alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Pemerintah Prihatin Minimnya Literasi Desa, Sarankan Dana Desa untuk Perpustakaan

BANJARMASIN – Dana desa ternyata bukan melulu untuk pembangunan jalan atau jembatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta agar kepala desa memanfaatkan dana desa untuk membangun perpustakaan. Sebab berdasarkan data yang dimilikinya, dari 83.441 desa hanya 40,66 persen yang memiliki perpustakaan.

“Desa punya anggaran Rp1 miliar per tahun. Ini bisa digunakan untuk membuat perpustakaan desa,” ujar Tito dalam Rakornas bidang Perpustakaan di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru tadi.

Dia mengungkapkan, peningkatan kualitas SDM sejak dini bisa dicapai salah satunya dengan membaca. Namun sayangnya, tingkat literasi Indonesia menurut riset UNESCO berada di posisi dua terbawah atau di posisi 60 dari 61 negara.

“Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan karena minat baca yang rendah, tetapi akses terhadap perpustakaan yang minim, khususnya di desa. Padahal, masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di desa. Maka dari itu diperlukan adanya perpustakaan desa,” ujarnya.

Tito menuturkan, perpustakaan di desa tak perlu mewah-mewah. Begitu pula buku-buku yang disediakan bisa disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat.

“(Desa di daerah) kepulauan misalnya. Dia buat buku-buku isinya tentang perikanan, mengurangi sampah plastik, mengelola karang. Lalu (desa di daerah) pertanian, bagaimana mereka bertani dengan baik,” tuturnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkipli mengaku mendukung keinginan Mendagri tersebut. “Lebih dari mendukung, saya ingin ikut mendorongnya, karena ini usul dari Mendagri,” tegasnya.

Dia menyampaikan, dana desa sebenarnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Namun, bisa juga untuk membangun perpustakaan, asalkan sudah melalui proses yang benar. “Harus melalui Musdes (musyawarah desa) dan sesuai kewenangan desa yang sebelumnya dituangkan pada Perbup (peraturan bupati),” paparnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini memang belum ada desa di Kalsel yang membangun perpustakaan secara khusus melalui dana desa. Padahal, dana desa setiap tahunnya bertambah. “Tahun ini, dana desa yang diterima Kalsel mencapai Rp1,5 triliun lebih. Naik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,4 triliun,” ungkapnya.

Zulkipli mengatakan, sama dengan tahun lalu dana desa yang diterima dibagikan ke 1.863 desa yang ada di Kalsel. “Harusnya 1.864 desa, tapi karena Desa Wonorejo di Balangan tidak berhak menerima dana desa lantaran ditinggalkan penghuninya, maka jadinya 1.863 desa,” katanya.

Ditambahkannya, dari jumlah desa itu paling banyak berada di Kabupaten Banjar. Yakni sebanyak 277 desa. “Maka dari itu, dana desa untuk Banjar juga lebih banyak. Mencapai Rp200 miliar,” tambahnya.

Sedangkan desa yang paling sedikit menerima dana desa, Zulkipli menyebut Kabupaten Tabalong. Sebab, jumlah desa di daerah ini juga paling sedikit yakni 121. “Dana desa yang diterima Tabalong sekitar Rp108 miliar,” sebutnya.

Ssaat ini dana desa sudah mulai dicairkan. Hingga, kemarin (12/3) sudah ada 500 lebih desa yang menerima dana desa triwulan pertama. “Balangan jadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerima dana desa tahun ini, karena Januari sudah cair,” bebernya.

Dia menjelaskan, sistem pencairan dana desa tahun ini sendiri berbeda dengan 2019, meski sama-sama dicairkan bertahap per triwulan. “Kalau tahun lalu, dana desa cair 20 persen dulu pada triwulan pertama. Kalau tahun ini langsung 40 persen,” jelasnya.

Setelah cair 40 persen, dana desa tahun ini pada triwulan II cair lagi 40 persen. Lalu, di triwulan akhir sebesar 20 persen. “Kalau tahun lalu, 20 persen dulu. Baru 40 persen di triwulan II, terus 40 persen lagi,” kata Zulkipli.

Dilanjutkannya, dengan alokasi dana desa yang ada maka setiap desa di Kalsel tahun ini menerima Rp600 juta sampai Rp700 juta per tahun. “Dana yang diterima tergantung kriteria desa. Desa sangat tertinggal mendapatkan dana paling besar, karena daerah mereka terisolir,” bebernya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Kadispersip) Kalsel Nurliani Dardie juga mengaku mendukung permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Sekarang sudah ada banyak desa yang memiliki perpustakaan, tapi kami belum mendata jumlah pastinya,” ucapnya.

Bahkan dia mengungkapkan, sejumlah perpustakaan desa banyak yang berprestasi. Perpustakaan di Desa Gelagah, Kabupaten HSU misalnya, mampu masuk 6 besar lomba perpustakaan desa se-Indonesia pada 2018 lalu. “Bahkan ada yang juara nasional,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya berencana mengadakan pendataan perpustakaan sebagai tindaklanjut bimtek yang dihadiri Kepala Perpusnas pada 2 Maret 2020 di Ratran Inn. “Karena kami hanya bertugas membina semua jenis perpustakaan yang ada di Kalsel, termasuk perpustakaan umum dan khusus hingga perpustakaan desa. Sedangkan kewenangan membentuk perpustakaan kabupaten/kota hingga desa/kelurahan itu domainnya kepala daerah masing-masing,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

BANJARMASIN – Dana desa ternyata bukan melulu untuk pembangunan jalan atau jembatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta agar kepala desa memanfaatkan dana desa untuk membangun perpustakaan. Sebab berdasarkan data yang dimilikinya, dari 83.441 desa hanya 40,66 persen yang memiliki perpustakaan.

