alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 29 May 2022

Sengkarut Revitalisasi Pasar Sudimampir Baru, Cerita Basi di Tengah Pandemi

Pedagang Sudimampir Baru kian gelisah. Pekan lalu, Pemko Banjarmasin menggelar ekspos revitalisasi bangunan pasar. DPRD Banjarmasin disebut-sebut sudah menyetujuinya.

BANJARMASIN – Pernyataan itu keluar dari mulut Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah. Kabar yang memicu reaksi pedagang, merasa pemko tak mau mendengar.

Pedagang kembali berkeluh-kesah. Mereka tak tahu harus berbuat apa jika Sudimampir Baru benar-benar dirombak.

Ketua Aliansi Pedagang Pasar Sudimampir Baru, Ahmad Fauzie mengatakan, mereka sudah cukup gelisah dengan wabah virus corona. Pasar sepi, pendapatan berkurang.

“Ini menyakitkan sekali,” ungkapnya, Senin (20/4). “Kami ingin mengurangi karyawan, tapi tidak sampai hati. Tiba-tiba, datang kabar ini,” tambahnya.

Pada kondisi sulit begini, dia berharap pemko menahan diri. “Kami sudah kehabisan kata-kata,” ungkapnya.

Revitalisasi pasar di Jalan Pangeran Samudera itu bukan wacana baru. Terdengar sejak rencana perombakan total Pasar Ujung Murung. Kawasan ini hendak diubah menjadi pusat perdagangan modern.

Kabarnya, sudah ada investor yang ingin berinvestasi. Nilainya mencapai Rp600 miliar. Nominal yang fantastis.

Namunm, pedagang kukuh bertahan. Lantaran masih memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) sampai tahun 2025.

Dibangun pada era 90-an, pedagang juga menilai bangunan pasar masih kokoh dan layak. “Kami merasa terlalu dipaksakan. Apalagi kondisinya masih bagus,” tukas Fauzie.

Pedagang lain, Muhammad Anshari, sudah 20 tahun berjualan tas di sana. Menurutnya, pemko terlalu buru-buru. Ia merasa pasar ini masih nyaman dihuni. Jangan dibandingkan dengan Pasar Sentra Antasari.

Dia berharap pemko bisa menunggu selama lima tahun. Menunggu sampai sertifikat HGB itu kedaluwarsa.

“Sekarang ekonomi sedang sulit. Apalagi ditambah wabah ini. Kami berharap, pemko mau menunda dulu,” tegas Anshari.

Bukan bermaksud menghambat pembangunan. Hanya meminta pemko bersabar. “Tanpa diminta pun setelah 2025, kami tahu diri. Kami kemasi barang dan keluar dari sini,” timpal kuasa hukum Aliansi Pedagang Pasar Sudimampir Baru, Mukhlis Ramlan.

Menurutnya, saat ini pedagang sedang gelisah. Apalagi mendengar pemko mengklaim sudah mengantongi dukungan DPRD. Mereka merasa tak ada peluang lagi untuk bertahan.

“Katanya investor itu sudah disetujui. Wakil wali kota juga mengklaim didukung DPRD,” ujarnya.

Yang menjadi pertanyaan Mukhlis, kenapa Sudimampir Baru? Bukan pasar-pasar yang tak produktif. Contoh Pasar Lama atau Sentra Antasari.

“Kami tidak anti pembangunan. Tapi kasih contoh kepada kami, pasar tradisional mana yang sukses dijadikan pasar modern,” cecarnya.

Fakta lainnya, ada 400 HGB di sana. Membatalkannya perlu persetujuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) pusat. “Saya sudah konsultasi ke BPN. Bisa dibatalkan, itu pun kalau ada cacat administrasi,” jelasnya.

Intinya, pedagang kukuh menolak revitalisasi pasar, bahkan mereka siap menempuh jalur hukum. “Apapun yang akan terjadi, kami terus bertahan di sini hingga HGB-nya habis,” pungkasnya.

Terkati revitalisasi pasar itu, Hermansyah enggan berbicara banyak. Menurutnya, sudah jadi cerita basi. “Sekarang kita fokus ke penanganan COVID-19 saja,” ketusnya. 

