alexametrics
31.5 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

Penyebab Rusaknya Lingkungan Cempaka: Galian C dan Pengerukan Tanah jadi Tersangka

BANJARBARU – Musibah banjir di Cempaka pada Minggu (5/1) disoroti banyak pihak. Lantaran intensitas banjir kali ini tergolong parah. Pihak legislator pun turut angkat bicara ihwal fenomena tersebut.

Ketua Fraksi KESAN (PKS-PAN) DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menilai bahwa selain faktor alam. Pemicu banjir meluap juga tak lepas dari kesiapan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi ancaman banjir.

Diceritakannya, bahwa di tahun 2019 lalu. Pihak Komisi III bersama SKPD terkait: Dinas PUPR telah melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Cempaka. Yang mana dalam hal tersebut didapat beberapa fakta di lapangan.

“Memang tahun lalu, kita bersama Pemko berkonsentrasi pada daerah rawan banjir. Yakni di Landasan Ulin dan Cempaka. Nah lalu dari peninjauan disepakati dilakukan normalisasi sungai, ini sudah berjalan dan mulai berefek lumayan bagus,” kata Emi.

Meski begitu, fakta di lapangan kemarin kata Emi bahwa infrastruktur yang ada masih belum optimal menghadapi luapan air yang besar. Yang mana tidak dapat dipungkiri jika intensitas hujan jadi pemicu awal.

“Untuk di Cempaka kita saat itu meminta ada pengerukan sungai dan juga pelebaran. Karena sempitnya sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Memang pelebaran ada terkendala pemukiman warga yang berdiam di sepanjang bantaran sungai,” ceritanya.

Atas hal itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat yang bakal terdampak. Apabila memang diadakan pelebaran dan harus merelokasi pemukiman warga.

“Kita saat itu meminta lurah dan camat terkait untuk menangani hal ini. Yakni pendataan terhadap rumah yang bakal terdampak apabila pelebaran ini benar-benar dilakukan,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah Kota ujarnya dalam hal penanggulangan banjir ini patutnya juga melakukan pemetaan daerah resapan air. “Perlu ada proteksi daerah-daerah resapan air ini. Karena daerah resapan sangat penting untuk menyerap air hujan yang turun sehingga menekan potensi banjir.”

Dari pengamatannya, bahwa di areal Kecamatan Cempaka masih terpantau aktivitas galian C dan  pengerukan tanah. Hal ini pandangnya juga jadi salah satu penyebab mengapa banjir terus terjadi ketika musim penghujan tiba.

“Banjir ini akumulasinya dari penambangan dan pengerukan yang ada. Ditambah jika kesiapan infrastruktur seperti drainase dan aliran sungai tidak optimal. Jadi perlu ada proteksi atas ancaman ini, daerah resapan air harus dipetakan,” tegasnya.

Terakhir ia juga mendorong agar ada penegakan yang tegas atas pelanggaran yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

“Perda Galian C sudah dicabut, jadi tidak boleh ada aktivitas itu. Penegakan hukumnya harus ditegakkan, kerja normalisasi dan upaya lainnya hanya sebatas membantu jika di hulunya tidak dibenahi,” cetusnya.

Tak lupa, Emi menengarai jika ada bentuk atau pola penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan terkait ancaman banjir. “Padahal kita setiap tahun menganggarkan, tapi kemudian setiap tahu mengalami persoalan yang berulang. Intensitasnya juga meningkat seperti kemarin, kalau serius seharusnya fakta di lapangan bisa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Baskoro menilai bahwa upaya dalam hal pembenahan infrastruktur yang dilakukan Pemko sudah maksimal. Hal ini dinilainya dari adanya penurunan frekuensi luapan banjir setiap waktunya. Dengan catatan intensitas hujan tidak begitu besar seperti kemarin.

“Sebenarnya Pemko sudah secara berkelanjutan dari tahun ke tahun melakukan penanggulangan itu. Setiap tahun pasti ada anggaran normalisasi sungai, penyiringan atau pengerukan. Jadi kalau nanti semua sungai lancar, perlahan bisa teratasi, memang sekarang belum,” pandangnya selaku ketua komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

Soal penanggulangan dari aspek pembenahan infrastruktur. Legislator Partai NasDem ini menyebut bahwa anggaran yang dimiliki Pemko terbatas. Alhasil upaya pembenahannya dilakukan secara mencicil.

“Saya pikir Pemko pun terbatas, tiap tahun nyicil. Kalau nanti ke depan masih memang meningkat. Maka ini jadi masukan buat kami di dewan untuk memikirkan dan meningkatkan soal anggaran ini agar di tahun selanjutnya bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Secara personal ia menelaah. Fenomena banjir seperti di Cempaka memang terus terjadi di setiap tahun. Hanya saja katanya soal besaran atau tingkatan frekuensi dan intensitasnya tidak bisa divonis secara dini.

