alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

Di Kotabaru, Gugus Tugas Baru Dibentuk

KOTABARU – Walau berada di jalur laut internasional, Pemkab Kotabaru terkesan lamban. Gugus Tugas Covid-19 baru mulai dibentuk.

Itu berbanding terbalik dengan status Kotabaru yang sudah siaga darurat.

Lambannya gugus tugas dibentuk, membuat komunikasi lintas sektor selama ini minim. Buktinya, informasi adanya travel yang diminta agen pelayaran membawa ABK kapal Cina, tidak diketahui petinggi daerah ini.

Seperti telah diberitakan sebelumnya. Kotabaru termasuk rawan corona. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kotabaru mengungkapkan, dalam sebulan sedikitnya ada 50 kapal asing berlabuh. Sebanyak 30 persen berasal dari Cina.

Baru-baru, Radar Banjarmasin melakukan penelusuran lapangan. Ternyata ada ABK kapal, diam-diam naik ke darat. Mereka hiburan di tempat karaoke, dan ke salon.

Aturannya, para ABK kapal asing itu tidak boleh ke darat sebelum 14 hari di laut. Dan harus dinyatakan aman oleh petugas. Namun naik ke darat bukan persoalan sulit bagi para ABK, tinggal sewa speedboat.

Kamis (19/3) tadi, seorang pengusaha travel mengaku dihubungi agen pelayaran. Pengusaha diminta mengantar ABK kapal Cina ke bandara di Banjarmasin. Namun pengusaha itu menolak, walau diiming-imingi uang banyak.

Kepala KKP Kotabaru Andi Syarif belum lama ini mengatakan. Mereka kekurangan sumber daya untuk memantau semua aktivitas di perairan Kotabaru.

Jumat (20/3) kemarin, Danlanal Kotabaru mengungkap salah satu kendala daerah. “Belum ada Satgas terpadu di Kotabaru,” ujarnya.

Plt Dinkes Kotabaru, Ernawati, mengatakan dirinya baru rapat kemarin. Gugus tugas penanganan Covid-19 sedang proses di badan hukum. “Ketuanya nanti Sekda Kotabaru (Said Akhmad). Semua petinggi Kotabaru (unsur Forkopimda) terlibat,” ujarnya.

Sementara ini, pemerintah daerah baru melakukan kebijakan pelarangan orang bepergian ke daerah terjangkit. Libur sekolah, penutupan wisata dan tempat hiburan, serta areal berpotensi lainnya belum dilakukan.

Padahal, Kotabaru sudah melakukan pantauan kepada lima warganya yang datang dari daerah terjangkit. Sayang, Erna enggan mengungkap data terkait lima orang tersebut.

Sekretaris BPBD Kotabaru, Rusian Ahmadi Jaya, mengatakan dengan status siaga darurat, dana darurat bencana baru bisa dialokasikan untuk pencegahan. Misalnya untuk pengadaan peralatan alat deteksi tubuh.

“Dana darurat kita ada Rp2 M dalam setahun,” ungkapnya. Dia berharap, payung hukum Gugus Tugas Covid-19 secepatnya bisa selesai. (zal/by/bin)

KOTABARU – Walau berada di jalur laut internasional, Pemkab Kotabaru terkesan lamban. Gugus Tugas Covid-19 baru mulai dibentuk.

Itu berbanding terbalik dengan status Kotabaru yang sudah siaga darurat.

Lambannya gugus tugas dibentuk, membuat komunikasi lintas sektor selama ini minim. Buktinya, informasi adanya travel yang diminta agen pelayaran membawa ABK kapal Cina, tidak diketahui petinggi daerah ini.

Seperti telah diberitakan sebelumnya. Kotabaru termasuk rawan corona. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kotabaru mengungkapkan, dalam sebulan sedikitnya ada 50 kapal asing berlabuh. Sebanyak 30 persen berasal dari Cina.

Baru-baru, Radar Banjarmasin melakukan penelusuran lapangan. Ternyata ada ABK kapal, diam-diam naik ke darat. Mereka hiburan di tempat karaoke, dan ke salon.

Aturannya, para ABK kapal asing itu tidak boleh ke darat sebelum 14 hari di laut. Dan harus dinyatakan aman oleh petugas. Namun naik ke darat bukan persoalan sulit bagi para ABK, tinggal sewa speedboat.

Kamis (19/3) tadi, seorang pengusaha travel mengaku dihubungi agen pelayaran. Pengusaha diminta mengantar ABK kapal Cina ke bandara di Banjarmasin. Namun pengusaha itu menolak, walau diiming-imingi uang banyak.

Kepala KKP Kotabaru Andi Syarif belum lama ini mengatakan. Mereka kekurangan sumber daya untuk memantau semua aktivitas di perairan Kotabaru.

Jumat (20/3) kemarin, Danlanal Kotabaru mengungkap salah satu kendala daerah. “Belum ada Satgas terpadu di Kotabaru,” ujarnya.

Plt Dinkes Kotabaru, Ernawati, mengatakan dirinya baru rapat kemarin. Gugus tugas penanganan Covid-19 sedang proses di badan hukum. “Ketuanya nanti Sekda Kotabaru (Said Akhmad). Semua petinggi Kotabaru (unsur Forkopimda) terlibat,” ujarnya.

Sementara ini, pemerintah daerah baru melakukan kebijakan pelarangan orang bepergian ke daerah terjangkit. Libur sekolah, penutupan wisata dan tempat hiburan, serta areal berpotensi lainnya belum dilakukan.

Padahal, Kotabaru sudah melakukan pantauan kepada lima warganya yang datang dari daerah terjangkit. Sayang, Erna enggan mengungkap data terkait lima orang tersebut.

Sekretaris BPBD Kotabaru, Rusian Ahmadi Jaya, mengatakan dengan status siaga darurat, dana darurat bencana baru bisa dialokasikan untuk pencegahan. Misalnya untuk pengadaan peralatan alat deteksi tubuh.

“Dana darurat kita ada Rp2 M dalam setahun,” ungkapnya. Dia berharap, payung hukum Gugus Tugas Covid-19 secepatnya bisa selesai. (zal/by/bin)

Most Read

Artikel Terbaru

/