alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Puluhan WNA Bermasalah di Banua

BANJARBARU – Sepanjang 2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin telah menerbitkan izin tinggal kepada 813 warga negara asing (WNA). Dari semua WNA itu ternyata ada 32 yang bermasalah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Syahrifullah mengatakan, puluhan WNA tersebut bermasalah karena melakukan pelanggaran izin keimigrasian.

“Mereka sudah kami berikan tindakan administarsi keimigrasian (TAK). Yakni, 20 orang dideportasi dan sisanya dikenakan biaya beban overstay,” katanya kepada Radar Banjarmasin, baru-baru tadi.

Dia mengungkapkan, pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh puluhan WNA yang diberi sanksi tersebut sebagian besar membiarkan masa berlaku paspornya habis. “Ada juga yang berada di Kalsel melebihi batas akhir visanya,” ungkapnya.

Ditanya apa keperluan para WNA mengajukan izin tinggal di Banua, Syahrifullah menyampaikan bahwa sebagian besar dari mereka datang ke Kalsel untuk bekerja. “Ada juga yang ingin melakukan kunjungan keagamaan, seperti ceramah atau menghadiri tablig akbar. Ini biasanya WNA dari Pakistan,” bebernya.

Sedangkan, WNA yang datang sebagai tenaga kerja, dia menyebut mayoritas berkebangsaan Cina dan Korea Selatan. “Mereka ada yang bekerja di pabrik semen PT Conch dan perusahaan tambang PT Merge Mining Industry (MMI). Ada pula yang di PLTU,” sebutnya.

Selama 2019 sendiri, dikatakannya perusahaan yang paling banyak mempekerjakan orang asing ialah PT MMI. Total, ada 100 lebih WNA yang bekerja di perusahaan tambang batubara di Kabupaten Banjar tersebut. “Kalau PT Conch ada 75 WNA yang bekerja di sana. Sedangkan PLTU ada 25,” beber Syahrifullah.

Lanjutnya, untuk meningkatkan pengawasan orang asing pihak Imigrasi Banjarmasin telah melakukan rapat dan pembentukan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Muhamad Hariyadi menambahkan, meski ada puluhan pelanggaran izin keimigrasian namun selama 2019 pihaknya tidak mengeluarkan sanksi pidana.

“Tahun ini tidak ada yang mengarah ke pidana dalam hal pelanggaran imigrasi. Artinya pelanggaran imigrasi jauh menurun,” ucapnya.

Dikatakannya, sanksi pidana tidak diberikan lantaran pelanggaran yang dilakukan WNA tidak terlalu berat. “Mudah-mudahan 2020 juga tidak ada pelanggran imigrasi yang berat,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

BANJARBARU – Sepanjang 2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin telah menerbitkan izin tinggal kepada 813 warga negara asing (WNA). Dari semua WNA itu ternyata ada 32 yang bermasalah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Syahrifullah mengatakan, puluhan WNA tersebut bermasalah karena melakukan pelanggaran izin keimigrasian.

“Mereka sudah kami berikan tindakan administarsi keimigrasian (TAK). Yakni, 20 orang dideportasi dan sisanya dikenakan biaya beban overstay,” katanya kepada Radar Banjarmasin, baru-baru tadi.

Dia mengungkapkan, pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh puluhan WNA yang diberi sanksi tersebut sebagian besar membiarkan masa berlaku paspornya habis. “Ada juga yang berada di Kalsel melebihi batas akhir visanya,” ungkapnya.

Ditanya apa keperluan para WNA mengajukan izin tinggal di Banua, Syahrifullah menyampaikan bahwa sebagian besar dari mereka datang ke Kalsel untuk bekerja. “Ada juga yang ingin melakukan kunjungan keagamaan, seperti ceramah atau menghadiri tablig akbar. Ini biasanya WNA dari Pakistan,” bebernya.

Sedangkan, WNA yang datang sebagai tenaga kerja, dia menyebut mayoritas berkebangsaan Cina dan Korea Selatan. “Mereka ada yang bekerja di pabrik semen PT Conch dan perusahaan tambang PT Merge Mining Industry (MMI). Ada pula yang di PLTU,” sebutnya.

Selama 2019 sendiri, dikatakannya perusahaan yang paling banyak mempekerjakan orang asing ialah PT MMI. Total, ada 100 lebih WNA yang bekerja di perusahaan tambang batubara di Kabupaten Banjar tersebut. “Kalau PT Conch ada 75 WNA yang bekerja di sana. Sedangkan PLTU ada 25,” beber Syahrifullah.

Lanjutnya, untuk meningkatkan pengawasan orang asing pihak Imigrasi Banjarmasin telah melakukan rapat dan pembentukan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Muhamad Hariyadi menambahkan, meski ada puluhan pelanggaran izin keimigrasian namun selama 2019 pihaknya tidak mengeluarkan sanksi pidana.

“Tahun ini tidak ada yang mengarah ke pidana dalam hal pelanggaran imigrasi. Artinya pelanggaran imigrasi jauh menurun,” ucapnya.

Dikatakannya, sanksi pidana tidak diberikan lantaran pelanggaran yang dilakukan WNA tidak terlalu berat. “Mudah-mudahan 2020 juga tidak ada pelanggran imigrasi yang berat,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/