Baskoro memastikan, jika penyebab banjir karena semakin gundulnya hutan di sekitar kota Banjarbaru. Seperti pembukaan lahan hingga adanya aktivitas penambangan galian C.

“Itu akan membuat fungsi tata airnya semakin hilang. Sebab vegetasinya di bagian hulunya semakin gundul, alhasil resapan air hujan tidak terserap dengan baik ketika hujan turun,” katanya.

Selain faktor alam, Baskoro menilai jika faktor kualitas sumber daya lingkungan juga sangat berdampak. Mengingat menurutnya bahwa pembangunan di kawasan Cempaka terus mengalami peningkatan.

“Memang sudah dibangun embung untuk mengantisipasi potensi banjir ini, dan saya pikir ini cukup membantu. Jadi, ketika air banjir meningkat dan daya resapan air di tanah berkurang, maka embung dapat jadi salah satu solusi,” bebernya.

Lantas ala sarannya terhadap penanggulangan ancaman banjir ini? Baskoro mengatakan jika perlu ada perbaikan ekosistem dengan menggalakkan penghijauan di lahan kritis.

“Maka dari itu, di tahun 2020 kami Fraksi NasDem menginisiasi Raperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota dan Perlindungan Pohon. Ini saya pikir akan jadi salah satu solusi mengatasi banjir,” klaim Baskoro.

Memang diakui Baskoro penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Lantaran secara global sebutnya bahwa cuaca ekstrim memang sudah melanda.

“Jadi dari hulu harus dibenahi dan ditata, salah satunya perbaikan ekosistem tersebut. Kemudian di hilir dalam hal ini persiapan infrastruktur kawasan pemukiman yang terdampak juga harus jadi atensi,” tuntasnya.

Sedangkan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru yang juga dari Dapil Cempaka, Taufik Rachman punya tanggapan lain. Dinilainya bahwa musibah banjir dengan intensitas seperti kemarin harus jadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Banjir yang terjadi kemarin jadi tamparan keras bagi Pemko untuk memerhatikan pembangunan yang memerhatikan aspek lingkungan,” nilainya.

Ia pun berharap, bahwa ke depannya Pemko selaku pemangku kepentingan bisa melakukan kajian ulang terkait musibah banjir di Cempaka. “Perlu kajian agar kejadian serupa tidak terulang lagi, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ungkapnya. (rvn/bin/ema)

BANJARBARU – Musibah banjir di Cempaka pada Minggu (5/1) disoroti banyak pihak. Lantaran intensitas banjir kali ini tergolong parah. Pihak legislator pun turut angkat bicara ihwal fenomena tersebut.

Ketua Fraksi KESAN (PKS-PAN) DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menilai bahwa selain faktor alam. Pemicu banjir meluap juga tak lepas dari kesiapan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi ancaman banjir.

Diceritakannya, bahwa di tahun 2019 lalu. Pihak Komisi III bersama SKPD terkait: Dinas PUPR telah melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Cempaka. Yang mana dalam hal tersebut didapat beberapa fakta di lapangan.

“Memang tahun lalu, kita bersama Pemko berkonsentrasi pada daerah rawan banjir. Yakni di Landasan Ulin dan Cempaka. Nah lalu dari peninjauan disepakati dilakukan normalisasi sungai, ini sudah berjalan dan mulai berefek lumayan bagus,” kata Emi.

Meski begitu, fakta di lapangan kemarin kata Emi bahwa infrastruktur yang ada masih belum optimal menghadapi luapan air yang besar. Yang mana tidak dapat dipungkiri jika intensitas hujan jadi pemicu awal.

“Untuk di Cempaka kita saat itu meminta ada pengerukan sungai dan juga pelebaran. Karena sempitnya sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Memang pelebaran ada terkendala pemukiman warga yang berdiam di sepanjang bantaran sungai,” ceritanya.

Atas hal itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat yang bakal terdampak. Apabila memang diadakan pelebaran dan harus merelokasi pemukiman warga.

“Kita saat itu meminta lurah dan camat terkait untuk menangani hal ini. Yakni pendataan terhadap rumah yang bakal terdampak apabila pelebaran ini benar-benar dilakukan,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah Kota ujarnya dalam hal penanggulangan banjir ini patutnya juga melakukan pemetaan daerah resapan air. “Perlu ada proteksi daerah-daerah resapan air ini. Karena daerah resapan sangat penting untuk menyerap air hujan yang turun sehingga menekan potensi banjir.”

Dari pengamatannya, bahwa di areal Kecamatan Cempaka masih terpantau aktivitas galian C dan  pengerukan tanah. Hal ini pandangnya juga jadi salah satu penyebab mengapa banjir terus terjadi ketika musim penghujan tiba.

