alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

Hasil Survei Rencana Pemekaran Diekspose

BATULICIN – Wacana pemekaran Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu sudah digaungkan sejak era Pemerintahan Mardani H Maming. Setelah masuk di pemerintahan H Sudian Noor selaku penerus dari bupati sebelumnya, akhirnya rencana pemekaran itu masuk dalam ekspose hasil survei lapangan.

Ekspose hasil survei dan verifikasi pemekaran kecamatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui  Direktur Topomini dan Batas Daerah Indera Gunawan, Jumat (27/12), di Ruang Rapat Bersujud. 

Menurut Indera Gunawan, pemekaran kecamatan sejatinya lebih mengedepankan pada aspek kehati-hatian dalam pemekaran sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. “Jangan sampai itu terjadi. Hal ini  adalah sebuah antisipasi menyangkut persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya. 

Syarat administrasi pembentukan kecamatan harus melalui keputusan forum komunikasi kelurahan atau desa secara musyawarah yang harus dihadiri seluruh kelurahan yang disebut kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk. “Syarat teknis pembentukan kecamatan, yakni bersandar pada kemampuan daerah,” katanya.

Hal demikian, tambahnya bersandar pada rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50 persen. Selain itu lanjutnya, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pemerintah, dengan demikian minimal sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. 

“Persyaratan lainnya meliputi, kejelasan batas wilayah kecamatan, dengan menggunakan titik koordinat, nama kecamatan yang akan dibentuk, lokasi calon ibukota kecamatan yang akan dibentuk dan kesesuaian RTRW,” paparnya.

Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan besar harapan pemerintah daerah di wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah, memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kecamatan. “Tujuan dari pemekaran kecamatan itu sendiri tidak lain, agar masyarakat dapat terlayani atau tertangani secara baik dan proporsional,” terangnya. 

Dengan terwujudnya kecamatan baru, tentunya akan diiringi dengan peningkatan, penambahan atau penyediaan sarana baru baik pendidikan, kesehatan, keamanan ataupun layanan publik lainnya bagi masyarakat. “Kami sangat berharap, tim evaluasi dapat memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan, sebagai upaya kami dalam mewujudkan wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah menjadi kecamatan, guna memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Kecamatan Kusan Hilir terdiri dari 35 desa dimekarkan menjadi Kecamatan Kusan Tengah dengan 13 desa beribukota di Saring Sungai Binjai. Sedangkan Kecamatan Kusan Hulu terdiri 21 desa, dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Kepayang dengan jumlah 10 desa. (kry/ram/ema)

BATULICIN – Wacana pemekaran Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu sudah digaungkan sejak era Pemerintahan Mardani H Maming. Setelah masuk di pemerintahan H Sudian Noor selaku penerus dari bupati sebelumnya, akhirnya rencana pemekaran itu masuk dalam ekspose hasil survei lapangan.

Ekspose hasil survei dan verifikasi pemekaran kecamatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui  Direktur Topomini dan Batas Daerah Indera Gunawan, Jumat (27/12), di Ruang Rapat Bersujud. 

Menurut Indera Gunawan, pemekaran kecamatan sejatinya lebih mengedepankan pada aspek kehati-hatian dalam pemekaran sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. “Jangan sampai itu terjadi. Hal ini  adalah sebuah antisipasi menyangkut persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya. 

Syarat administrasi pembentukan kecamatan harus melalui keputusan forum komunikasi kelurahan atau desa secara musyawarah yang harus dihadiri seluruh kelurahan yang disebut kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk. “Syarat teknis pembentukan kecamatan, yakni bersandar pada kemampuan daerah,” katanya.

Hal demikian, tambahnya bersandar pada rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50 persen. Selain itu lanjutnya, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pemerintah, dengan demikian minimal sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. 

“Persyaratan lainnya meliputi, kejelasan batas wilayah kecamatan, dengan menggunakan titik koordinat, nama kecamatan yang akan dibentuk, lokasi calon ibukota kecamatan yang akan dibentuk dan kesesuaian RTRW,” paparnya.

Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan besar harapan pemerintah daerah di wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah, memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kecamatan. “Tujuan dari pemekaran kecamatan itu sendiri tidak lain, agar masyarakat dapat terlayani atau tertangani secara baik dan proporsional,” terangnya. 

Dengan terwujudnya kecamatan baru, tentunya akan diiringi dengan peningkatan, penambahan atau penyediaan sarana baru baik pendidikan, kesehatan, keamanan ataupun layanan publik lainnya bagi masyarakat. “Kami sangat berharap, tim evaluasi dapat memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan, sebagai upaya kami dalam mewujudkan wilayah Teluk Kepayang dan Kusan Tengah menjadi kecamatan, guna memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Kecamatan Kusan Hilir terdiri dari 35 desa dimekarkan menjadi Kecamatan Kusan Tengah dengan 13 desa beribukota di Saring Sungai Binjai. Sedangkan Kecamatan Kusan Hulu terdiri 21 desa, dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Kepayang dengan jumlah 10 desa. (kry/ram/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/