“Desa punya anggaran Rp1 miliar per tahun. Ini bisa digunakan untuk membuat perpustakaan desa,” ujar Tito dalam Rakornas bidang Perpustakaan di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru tadi.

Dia mengungkapkan, peningkatan kualitas SDM sejak dini bisa dicapai salah satunya dengan membaca. Namun sayangnya, tingkat literasi Indonesia menurut riset UNESCO berada di posisi dua terbawah atau di posisi 60 dari 61 negara.

“Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan karena minat baca yang rendah, tetapi akses terhadap perpustakaan yang minim, khususnya di desa. Padahal, masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di desa. Maka dari itu diperlukan adanya perpustakaan desa,” ujarnya.

Tito menuturkan, perpustakaan di desa tak perlu mewah-mewah. Begitu pula buku-buku yang disediakan bisa disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat.

“(Desa di daerah) kepulauan misalnya. Dia buat buku-buku isinya tentang perikanan, mengurangi sampah plastik, mengelola karang. Lalu (desa di daerah) pertanian, bagaimana mereka bertani dengan baik,” tuturnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkipli mengaku mendukung keinginan Mendagri tersebut. “Lebih dari mendukung, saya ingin ikut mendorongnya, karena ini usul dari Mendagri,” tegasnya.

Dia menyampaikan, dana desa sebenarnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Namun, bisa juga untuk membangun perpustakaan, asalkan sudah melalui proses yang benar. “Harus melalui Musdes (musyawarah desa) dan sesuai kewenangan desa yang sebelumnya dituangkan pada Perbup (peraturan bupati),” paparnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini memang belum ada desa di Kalsel yang membangun perpustakaan secara khusus melalui dana desa. Padahal, dana desa setiap tahunnya bertambah. “Tahun ini, dana desa yang diterima Kalsel mencapai Rp1,5 triliun lebih. Naik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,4 triliun,” ungkapnya.

Zulkipli mengatakan, sama dengan tahun lalu dana desa yang diterima dibagikan ke 1.863 desa yang ada di Kalsel. “Harusnya 1.864 desa, tapi karena Desa Wonorejo di Balangan tidak berhak menerima dana desa lantaran ditinggalkan penghuninya, maka jadinya 1.863 desa,” katanya.

Ditambahkannya, dari jumlah desa itu paling banyak berada di Kabupaten Banjar. Yakni sebanyak 277 desa. “Maka dari itu, dana desa untuk Banjar juga lebih banyak. Mencapai Rp200 miliar,” tambahnya.

Sedangkan desa yang paling sedikit menerima dana desa, Zulkipli menyebut Kabupaten Tabalong. Sebab, jumlah desa di daerah ini juga paling sedikit yakni 121. “Dana desa yang diterima Tabalong sekitar Rp108 miliar,” sebutnya.

Ssaat ini dana desa sudah mulai dicairkan. Hingga, kemarin (12/3) sudah ada 500 lebih desa yang menerima dana desa triwulan pertama. “Balangan jadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerima dana desa tahun ini, karena Januari sudah cair,” bebernya.

Dia menjelaskan, sistem pencairan dana desa tahun ini sendiri berbeda dengan 2019, meski sama-sama dicairkan bertahap per triwulan. “Kalau tahun lalu, dana desa cair 20 persen dulu pada triwulan pertama. Kalau tahun ini langsung 40 persen,” jelasnya.

Setelah cair 40 persen, dana desa tahun ini pada triwulan II cair lagi 40 persen. Lalu, di triwulan akhir sebesar 20 persen. “Kalau tahun lalu, 20 persen dulu. Baru 40 persen di triwulan II, terus 40 persen lagi,” kata Zulkipli.

Dilanjutkannya, dengan alokasi dana desa yang ada maka setiap desa di Kalsel tahun ini menerima Rp600 juta sampai Rp700 juta per tahun. “Dana yang diterima tergantung kriteria desa. Desa sangat tertinggal mendapatkan dana paling besar, karena daerah mereka terisolir,” bebernya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Kadispersip) Kalsel Nurliani Dardie juga mengaku mendukung permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Sekarang sudah ada banyak desa yang memiliki perpustakaan, tapi kami belum mendata jumlah pastinya,” ucapnya.

Bahkan dia mengungkapkan, sejumlah perpustakaan desa banyak yang berprestasi. Perpustakaan di Desa Gelagah, Kabupaten HSU misalnya, mampu masuk 6 besar lomba perpustakaan desa se-Indonesia pada 2018 lalu. “Bahkan ada yang juara nasional,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya berencana mengadakan pendataan perpustakaan sebagai tindaklanjut bimtek yang dihadiri Kepala Perpusnas pada 2 Maret 2020 di Ratran Inn. “Karena kami hanya bertugas membina semua jenis perpustakaan yang ada di Kalsel, termasuk perpustakaan umum dan khusus hingga perpustakaan desa. Sedangkan kewenangan membentuk perpustakaan kabupaten/kota hingga desa/kelurahan itu domainnya kepala daerah masing-masing,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/