alexametrics
23.4 C
Banjarmasin
Tuesday, 16 August 2022

Tangani Banjir, Rp45 Miliar Digelontorkan

BANJARMASIN – Sejak Januari hingga bulan Februari ini, banjir yang melanda beberapa titik wilayah di Kalsel tercatat 121 kasus. Terparah sejak 10 tahun terakhir. Paling banyak terjadi di Kabupaten Tabalong, sebanyak 69 kejadian.

Pemprov Kalsel bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II tengah fokus melakukan penanganan banjir yang selalu terjadi tiap tahun. Bahkan, Untuk penanganan banjir, BWS Kalimantan II tahun ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp45 miliar.

Dengan anggaran sebanyak itu, akan dilakukan pembangunan pengendalian banjir di Sungai Barabai dan pembangunan pengaman tebing sungai di Tabalong. Sebanyak Rp30 miliar untuk sungai di Barabai, dan Rp15 miliar untuk di Tabalong.

Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II M Harliansyah mengungkapkan penangan banjir tahun ini di Barabai akan ditangani kurang lebih 2 Km yang berlokasi di Sungai Barabai dan Saluran banjir By Pass Labuan Amas. “Pekerjaannya normalisasi Sungai (Galian), bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing sungai,” beber Harli kemarin.

Sementara, untuk di Kabupaten Tabalong penangannya adalah pembangunan perkuatan tebing Sungai Tabalong yang berlokasi di Cendrawasih Tebing Sungai Pasar Kota Tanjung dengan panjang penanganan mencapai 100 meter. “Dibangun dengan konstruksi dinding penahan beton,” terangnya.

Dia menambahkan, bagi daerah yang terpapar banjir, pemerintah daerahnya bisa meminta penanganan bantuan kepada mereka. Seperti karung dan bronjong di luar material pengisi dan upah.

Tidak hanya mengerjakan hal tersebut, BWS Kalimantan II tahun ini juga melanjutkan pembangunan embung di Banjarbaru dan Tanah Laut. Dua anggaran itu nilainya mencapai Rp25 miliar.

Harli menerangkan, pembangunan embung ini juga sebagai solusi pengendalian banjir. Yakni sebagai kolam retensi yang berfungsi menampung air dan mengatur debit yang akan dikeluarkan. “Dua embung ini akan dituntaskan tahun ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar menerangkan, penanganan banjir yang dikerjakan tahun ini adalah membuat kanal banjir di Hulu Sungai Tengah. Tak hanya tahun ini, kanal tersebut akan ditangani secara bertahap. “Dikerjakan secara multiyears. Diperkirakan anggarannya mencapai Rp350 miliar,” bebernya.

Disinggung soal penangan banjir di kawasan Martapura jelang Haul Sekumpul, Roy memastikan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Banjar. Kawasan tersebut bukan titik banjir karena satu kesatuan dengan Sungai Martapura yang airnya cepat turun. “Di sana (Sekumpul) hanya penanganan drainase, tak seperti di Tabalong dan HST,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) siap menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah yang terpapar banjir.

Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR, Riono Supraptro saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Teknis Dinas PUPR se Kalsel belum lama tadi.

Dipaparkannya, DAK yang tersedia untuk penanganan banjir nilainya mencapai Rp150 miliar. “Itu khusus penanganan banjir, di luar DAK infrastruktur lain. Pemerintah daerah tinggal mengajukan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanan dan Informasi Kinerja Anggaran). Bisa diajukan oleh pemerintah provinsi langsung. Bisa juga oleh pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya terpapar banjir,” terangnya Riono. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Sejak Januari hingga bulan Februari ini, banjir yang melanda beberapa titik wilayah di Kalsel tercatat 121 kasus. Terparah sejak 10 tahun terakhir. Paling banyak terjadi di Kabupaten Tabalong, sebanyak 69 kejadian.

Pemprov Kalsel bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II tengah fokus melakukan penanganan banjir yang selalu terjadi tiap tahun. Bahkan, Untuk penanganan banjir, BWS Kalimantan II tahun ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp45 miliar.

Dengan anggaran sebanyak itu, akan dilakukan pembangunan pengendalian banjir di Sungai Barabai dan pembangunan pengaman tebing sungai di Tabalong. Sebanyak Rp30 miliar untuk sungai di Barabai, dan Rp15 miliar untuk di Tabalong.

Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II M Harliansyah mengungkapkan penangan banjir tahun ini di Barabai akan ditangani kurang lebih 2 Km yang berlokasi di Sungai Barabai dan Saluran banjir By Pass Labuan Amas. “Pekerjaannya normalisasi Sungai (Galian), bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing sungai,” beber Harli kemarin.

Sementara, untuk di Kabupaten Tabalong penangannya adalah pembangunan perkuatan tebing Sungai Tabalong yang berlokasi di Cendrawasih Tebing Sungai Pasar Kota Tanjung dengan panjang penanganan mencapai 100 meter. “Dibangun dengan konstruksi dinding penahan beton,” terangnya.

Dia menambahkan, bagi daerah yang terpapar banjir, pemerintah daerahnya bisa meminta penanganan bantuan kepada mereka. Seperti karung dan bronjong di luar material pengisi dan upah.

Tidak hanya mengerjakan hal tersebut, BWS Kalimantan II tahun ini juga melanjutkan pembangunan embung di Banjarbaru dan Tanah Laut. Dua anggaran itu nilainya mencapai Rp25 miliar.

Harli menerangkan, pembangunan embung ini juga sebagai solusi pengendalian banjir. Yakni sebagai kolam retensi yang berfungsi menampung air dan mengatur debit yang akan dikeluarkan. “Dua embung ini akan dituntaskan tahun ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar menerangkan, penanganan banjir yang dikerjakan tahun ini adalah membuat kanal banjir di Hulu Sungai Tengah. Tak hanya tahun ini, kanal tersebut akan ditangani secara bertahap. “Dikerjakan secara multiyears. Diperkirakan anggarannya mencapai Rp350 miliar,” bebernya.

Disinggung soal penangan banjir di kawasan Martapura jelang Haul Sekumpul, Roy memastikan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Banjar. Kawasan tersebut bukan titik banjir karena satu kesatuan dengan Sungai Martapura yang airnya cepat turun. “Di sana (Sekumpul) hanya penanganan drainase, tak seperti di Tabalong dan HST,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) siap menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah yang terpapar banjir.

Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR, Riono Supraptro saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Teknis Dinas PUPR se Kalsel belum lama tadi.

Dipaparkannya, DAK yang tersedia untuk penanganan banjir nilainya mencapai Rp150 miliar. “Itu khusus penanganan banjir, di luar DAK infrastruktur lain. Pemerintah daerah tinggal mengajukan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanan dan Informasi Kinerja Anggaran). Bisa diajukan oleh pemerintah provinsi langsung. Bisa juga oleh pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya terpapar banjir,” terangnya Riono. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/