah satu tahapan yang menjadi fokus adalah pengawasan terhadap jadwal penetapan pasangan calon.

Favehotel Banjarmasin

Pengawasan terhadap jadwal penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dalam rangka penegakan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, khususnya terkait larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Akan tetapi, terbitnya PKPU 5 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas PKPU 2 Tahun 2020 mengubah kembali konstruksi jadwal tahapan penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020. Sehingga berimplikasi terhadap tugas pengawasan Bawaslu, khususnya batasan terhadap pengawasan “6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon”.

Dalam pelaksanaan pilkada, pengaturan terkait tahapan merupakan proses penting untuk menjadi tolak ukur memastikan pelaksanaan pilkada secara langsung yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal tersebut ditandai oleh sebuah proses tahapan yang terukur dan bisa terprediksi. Sehingga dapat melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi secara konstitusional.

Dalam kaitan ini, ruang untuk melakukan pengawasan pilkada di setiap tahapan menjadi penting. Mengingat pengawasan perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik daerah yang demokratis dan transparan.

Secara umum, tahapan pilkada dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, tahapan persiapan dan kedua, tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaran, salah satu yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu adalah penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada tanggal 08 Juli 2020, berdasarkan PKPU 2 Tahun 2020.

Pengawasan terhadap tahapan penetapan pasangan calon ini berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan tidak terjadinya penggantian pejabat, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (Menteri Dalam Negeri).

Lebih jauh, ini berkaitan juga dengan larangan bagi kepala daerah atau wakilnya untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Dengan kata lain, batasan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon jika dikaitkan dengan jadwal tahapan penetapan pasangan calon dalam PKPU 2 Tahun 2020 yang dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2020, maka Bawaslu melakukan pengawasan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dimulai dari 8 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2020.

______
Penetapan Pasangan Calon Setelah PKPU 5 Tahun 2020

Fenomena munculnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah menimbulkan dampak luas pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak dari aspek politik adalah pada proses perhelatan pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah di Indonesia yang sempat mengalami penundaan dan berubahan jadwal.

Diundangkannya PKPU 5 Tahun 2020 pada prinsipnya telah menegasikan jadwal tahapan pilkada dalam PKPU 2 Tahun 2020. Jika dicermati, PKPU 5 tidak hanya berimplikasi pada perubahan jadwal pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020, tetapi juga berimplikasi terhadap perubahan jadwal penetapan pasangan calon.

Jika merujuk pada PKPU 2 Tahun 2020, tahapan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2020, sedangkan dalam PKPU 5 Tahun 2020 penetapan pasangan calon dijadwalkan 23 September 2020. Dengan kata lain, jadwal terdahulu tidak lagi memiliki daya laku, diundangkannya PKPU 5, sebagaimana dikenal dalam asas hukum “lex posteriori deroget lex propri”.

Implikasi mengatur jadwal tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 jika dikaitakan dengan tugas pengawasan Bawaslu dalam menegakkan UU Pilkada, khususnya fase “6 (enam) bulan sebelum bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), maka harus dimaknai 6 (enam) tersebut didasarkan pada PKPU 5 Tahun 2020 berdasarkan jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 yang apabila dihitung mundur, maka fase “6 (enam)” dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020.

Pasca terbitnya PKPU 5 Tahun 2020, Bawaslu melakukan tugas pengawasan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Maka menjadi penting untuk mengetengahkan pertanyaan bagaimanakah konstitusionalitas tindakan Bawaslu kabupaten/kota yang sedang menangani kasus temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan itu, jika merujuk pada jadwal tahapan penetapan pasangan calon dalam PKPU 5 Tahun 2020, Bawaslu tetap dapat melanjutkan menangani temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Akan tetapi, ketika penyelenggaraan pilkada telah memasuki tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 nanti, maka kasus yang sedang ditangani akan gugur atau kehilangan.
Mengingat, yang dimaksudnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) dalam UU Pilkada harus dimaknai terhitung mundur sejak penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020. Artinya, dari hitungan mundur 23 September 2020 – 23 Maret 2020.

Jika dicermati Pasal 71 ayat (3) dalam UU pilkada, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya “salah satu pasangan calon”. Jika dikaitkan dengan PKPU 5 Tahun 2020, subjek hukum pasangan calon baru mulai muncul pada tanggal 23 September 2020. Itu artinya maka daya laku norma dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut sejak tanggal 23 September 2020 setelah saat penetapan pasangan calon.

Dengan demikian, jika temuan dugaan pelanggaran tersebut ditangani Bawaslu dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu sebelum adanya subjek hukum pasangan calon pada tanggal 23 september 2020, maka akan berpotensi temuan dugaan pelanggaran tersebut akan gugur atau kehilangan objek. Karena tidak terpenuhinya subjek hukum, yaitu salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3). Tentu saja kondisi ini akan menyulitkan Bawaslu dalam menegakkan keadilan pilkada yang substantif.

Oleh karena itu terkesan politik hukum lahirnya pasal sebagaimana dimaksud di atas yang memuat frase norma “pasangan calon” tidak didasarkan untuk mengefektikan penegakan hukum pilkada, akan tetapi justru sebaliknya. Padahal nilai filosofis lahirnya pasal tersebut sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pasangan calon yang berstatus sebagai petahana. Dengan segala pengaruhnya terhadap birokrat dan potensi menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pencalonannya kembali. (*/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

Pramusim

Blunder Politik Tukang Bakso

Menikmati Ketidaknyamanan

Negara Tidak Berbisnis Dengan Rakyat

/