alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Thursday, 19 May 2022

Lahan SMAN Landasan Ulin Gagal Dibeli, Komisi I Bakal Panggil Disdik

BANJARBARU – Sebagai komisi yang membidangi bidang Pendidikan. Komisi I DPRD Kota Banjarbaru angkat suara. Terkait batalnya pembelian lahan untuk pembangunan SMAN di Landasan Ulin untuk anggaran tahun 2019.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Heri Budimansyah mengaku sangat menyayangkan atas kejadian ini. Lantaran, selain tak menyerap anggaran sebesar Rp4 miliar. Hal ini tegasnya juga menyangkut akan kebutuhan warga Kota Banjarbaru, terlebih urusan fasilitas pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. Tetapi satu sisi kita juga memaklumi, karena menurut informasi kawan-kawan dari Disdik, ada sistem di dalam yang tidak berjalan dengan baik,” katanya kepada Radar Banjarmasin.

Sistem ini kata Legislator PDI Perjuangan ini membuat Dinas Pendidikan sangat berhati-hati dalam mengeksekusi. Sontak, kondisi ini dinilainya juga terkesan dilematis.

“Saya melihat dari Disdik berhati-hati akan aturan dan kewenangan. Sebab seperti diketahui, bahwa wewenang untuk tingkat SMAN berada di Provinsi, nah mungkin ini yang jadi persoalan di sistemnya,” jabarnya.

Memang diakuinya bahwa akar polemik ini salah satunya terletak dari adanya kebijakan pemisahan kewenangan di sektor pendidikan. Yang mana SD hingga SMP berada di Pemko. Sedangkan SMA ditangani oleh Pemprov.

“Akhirnya kan jadi dilematis juga. Satu sisi kewenangan ada di Provinsi dan perlu kehati-hatian agar tidak bermasalah. Namun sisi lainnya bahwa yang terdampak adalah warga kita juga,” kisahnya.

Dilanjut Budiman, ketika akan muncul atau berpeluang polemik seperti ini. Pemko seharusnya tegas Budiman segera menggelar koordinasi. Khususnya dengan Dinas Provinsi agar bisa duduk bersama membahas persoalan. “Saya rasa bakal selesai, kan bisa sharing atau kerjasama. Kalau sudah kejadian seperti ini, yang dirugikan malah masyarakat,” pandangnya.

Maka dari itu, Komisi I dipastikannya akan segera memanggil dan menggelar pertemuan. Khususnya dengan Dinas Pendidikan, selaku mitra kerja komisi I DPRD Banjarbaru.

“Tentu kita akan panggil, karena ini menyangkut kebutuhan warga yang mendesak. Sebab jangan sampai pelajar di Landasan Ulin malah terlantar karena tidak ada SMA di kawasannya,” katanya.

Kemudian ia mendorong agar Pemko bisa menyajikan solusi atas hal ini. Ia pun lebih menyarankan Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan aset yang ada sebagai bangunan penampung sementara pelajar dalam waktu dekat.

“Lebih baik tidak usah menyewa dan mengeluarkan anggaran. Gunakan aset yang ada saja. Tetapi sembari memikirkan langkah konkrit kedepannya untuk persoalan kebutuhan sekolah ini,” pesannya.

Ditanya apakah ia mendukung jika Pemko bakal mengajukan anggaran lagi untuk membeli lahan. Budi menjawab diplomatis. Menurutnya jika menyangkut urusan pendidikan, maka Komisi I yakinnya bakal mendukung.

“Karena kan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau ditanya apakah bakal menyetujui jika ada usulan anggaran serupa, saya rasa jika memang kebutuhannya mendesak dan demi kepentingan masyarakat. Maka kita bakal memprioritaskan, apalagi pendidikan merupakan amanat Undang-undang,” janjinya.

Terakhir, ia juga menyoroti atas kinerja Dinas Pendidikan yang telah lama ia minta. Yakni klaim Budi soal adanya masterplan dari pemetaan jumlah pelajar sekaligus lulusan di tiap-tiap kawasan.

