alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

DPRD: Persiapan PSBB Harus Matang

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Banjarmasin sepakat dengan rencana Pemko Banjarmasin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

Ketua Komisi IV, Matnor Ali meminta agar rencana itu disiapkan secara matang. Sehingga benar-benar efektif, tidak malah menimbulkan masalah baru.

“Kita harus memperhitungkan masalah sembako, gejolak sosial, keamanan hingga anggarannya,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Ia khawatir. Jika pemko tak siap, bisa-bisa PSBB justru memunculkan konflik sosial. “Tapi kalau sudah siap dengan semua itu, maka kebijakan PSBB ini sangat bagus,” sebutnya.

Matnor juga menekankan soal kebutuhan bahan pangan. Di mana pemko harus benar-benar menjamin ketersediaannya.

“Jangan sampai terjadi masalah. Karena ini menyangkut urusan perut, jangan sampai terjadi gejolak sosial karena kebutuhan masyarakat tak terpenuhi,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemko menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat-perangkat pendukung. Sehingga penerapan PSBB berjalan maksimal.

“Kalau PSBB diterapkan. Artinya kita harus membentengi tiga pintu gerbang kota. Pelabuhan, bandara dan jalur darat. Personel harus benar-benar siap,” katanya.

Ia mengambil contoh seperti pintu masuk perbatasan dari Barito Kuala, di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti. Di sini akan banyak sekali orang yang melintas.

“Sekarang, terpantau di perbatasan itu penjaganya kosong. Padahal itu posko gabungan. Tapi tidak ada Satpol PP dan Dishub di sana,” tuturnya.

Sejauh ini, Matnor belum menerima informasi terbaru terkait rencara PSBB itu. Yang ia tahu sedang diusulkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Kalsel.

“Kami belum dapat laporan apakah rencana itu sudah final. Karena PSBB perlu adanya koordinasi bersama daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin,” sebutnya.

Balai Kota sendiri masih menunggu respons dari pemerintah pusat. Apakah usulan status PSBB diterima atau tidak. Suratnya sudah disampaikan melalui Pemrov Kalsel, Kamis (9/4).

Mereka juga sudah menyimulasikan segala kebutuhan warga kota jika PSBB diterapkan. Rencananya pemko bakal mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar per hari selama sebulan.

Anggaran itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi 61 ribu warga miskin di kota ini. Termasuk juga karyawan yang dirumahkan sementara atau terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).

“Akan membutuhkan anggaran yang besar untuk menanggung itu semua. Entah dari mana dananya,” ungkap Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina beberapa waktu lalu.

Intinya, menerapkan PSBB memang tak mudah. Namun, langkah itu sangat layak dipertimbangkan. Mengingat, kota ini sudah bestatus sebagai local transmission. Artinya, virus tak lagi diimpor dari luar. Tapi sudah menular antar warga di dalam kota.

“Lagipula, sesuai hadis, jika masuk atau ada dalam wilayah wabah, maka berdiam dan jangan ke luar. Sebaliknya yang di luar jangan masuk di tempat wabah,” ujar Ibnu. (nur/fud/ema)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Banjarmasin sepakat dengan rencana Pemko Banjarmasin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

Ketua Komisi IV, Matnor Ali meminta agar rencana itu disiapkan secara matang. Sehingga benar-benar efektif, tidak malah menimbulkan masalah baru.

“Kita harus memperhitungkan masalah sembako, gejolak sosial, keamanan hingga anggarannya,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Ia khawatir. Jika pemko tak siap, bisa-bisa PSBB justru memunculkan konflik sosial. “Tapi kalau sudah siap dengan semua itu, maka kebijakan PSBB ini sangat bagus,” sebutnya.

Matnor juga menekankan soal kebutuhan bahan pangan. Di mana pemko harus benar-benar menjamin ketersediaannya.

“Jangan sampai terjadi masalah. Karena ini menyangkut urusan perut, jangan sampai terjadi gejolak sosial karena kebutuhan masyarakat tak terpenuhi,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemko menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat-perangkat pendukung. Sehingga penerapan PSBB berjalan maksimal.

“Kalau PSBB diterapkan. Artinya kita harus membentengi tiga pintu gerbang kota. Pelabuhan, bandara dan jalur darat. Personel harus benar-benar siap,” katanya.

Ia mengambil contoh seperti pintu masuk perbatasan dari Barito Kuala, di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti. Di sini akan banyak sekali orang yang melintas.

“Sekarang, terpantau di perbatasan itu penjaganya kosong. Padahal itu posko gabungan. Tapi tidak ada Satpol PP dan Dishub di sana,” tuturnya.

Sejauh ini, Matnor belum menerima informasi terbaru terkait rencara PSBB itu. Yang ia tahu sedang diusulkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Kalsel.

“Kami belum dapat laporan apakah rencana itu sudah final. Karena PSBB perlu adanya koordinasi bersama daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin,” sebutnya.

Balai Kota sendiri masih menunggu respons dari pemerintah pusat. Apakah usulan status PSBB diterima atau tidak. Suratnya sudah disampaikan melalui Pemrov Kalsel, Kamis (9/4).

Mereka juga sudah menyimulasikan segala kebutuhan warga kota jika PSBB diterapkan. Rencananya pemko bakal mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar per hari selama sebulan.

Anggaran itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi 61 ribu warga miskin di kota ini. Termasuk juga karyawan yang dirumahkan sementara atau terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).

“Akan membutuhkan anggaran yang besar untuk menanggung itu semua. Entah dari mana dananya,” ungkap Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina beberapa waktu lalu.

Intinya, menerapkan PSBB memang tak mudah. Namun, langkah itu sangat layak dipertimbangkan. Mengingat, kota ini sudah bestatus sebagai local transmission. Artinya, virus tak lagi diimpor dari luar. Tapi sudah menular antar warga di dalam kota.

“Lagipula, sesuai hadis, jika masuk atau ada dalam wilayah wabah, maka berdiam dan jangan ke luar. Sebaliknya yang di luar jangan masuk di tempat wabah,” ujar Ibnu. (nur/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/