alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

AKAP Tak Berizin Bakal Dirazia

BANJARMASIN – Peringatan bagi angkutan antarprovinsi dan antarkota (AKAP) liar. Sebaiknya segera melengkapi izin trayeknya. Jika tidak, bakal ditertibkan.

Pasalnya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV Kalsel berencana menggelar razia AKAP.

“Biasanya, setiap tahun ada penertiban. Tapi karena kendala anggaran, refocusing anggaran untuk pandemi, baru bisa tahun 2022,” kata Kasi LLAJ BPTD, Ade Supriadi, kemarin (2/1).

Ade mendengar informasi ada perusahaan AKAP yang beroperasi tanpa izin trayek. Dia berjanji segera menertibkannya. Demi melindungi perusahaan AKAP yang berizin.

“Kasihan, perusahaan AKAP yang berizin selama ini patuh administrasi dan aturan, makanya harus dilindungi. Lokasi (razia) ditentukan nanti,” jaminnya.

“Bukan cuma AKAP, AKDP (antarkota dalam provinsi) dan travel-travel gelap juga akan ditertibkan,” sambungnya.

Baca Juga :  Hari ini Diprediksi Puncak Arus Balik

Saat ini, ada 14 perusahaan AKAP yang beroperasi resmi di Kalsel. Tapi baru enam perusahaan yang terdaftar di sistem perizinan online angkutan darat (SPIONAM) Kementerian Perhubungan.

“Total ada 116 armada dari 14 perusahaan ini. Atau 64 armada dari enam perusahaan yang terdaftar,” sebutnya.

Masih banyak yang belum mendaftar lantaran adanya perubahan regulasi. Bahwa perusahaan otobus harus berubah menjadi perusahaan terbuka.

Ade memastikan, BPTD akan menyurati mereka. “Karena jumlah penumpang menurun, banyak perusahaan transportasi yang belum sanggup memenuhinya,” jelasnya.

Faktor lain, banyak yang belum memahami aturan mainnya. Tak cukup hanya memiliki izin travel saja. Karena izin trayek hanya bisa dikantongi oleh PT, BUMN, BUMD dan koperasi. “Kalau cuma berbentuk travel, saya pastikan belum berizin,” tegasnya.

Baca Juga :  Organda Heran, Mengapa Angkutan Tanpa Trayek Dibiarkan

Mendengar itu, Kepala UPT Terminal Pal 6 Banjarmasin, Rusma Khazairin pun menyambut baik. “Dinas Perhubungan Kalsel siap membantu,” ujarnya.

Dia menyarankan, angkutan gelap juga ditindak BPTD. Agar tidak memunculkan kecemburuan di lapangan.

Selama ini, Rusma mengaku tak bisa menindak AKAP tanpa izin trayek. Mengingat kewenangannya berada di tangan BPTD. “Karena terminal hanya menampung angkutan AKAP. Sambil menunggu terminal di kilometer 17 benar-benar beroperasi,” pungkasnya. (gmp/fud)

BANJARMASIN – Peringatan bagi angkutan antarprovinsi dan antarkota (AKAP) liar. Sebaiknya segera melengkapi izin trayeknya. Jika tidak, bakal ditertibkan.

Pasalnya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV Kalsel berencana menggelar razia AKAP.

“Biasanya, setiap tahun ada penertiban. Tapi karena kendala anggaran, refocusing anggaran untuk pandemi, baru bisa tahun 2022,” kata Kasi LLAJ BPTD, Ade Supriadi, kemarin (2/1).

Ade mendengar informasi ada perusahaan AKAP yang beroperasi tanpa izin trayek. Dia berjanji segera menertibkannya. Demi melindungi perusahaan AKAP yang berizin.

“Kasihan, perusahaan AKAP yang berizin selama ini patuh administrasi dan aturan, makanya harus dilindungi. Lokasi (razia) ditentukan nanti,” jaminnya.

“Bukan cuma AKAP, AKDP (antarkota dalam provinsi) dan travel-travel gelap juga akan ditertibkan,” sambungnya.

Baca Juga :  Bus Trans Mulai Sasar Tanah Laut

Saat ini, ada 14 perusahaan AKAP yang beroperasi resmi di Kalsel. Tapi baru enam perusahaan yang terdaftar di sistem perizinan online angkutan darat (SPIONAM) Kementerian Perhubungan.

“Total ada 116 armada dari 14 perusahaan ini. Atau 64 armada dari enam perusahaan yang terdaftar,” sebutnya.

Masih banyak yang belum mendaftar lantaran adanya perubahan regulasi. Bahwa perusahaan otobus harus berubah menjadi perusahaan terbuka.

Ade memastikan, BPTD akan menyurati mereka. “Karena jumlah penumpang menurun, banyak perusahaan transportasi yang belum sanggup memenuhinya,” jelasnya.

Faktor lain, banyak yang belum memahami aturan mainnya. Tak cukup hanya memiliki izin travel saja. Karena izin trayek hanya bisa dikantongi oleh PT, BUMN, BUMD dan koperasi. “Kalau cuma berbentuk travel, saya pastikan belum berizin,” tegasnya.

Baca Juga :  Jadi Jalur Penting IKN, Tapi Kelas Jalan di Banua Masih Rendah

Mendengar itu, Kepala UPT Terminal Pal 6 Banjarmasin, Rusma Khazairin pun menyambut baik. “Dinas Perhubungan Kalsel siap membantu,” ujarnya.

Dia menyarankan, angkutan gelap juga ditindak BPTD. Agar tidak memunculkan kecemburuan di lapangan.

Selama ini, Rusma mengaku tak bisa menindak AKAP tanpa izin trayek. Mengingat kewenangannya berada di tangan BPTD. “Karena terminal hanya menampung angkutan AKAP. Sambil menunggu terminal di kilometer 17 benar-benar beroperasi,” pungkasnya. (gmp/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/