___

Terlalu Dini untuk Setuju

DPRD Banjarmasin disebut-sebut telah menyetujui rencana revitalisasi Pasar Sudimampir Baru. Kabar itu dibantah Muhammad Yamin.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin itu hanya mengapresiasi rencana pemko. “Tentu ini upaya yang positif. Harus diapresiasi. Tapi terlalu dini untuk mengatakan setuju,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Lagipula, persetujuan memerlukan rapat paripurna. Tak bisa hanya secara lisan. “Sebelum diparipurnakan juga ada proses-proses yang dijalani,” ucapnya.

Yamin menegaskan, DPRD harus mengakomodir aspirasi semua pihak. Tak boleh ada yang dirugikan.

“DPRD ini kan menjembatani antara pemko dan masyarakat, dalam hal ini pedagang. Jadi tidak mungkin kami mengabaikan aspirasi satu pihak demi pihak lainnya. Jadi harus ada kesepakatan antara pedagang, investor dan pemko,” tuturnya.

Apalagi, di lokasi pasar itu ada yang menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan juga aset pemko.

“Nanti dilihat aturannya. Tentu kita akan berbicara teknis jika keinginan semua pihak terakomodir,” katanya.

Jadi pedagang tak perlu cemas. Gedung dewan tak akan tutup mata. Mereka akan mengawal rencana revitalisasi itu.

Karena ini ranah Komisi II, Yamin akan mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja). Sebagai tim penyelesaian masalah tersebut. “Intinya hindari polemik,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Muhammad Faisal Hariyadi mengingatkan, rencana revitalisasi tak boleh menambah keresahan di tengah pandemi.

“Banyak hal yang harus dipikirkan secara matang. Apalagi di sana ada hak-hak pedagang yang harus diselesaikan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Seperti halnya Yamin, ia juga menegaskan, pihaknya belum pernah menyatakan persetujuan.

“Memang rencana ini sudah sejak lama dari wali kota sebelum-sebelumnya. Tapi baru kali ini serius,” sebutnya.

Perencanaan revitalisasi itu cukup panjang. Masih belum masuk pada urusan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Artinya, pedagang tak perlu terlampau gundah.

“Ada proses-proses yang masih harus dijalankan sebelum ada persetujuan saat paripurna. Pedagang jangan resah dulu,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Pedagang Sudimampir Baru kian gelisah. Pekan lalu, Pemko Banjarmasin menggelar ekspos revitalisasi bangunan pasar. DPRD Banjarmasin disebut-sebut sudah menyetujuinya.

BANJARMASIN – Pernyataan itu keluar dari mulut Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah. Kabar yang memicu reaksi pedagang, merasa pemko tak mau mendengar.

Pedagang kembali berkeluh-kesah. Mereka tak tahu harus berbuat apa jika Sudimampir Baru benar-benar dirombak.

Ketua Aliansi Pedagang Pasar Sudimampir Baru, Ahmad Fauzie mengatakan, mereka sudah cukup gelisah dengan wabah virus corona. Pasar sepi, pendapatan berkurang.

“Ini menyakitkan sekali,” ungkapnya, Senin (20/4). “Kami ingin mengurangi karyawan, tapi tidak sampai hati. Tiba-tiba, datang kabar ini,” tambahnya.

Pada kondisi sulit begini, dia berharap pemko menahan diri. “Kami sudah kehabisan kata-kata,” ungkapnya.

Revitalisasi pasar di Jalan Pangeran Samudera itu bukan wacana baru. Terdengar sejak rencana perombakan total Pasar Ujung Murung. Kawasan ini hendak diubah menjadi pusat perdagangan modern.

Kabarnya, sudah ada investor yang ingin berinvestasi. Nilainya mencapai Rp600 miliar. Nominal yang fantastis.

Namunm, pedagang kukuh bertahan. Lantaran masih memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) sampai tahun 2025.

Dibangun pada era 90-an, pedagang juga menilai bangunan pasar masih kokoh dan layak. “Kami merasa terlalu dipaksakan. Apalagi kondisinya masih bagus,” tukas Fauzie.

Pedagang lain, Muhammad Anshari, sudah 20 tahun berjualan tas di sana. Menurutnya, pemko terlalu buru-buru. Ia merasa pasar ini masih nyaman dihuni. Jangan dibandingkan dengan Pasar Sentra Antasari.