“Dari dulu sudah kita minta agar pemko ada pemetaan berapa jumlah lulusan di tiap-tiap jenjangnya. Nah, masteran itu sampai sekarang belum selesai, padahal hal ini penting untuk kebutuhan seperti yang sekarang terjadi ini,” pungkasnya. (rvn/ij/ram)

BANJARBARU – Sebagai komisi yang membidangi bidang Pendidikan. Komisi I DPRD Kota Banjarbaru angkat suara. Terkait batalnya pembelian lahan untuk pembangunan SMAN di Landasan Ulin untuk anggaran tahun 2019.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Heri Budimansyah mengaku sangat menyayangkan atas kejadian ini. Lantaran, selain tak menyerap anggaran sebesar Rp4 miliar. Hal ini tegasnya juga menyangkut akan kebutuhan warga Kota Banjarbaru, terlebih urusan fasilitas pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. Tetapi satu sisi kita juga memaklumi, karena menurut informasi kawan-kawan dari Disdik, ada sistem di dalam yang tidak berjalan dengan baik,” katanya kepada Radar Banjarmasin.

Sistem ini kata Legislator PDI Perjuangan ini membuat Dinas Pendidikan sangat berhati-hati dalam mengeksekusi. Sontak, kondisi ini dinilainya juga terkesan dilematis.

“Saya melihat dari Disdik berhati-hati akan aturan dan kewenangan. Sebab seperti diketahui, bahwa wewenang untuk tingkat SMAN berada di Provinsi, nah mungkin ini yang jadi persoalan di sistemnya,” jabarnya.

Memang diakuinya bahwa akar polemik ini salah satunya terletak dari adanya kebijakan pemisahan kewenangan di sektor pendidikan. Yang mana SD hingga SMP berada di Pemko. Sedangkan SMA ditangani oleh Pemprov.

“Akhirnya kan jadi dilematis juga. Satu sisi kewenangan ada di Provinsi dan perlu kehati-hatian agar tidak bermasalah. Namun sisi lainnya bahwa yang terdampak adalah warga kita juga,” kisahnya.

Dilanjut Budiman, ketika akan muncul atau berpeluang polemik seperti ini. Pemko seharusnya tegas Budiman segera menggelar koordinasi. Khususnya dengan Dinas Provinsi agar bisa duduk bersama membahas persoalan. “Saya rasa bakal selesai, kan bisa sharing atau kerjasama. Kalau sudah kejadian seperti ini, yang dirugikan malah masyarakat,” pandangnya.

Maka dari itu, Komisi I dipastikannya akan segera memanggil dan menggelar pertemuan. Khususnya dengan Dinas Pendidikan, selaku mitra kerja komisi I DPRD Banjarbaru.

“Tentu kita akan panggil, karena ini menyangkut kebutuhan warga yang mendesak. Sebab jangan sampai pelajar di Landasan Ulin malah terlantar karena tidak ada SMA di kawasannya,” katanya.

Kemudian ia mendorong agar Pemko bisa menyajikan solusi atas hal ini. Ia pun lebih menyarankan Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan aset yang ada sebagai bangunan penampung sementara pelajar dalam waktu dekat.

“Lebih baik tidak usah menyewa dan mengeluarkan anggaran. Gunakan aset yang ada saja. Tetapi sembari memikirkan langkah konkrit kedepannya untuk persoalan kebutuhan sekolah ini,” pesannya.

Ditanya apakah ia mendukung jika Pemko bakal mengajukan anggaran lagi untuk membeli lahan. Budi menjawab diplomatis. Menurutnya jika menyangkut urusan pendidikan, maka Komisi I yakinnya bakal mendukung.

“Karena kan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau ditanya apakah bakal menyetujui jika ada usulan anggaran serupa, saya rasa jika memang kebutuhannya mendesak dan demi kepentingan masyarakat. Maka kita bakal memprioritaskan, apalagi pendidikan merupakan amanat Undang-undang,” janjinya.

Terakhir, ia juga menyoroti atas kinerja Dinas Pendidikan yang telah lama ia minta. Yakni klaim Budi soal adanya masterplan dari pemetaan jumlah pelajar sekaligus lulusan di tiap-tiap kawasan.

“Dari dulu sudah kita minta agar pemko ada pemetaan berapa jumlah lulusan di tiap-tiap jenjangnya. Nah, masteran itu sampai sekarang belum selesai, padahal hal ini penting untuk kebutuhan seperti yang sekarang terjadi ini,” pungkasnya. (rvn/ij/ram)

Most Read

Artikel Terbaru

/