alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Pemerintah Ingin Hapus Tenaga Honorer, Lulusan Seleksi PPPK 2019 saja Nasibnya Belum Jelas

BANJARBARU – Pemerintah pusat boleh jadi ingin menghapus tenaga honorer K2, kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Pertanyaannya, apakah kebijakan itu bisa berjalan dengan baik? Pasalnya, untuk lulusan seleksi PPPK tahap I pada 2019 saja nasibnya hingga kini tak kunjung terang.

Pasca diumumkan lolos seleksi PPPK sekitar 10 bulan yang lalu, sampai sekarang SK pengangkatan sebagai PPPK untuk puluhan tenaga honorer K2 di lingkup Pemprov Kalsel yang lulus seleksi PPPK 2019 belum juga dikeluarkan.

Alhasil, para guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian tersebut terpaksa masih bertahan dengan status honorernya. Mereka memilih menetap di lembaga masing-masing dengan gaji atau insentif minim.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Sulkan membenarkan kabar tersebut. “Iya, mereka (lulusan PPPK) belum diangkat. Karena memang belum ada kejelasan dari pusat,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengaku tidak tahu apa yang menghambat proses pengangkatan PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pada 2019 lalu. “Karena kebijakan ada di pusat, sementara Pemprov hanya sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Meski begitu, Sulkan menyampaikan, belum adanya kejelasan dari pusat membuat BKD Kalsel yang selalu didatangi para lulusan PPPK yang menanyakan nasib mereka. “Iya, selalu kami yang ditanya. Padahal yang punya formasi ‘kan Kemenpan RB,” ucapnya.

Lalu, ada berapa lulusan seleksi PPPK pada 2019? Dia menuturkan, berdasarkan data mereka honorer yang dinyatakan lulus sebagai PPPK sekitar 43 orang. “Seleksi dilakukan sebelum saya bertugas di BKD,” tuturnya.

Sulkan menyampaikan, hingga kini pihaknya hanya bisa menunggu kabar dari pusat. Kapan para honorer tersebut diangkat jadi PPPK. “Iya, kita cuma bisa menunggu bagaimana kebijakan dari pusat,” bebernya.

Selain di lingkup Pemprov Kalsel, di Pemko Banjarbaru tahun lalu juga menggelar seleksi PPPK. Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur pada BKPP Banjarbaru, Fathur Rahman mengungkapkan, total ada tujuh orang yang lulus dalam seleksi tersebut. “Tapi sempai sekarang mereka masih jadi honorer, gara-gara belum diangkat jadi PPPK,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, tujuh honorer yang lulus PPPK sebagian besar para penyuluh pertanian. “Sampai sekarang kami masih menunggu informasi dari pusat tentang pengangkatan mereka,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

BANJARBARU – Pemerintah pusat boleh jadi ingin menghapus tenaga honorer K2, kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Pertanyaannya, apakah kebijakan itu bisa berjalan dengan baik? Pasalnya, untuk lulusan seleksi PPPK tahap I pada 2019 saja nasibnya hingga kini tak kunjung terang.

Pasca diumumkan lolos seleksi PPPK sekitar 10 bulan yang lalu, sampai sekarang SK pengangkatan sebagai PPPK untuk puluhan tenaga honorer K2 di lingkup Pemprov Kalsel yang lulus seleksi PPPK 2019 belum juga dikeluarkan.

Alhasil, para guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian tersebut terpaksa masih bertahan dengan status honorernya. Mereka memilih menetap di lembaga masing-masing dengan gaji atau insentif minim.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Sulkan membenarkan kabar tersebut. “Iya, mereka (lulusan PPPK) belum diangkat. Karena memang belum ada kejelasan dari pusat,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengaku tidak tahu apa yang menghambat proses pengangkatan PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pada 2019 lalu. “Karena kebijakan ada di pusat, sementara Pemprov hanya sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Meski begitu, Sulkan menyampaikan, belum adanya kejelasan dari pusat membuat BKD Kalsel yang selalu didatangi para lulusan PPPK yang menanyakan nasib mereka. “Iya, selalu kami yang ditanya. Padahal yang punya formasi ‘kan Kemenpan RB,” ucapnya.

Lalu, ada berapa lulusan seleksi PPPK pada 2019? Dia menuturkan, berdasarkan data mereka honorer yang dinyatakan lulus sebagai PPPK sekitar 43 orang. “Seleksi dilakukan sebelum saya bertugas di BKD,” tuturnya.

Sulkan menyampaikan, hingga kini pihaknya hanya bisa menunggu kabar dari pusat. Kapan para honorer tersebut diangkat jadi PPPK. “Iya, kita cuma bisa menunggu bagaimana kebijakan dari pusat,” bebernya.

Selain di lingkup Pemprov Kalsel, di Pemko Banjarbaru tahun lalu juga menggelar seleksi PPPK. Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur pada BKPP Banjarbaru, Fathur Rahman mengungkapkan, total ada tujuh orang yang lulus dalam seleksi tersebut. “Tapi sempai sekarang mereka masih jadi honorer, gara-gara belum diangkat jadi PPPK,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, tujuh honorer yang lulus PPPK sebagian besar para penyuluh pertanian. “Sampai sekarang kami masih menunggu informasi dari pusat tentang pengangkatan mereka,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/