Dia berharap pemko bisa menunggu selama lima tahun. Menunggu sampai sertifikat HGB itu kedaluwarsa.

“Sekarang ekonomi sedang sulit. Apalagi ditambah wabah ini. Kami berharap, pemko mau menunda dulu,” tegas Anshari.

Bukan bermaksud menghambat pembangunan. Hanya meminta pemko bersabar. “Tanpa diminta pun setelah 2025, kami tahu diri. Kami kemasi barang dan keluar dari sini,” timpal kuasa hukum Aliansi Pedagang Pasar Sudimampir Baru, Mukhlis Ramlan.

Menurutnya, saat ini pedagang sedang gelisah. Apalagi mendengar pemko mengklaim sudah mengantongi dukungan DPRD. Mereka merasa tak ada peluang lagi untuk bertahan.

“Katanya investor itu sudah disetujui. Wakil wali kota juga mengklaim didukung DPRD,” ujarnya.

Yang menjadi pertanyaan Mukhlis, kenapa Sudimampir Baru? Bukan pasar-pasar yang tak produktif. Contoh Pasar Lama atau Sentra Antasari.

“Kami tidak anti pembangunan. Tapi kasih contoh kepada kami, pasar tradisional mana yang sukses dijadikan pasar modern,” cecarnya.

Fakta lainnya, ada 400 HGB di sana. Membatalkannya perlu persetujuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) pusat. “Saya sudah konsultasi ke BPN. Bisa dibatalkan, itu pun kalau ada cacat administrasi,” jelasnya.

Intinya, pedagang kukuh menolak revitalisasi pasar, bahkan mereka siap menempuh jalur hukum. “Apapun yang akan terjadi, kami terus bertahan di sini hingga HGB-nya habis,” pungkasnya.

Terkati revitalisasi pasar itu, Hermansyah enggan berbicara banyak. Menurutnya, sudah jadi cerita basi. “Sekarang kita fokus ke penanganan COVID-19 saja,” ketusnya. 

___

Terlalu Dini untuk Setuju

DPRD Banjarmasin disebut-sebut telah menyetujui rencana revitalisasi Pasar Sudimampir Baru. Kabar itu dibantah Muhammad Yamin.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin itu hanya mengapresiasi rencana pemko. “Tentu ini upaya yang positif. Harus diapresiasi. Tapi terlalu dini untuk mengatakan setuju,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Lagipula, persetujuan memerlukan rapat paripurna. Tak bisa hanya secara lisan. “Sebelum diparipurnakan juga ada proses-proses yang dijalani,” ucapnya.

Yamin menegaskan, DPRD harus mengakomodir aspirasi semua pihak. Tak boleh ada yang dirugikan.

“DPRD ini kan menjembatani antara pemko dan masyarakat, dalam hal ini pedagang. Jadi tidak mungkin kami mengabaikan aspirasi satu pihak demi pihak lainnya. Jadi harus ada kesepakatan antara pedagang, investor dan pemko,” tuturnya.

Apalagi, di lokasi pasar itu ada yang menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan juga aset pemko.

“Nanti dilihat aturannya. Tentu kita akan berbicara teknis jika keinginan semua pihak terakomodir,” katanya.

Jadi pedagang tak perlu cemas. Gedung dewan tak akan tutup mata. Mereka akan mengawal rencana revitalisasi itu.

Karena ini ranah Komisi II, Yamin akan mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja). Sebagai tim penyelesaian masalah tersebut. “Intinya hindari polemik,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Muhammad Faisal Hariyadi mengingatkan, rencana revitalisasi tak boleh menambah keresahan di tengah pandemi.

“Banyak hal yang harus dipikirkan secara matang. Apalagi di sana ada hak-hak pedagang yang harus diselesaikan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Seperti halnya Yamin, ia juga menegaskan, pihaknya belum pernah menyatakan persetujuan.

“Memang rencana ini sudah sejak lama dari wali kota sebelum-sebelumnya. Tapi baru kali ini serius,” sebutnya.

Perencanaan revitalisasi itu cukup panjang. Masih belum masuk pada urusan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Artinya, pedagang tak perlu terlampau gundah.

“Ada proses-proses yang masih harus dijalankan sebelum ada persetujuan saat paripurna. Pedagang jangan resah dulu,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/