“Banjir ini akumulasinya dari penambangan dan pengerukan yang ada. Ditambah jika kesiapan infrastruktur seperti drainase dan aliran sungai tidak optimal. Jadi perlu ada proteksi atas ancaman ini, daerah resapan air harus dipetakan,” tegasnya.

Terakhir ia juga mendorong agar ada penegakan yang tegas atas pelanggaran yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

“Perda Galian C sudah dicabut, jadi tidak boleh ada aktivitas itu. Penegakan hukumnya harus ditegakkan, kerja normalisasi dan upaya lainnya hanya sebatas membantu jika di hulunya tidak dibenahi,” cetusnya.

Tak lupa, Emi menengarai jika ada bentuk atau pola penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan terkait ancaman banjir. “Padahal kita setiap tahun menganggarkan, tapi kemudian setiap tahu mengalami persoalan yang berulang. Intensitasnya juga meningkat seperti kemarin, kalau serius seharusnya fakta di lapangan bisa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Baskoro menilai bahwa upaya dalam hal pembenahan infrastruktur yang dilakukan Pemko sudah maksimal. Hal ini dinilainya dari adanya penurunan frekuensi luapan banjir setiap waktunya. Dengan catatan intensitas hujan tidak begitu besar seperti kemarin.

“Sebenarnya Pemko sudah secara berkelanjutan dari tahun ke tahun melakukan penanggulangan itu. Setiap tahun pasti ada anggaran normalisasi sungai, penyiringan atau pengerukan. Jadi kalau nanti semua sungai lancar, perlahan bisa teratasi, memang sekarang belum,” pandangnya selaku ketua komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

Soal penanggulangan dari aspek pembenahan infrastruktur. Legislator Partai NasDem ini menyebut bahwa anggaran yang dimiliki Pemko terbatas. Alhasil upaya pembenahannya dilakukan secara mencicil.

“Saya pikir Pemko pun terbatas, tiap tahun nyicil. Kalau nanti ke depan masih memang meningkat. Maka ini jadi masukan buat kami di dewan untuk memikirkan dan meningkatkan soal anggaran ini agar di tahun selanjutnya bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Secara personal ia menelaah. Fenomena banjir seperti di Cempaka memang terus terjadi di setiap tahun. Hanya saja katanya soal besaran atau tingkatan frekuensi dan intensitasnya tidak bisa divonis secara dini.

Baskoro memastikan, jika penyebab banjir karena semakin gundulnya hutan di sekitar kota Banjarbaru. Seperti pembukaan lahan hingga adanya aktivitas penambangan galian C.

“Itu akan membuat fungsi tata airnya semakin hilang. Sebab vegetasinya di bagian hulunya semakin gundul, alhasil resapan air hujan tidak terserap dengan baik ketika hujan turun,” katanya.

Selain faktor alam, Baskoro menilai jika faktor kualitas sumber daya lingkungan juga sangat berdampak. Mengingat menurutnya bahwa pembangunan di kawasan Cempaka terus mengalami peningkatan.

“Memang sudah dibangun embung untuk mengantisipasi potensi banjir ini, dan saya pikir ini cukup membantu. Jadi, ketika air banjir meningkat dan daya resapan air di tanah berkurang, maka embung dapat jadi salah satu solusi,” bebernya.

Lantas ala sarannya terhadap penanggulangan ancaman banjir ini? Baskoro mengatakan jika perlu ada perbaikan ekosistem dengan menggalakkan penghijauan di lahan kritis.

“Maka dari itu, di tahun 2020 kami Fraksi NasDem menginisiasi Raperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota dan Perlindungan Pohon. Ini saya pikir akan jadi salah satu solusi mengatasi banjir,” klaim Baskoro.

Memang diakui Baskoro penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Lantaran secara global sebutnya bahwa cuaca ekstrim memang sudah melanda.

“Jadi dari hulu harus dibenahi dan ditata, salah satunya perbaikan ekosistem tersebut. Kemudian di hilir dalam hal ini persiapan infrastruktur kawasan pemukiman yang terdampak juga harus jadi atensi,” tuntasnya.

Sedangkan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru yang juga dari Dapil Cempaka, Taufik Rachman punya tanggapan lain. Dinilainya bahwa musibah banjir dengan intensitas seperti kemarin harus jadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Banjir yang terjadi kemarin jadi tamparan keras bagi Pemko untuk memerhatikan pembangunan yang memerhatikan aspek lingkungan,” nilainya.

Ia pun berharap, bahwa ke depannya Pemko selaku pemangku kepentingan bisa melakukan kajian ulang terkait musibah banjir di Cempaka. “Perlu kajian agar kejadian serupa tidak terulang lagi, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ungkapnya. (rvn/bin/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/