alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Menghalangi Penanganan Wabah, Bisa Dipidana

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin coba menyiapkan rumah karantina COVID-19 di kota ini. Sayang, upaya itu sempat terhambat. Warga memprotes lantaran terlampau takut.

Pertama, penolakan dilakukan warga Kompleks Kayu Tangi II, Jalan Hasan Basri. Di sana ada Kantor Balai Diklat milik pemko. Yang rencananya dijadikan sebagai fasilitas karantina.

Masih dari Banjarmasin Utara, penolakan kembali terjadi. Oleh warga Kompleks Bumi Indah Lestari, Jalan Perdagangan. Di sini ada gedung Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel yang ingin dijadikan tempat karantina. Setelah upaya mediasi, masyarakat pun menerimanya.

Dua kasus itu menjadi contoh. Betapa repotnya pemko dalam menangani wabah ini. Tak cuma menangkal penyebaran virus, tapi juga drama sosial.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas P3 COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi memahami kegelisahan masyarakat. Mereka takut, hingga terkesan menghambat upaya penanganan virus mematikan itu.

Ia coba memberi pemahaman kepada masyarakat. Bahwa pemko maupun tim gugus tugas tak sembarangan. Ada prosedur ketat dalam penanganan COVID-19. “Tentu ada protokol yang diterapkan,” katanya.

Lagipula pemko tak bisa bergerak sendiri. Mereka butuh bantuan dan dukungan masyarakat. Demi melawan penyebaran virus corona.

“Kami perlu sekali dukungan masyarakat dalam penanganan wabah ini. Kalau bukan kita bersama-sama untuk bergotong royong, tidak akan bisa,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin itu.

Sebenarnya, kalau mau tegas, pemko punya dasar hukum kuat. Yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu pasal, menegaskan hukuman pidana bagi siapa saja yang menghalangi pemerintah dalam memberantas wabah.

“Ketentuan ini ada pada pasal 93. Yang menghalangi bisa dipidana satu tahun penjara atau denda Rp100 juta,” sebutnya.

Ini bukan ancaman. Namun memang sudah tertuang dalam undang-undang. Artinya masyarakat mesti paham. Apalagi COVID-19 sudah berstatus wabah nasional. Ditegaskan melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 12.

Sebelumnya juga ada Kepres No 11 Tahun 2020. Tentang penetapan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Sehingga, sangat memungkinkan menerapkan UU No 6 dalam pelaksanaannya.

“Ini perlu dipahami masyarakat. Artinya dukung pemerintah. Jangan menghalang-halanginya. Karena itu pelanggaran pidana,” tegasnya.

Tapi bukan itu intinya. Pemko tetap ingin coba memahami kegelisahan masyarakat. Machli menyebut, yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri. Bahwa virus ini begitu berbahaya.

“Diam di rumah saja. Perkuat daya tahan tubuh. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Itu kan semuanya di masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyebut, kalau memang diperlukan, pemko mungkin saja bertindak tegas. Apalagi jika usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disetujui pemerintah pusat.

“Kalau ini diberlakukan, pasti harus ada ketegasan. Siapapun nanti yang keluar rumah harus ada izin dan sebagainya,” ucapnya.

Aturan-aturan lain tentu akan mengikuti. “Bisa saja diterapkan aturan, yang keluar tidak pakai masker akan diperiksa atau diberikan edukasi,” sebutnya.

Intinya, ketika PSBB diberlakukan, pemko punya wewenang menerapkan aturan apapun jika memang diperlukan.

Soal PSBB sendiri, pemko masih diminta melengkapi berkas analisa epidemilogi. Yakni tentang penyebaran penyakit. Seperti apa lompatan-lompatan kasus dan lainnya. “Kalau yang lainnya sudah terpenuhi. Termasuk urusan stok kebutuhan pangan,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin coba menyiapkan rumah karantina COVID-19 di kota ini. Sayang, upaya itu sempat terhambat. Warga memprotes lantaran terlampau takut.

Pertama, penolakan dilakukan warga Kompleks Kayu Tangi II, Jalan Hasan Basri. Di sana ada Kantor Balai Diklat milik pemko. Yang rencananya dijadikan sebagai fasilitas karantina.

Masih dari Banjarmasin Utara, penolakan kembali terjadi. Oleh warga Kompleks Bumi Indah Lestari, Jalan Perdagangan. Di sini ada gedung Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel yang ingin dijadikan tempat karantina. Setelah upaya mediasi, masyarakat pun menerimanya.

Dua kasus itu menjadi contoh. Betapa repotnya pemko dalam menangani wabah ini. Tak cuma menangkal penyebaran virus, tapi juga drama sosial.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas P3 COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi memahami kegelisahan masyarakat. Mereka takut, hingga terkesan menghambat upaya penanganan virus mematikan itu.

Ia coba memberi pemahaman kepada masyarakat. Bahwa pemko maupun tim gugus tugas tak sembarangan. Ada prosedur ketat dalam penanganan COVID-19. “Tentu ada protokol yang diterapkan,” katanya.

Lagipula pemko tak bisa bergerak sendiri. Mereka butuh bantuan dan dukungan masyarakat. Demi melawan penyebaran virus corona.

“Kami perlu sekali dukungan masyarakat dalam penanganan wabah ini. Kalau bukan kita bersama-sama untuk bergotong royong, tidak akan bisa,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin itu.

Sebenarnya, kalau mau tegas, pemko punya dasar hukum kuat. Yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu pasal, menegaskan hukuman pidana bagi siapa saja yang menghalangi pemerintah dalam memberantas wabah.

“Ketentuan ini ada pada pasal 93. Yang menghalangi bisa dipidana satu tahun penjara atau denda Rp100 juta,” sebutnya.

Ini bukan ancaman. Namun memang sudah tertuang dalam undang-undang. Artinya masyarakat mesti paham. Apalagi COVID-19 sudah berstatus wabah nasional. Ditegaskan melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 12.

Sebelumnya juga ada Kepres No 11 Tahun 2020. Tentang penetapan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Sehingga, sangat memungkinkan menerapkan UU No 6 dalam pelaksanaannya.

“Ini perlu dipahami masyarakat. Artinya dukung pemerintah. Jangan menghalang-halanginya. Karena itu pelanggaran pidana,” tegasnya.

Tapi bukan itu intinya. Pemko tetap ingin coba memahami kegelisahan masyarakat. Machli menyebut, yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri. Bahwa virus ini begitu berbahaya.

“Diam di rumah saja. Perkuat daya tahan tubuh. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Itu kan semuanya di masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyebut, kalau memang diperlukan, pemko mungkin saja bertindak tegas. Apalagi jika usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disetujui pemerintah pusat.

“Kalau ini diberlakukan, pasti harus ada ketegasan. Siapapun nanti yang keluar rumah harus ada izin dan sebagainya,” ucapnya.

Aturan-aturan lain tentu akan mengikuti. “Bisa saja diterapkan aturan, yang keluar tidak pakai masker akan diperiksa atau diberikan edukasi,” sebutnya.

Intinya, ketika PSBB diberlakukan, pemko punya wewenang menerapkan aturan apapun jika memang diperlukan.

Soal PSBB sendiri, pemko masih diminta melengkapi berkas analisa epidemilogi. Yakni tentang penyebaran penyakit. Seperti apa lompatan-lompatan kasus dan lainnya. “Kalau yang lainnya sudah terpenuhi. Termasuk urusan stok kebutuhan pangan,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/