alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

Komisi II Serang Komisi III, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin: Tolong Rukun

BANJARMASIN – Beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Banjarmasin menyambangi kantor Dinas Perhubungan Banjarmasin. Kunjungan itu rupanya dipermasalahkan Komisi III.

Komisi III tersinggung. Merasa mitra kerja mereka direbut Komisi II. Hingga Komisi III melayangkan surat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarmasin. Surat tertanggal 27 Januari itu diteken Ketua Komisi III Muhammad Isnaini.

Isi surat, meminta BK menyelesaikan sengketa mitra kerja antara Komisi III dan II. “Surat ke BK itu sesuai dengan hasil rapat internal komisi III,” kata Isnaini.

“Kami hanya mempertanyakan berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Bahwa Dishub itu merupakan mitra kerja kami,” tambahnya.

Yang membuatnya cemburu, Dishub tiba-tiba saja menggelar pertemuan bersama Komisi II. Sementara undangan dari komisinya justru kerap mangkir.

“Jadi pertanyaan kami di Komisi III. Padahal, terhitung sudah empat rapat kerja, kadishub selalu tak datang. Seakan-akan masalah ini diambil alih Komisi II,” cecarnya.

Protes Isnaini tentu sampai ke telinga Ketua Komisi II, Muhammad Faisal Hariyadi. Dia mengaku tak mengerti mengapa masalahnya menjadi serumit ini.

“Kami di Komisi II baru mengetahuinya dari media. Informasinya sebuah surat telah dilayangkan kepada BK,” ujarnya.

Dia menyebut komplain Komisi III itu tampak asal-asalan dan aneh. “Tupoksi dan kewenangan komisi II, salah satunya adalah pengawasan keuangan dan pendapatan daerah,” sebutnya.

Artinya, semua SKPD, BUMD, ataupun BLUD penghasil PAD yang ada di Banjarmasin, masuk dalam pengawasan komisi II. “Ini memang sesuai tugas kami,” jelasnya.

Lagi pula, pertemuan tersebut tak ada kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Komisi III dan Dishub beberapa waktu lalu.

Mereka datang untuk menggelar rapat kerja resmi. Membahas soal target PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Kunjungan disertai surat tugas yang sah dari pimpinan DPRD,” sebutnya.

Sikap Komisi III itu justru membuat Faisal heran. “Apa sebenarnya yang Anda cari dan ributkan?” ketusnya. Pertanyaan itu ditujukan kepada Isnaini.

Intinya, Komisi II tak mau terlibat konflik yang dipicu Komisi III. “Buat apa kami kesana kemari kalau sekadar mencari sensasi,” cecarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin tak mau tinggal diam. Menurutnya, unsur pimpinan dewan akan bertindak agar polemik antara Komisi II dan III tak meruncing.

“Kami secepatnya akan mengagendakan rapat internal bersama komisi-komisi itu,” katanya, kemarin (29/1).

Yamin mengingatkan rekan-rekannya di gedung dewan. Agar mengingat tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. “Sebagai wakil rakyat, kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Ingat sumpah dan janji dewan,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu tak ingin, permasalahan ini justru merusak kinerja DPRD. “Karena akan berdampak pada penilaian masyarakat,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

BANJARMASIN – Beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Banjarmasin menyambangi kantor Dinas Perhubungan Banjarmasin. Kunjungan itu rupanya dipermasalahkan Komisi III.

Komisi III tersinggung. Merasa mitra kerja mereka direbut Komisi II. Hingga Komisi III melayangkan surat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarmasin. Surat tertanggal 27 Januari itu diteken Ketua Komisi III Muhammad Isnaini.

Isi surat, meminta BK menyelesaikan sengketa mitra kerja antara Komisi III dan II. “Surat ke BK itu sesuai dengan hasil rapat internal komisi III,” kata Isnaini.

“Kami hanya mempertanyakan berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Bahwa Dishub itu merupakan mitra kerja kami,” tambahnya.

Yang membuatnya cemburu, Dishub tiba-tiba saja menggelar pertemuan bersama Komisi II. Sementara undangan dari komisinya justru kerap mangkir.

“Jadi pertanyaan kami di Komisi III. Padahal, terhitung sudah empat rapat kerja, kadishub selalu tak datang. Seakan-akan masalah ini diambil alih Komisi II,” cecarnya.

Protes Isnaini tentu sampai ke telinga Ketua Komisi II, Muhammad Faisal Hariyadi. Dia mengaku tak mengerti mengapa masalahnya menjadi serumit ini.

“Kami di Komisi II baru mengetahuinya dari media. Informasinya sebuah surat telah dilayangkan kepada BK,” ujarnya.

Dia menyebut komplain Komisi III itu tampak asal-asalan dan aneh. “Tupoksi dan kewenangan komisi II, salah satunya adalah pengawasan keuangan dan pendapatan daerah,” sebutnya.

Artinya, semua SKPD, BUMD, ataupun BLUD penghasil PAD yang ada di Banjarmasin, masuk dalam pengawasan komisi II. “Ini memang sesuai tugas kami,” jelasnya.

Lagi pula, pertemuan tersebut tak ada kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Komisi III dan Dishub beberapa waktu lalu.

Mereka datang untuk menggelar rapat kerja resmi. Membahas soal target PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Kunjungan disertai surat tugas yang sah dari pimpinan DPRD,” sebutnya.

Sikap Komisi III itu justru membuat Faisal heran. “Apa sebenarnya yang Anda cari dan ributkan?” ketusnya. Pertanyaan itu ditujukan kepada Isnaini.

Intinya, Komisi II tak mau terlibat konflik yang dipicu Komisi III. “Buat apa kami kesana kemari kalau sekadar mencari sensasi,” cecarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin tak mau tinggal diam. Menurutnya, unsur pimpinan dewan akan bertindak agar polemik antara Komisi II dan III tak meruncing.

“Kami secepatnya akan mengagendakan rapat internal bersama komisi-komisi itu,” katanya, kemarin (29/1).

Yamin mengingatkan rekan-rekannya di gedung dewan. Agar mengingat tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. “Sebagai wakil rakyat, kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Ingat sumpah dan janji dewan,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu tak ingin, permasalahan ini justru merusak kinerja DPRD. “Karena akan berdampak pada penilaian masyarakat,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/