alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Komisi II Kawal Perwali Gas Melon

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin merespons positif keinginan pemko membuat Perwali (Peraturan Wali Kota) gas elpiji 3 kilogram. Termasuk juga rencana diterbitkannya kartu pengendalian distribusi.

Ketua Komisi II Faisal Hariyadi berjanji mengawal rencana itu. Agar tepat sasaran dalam penerapannya. “Selama ini memang belum ada aturan mengingat soal gas melon ini,” ujarnya.

Masalah tabung gas untuk warga miskin itu terjadi berulang-ulang. Langka dan mahal. Karena juga dinikmati oleh kelas menengah.

Menurutnya, selama ini pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) di Banjarmasin tidak terawasi. Buktinya, masih banyak yang menjualnya sampai Rp30 ribu bahkan Rp40 ribu.

Lewat perwali dan kartu itu, Faisal optimis, pendistribusiannya bakal lebih terawasi. “Ketika ingin membeli, warga tinggal menunjukan kartu itu di pangkalan. Sesuai Perwali itu pula, gas tidak boleh dijual pengecer, hanya dijual di pangkalan saja,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Mengutip data, ada 42 ribu jiwa warga miskin di kota ini. “Januari tahun depan insyaallah kartu itu terbit bersama perwalinya. Saat ini masih digodok pemko,” katanya.

Tapi ada satu kendala yang mengganjal pikiran Faisal. Jika sudah diterapkan, ada kemungkinan antrean panjang di pangkalan. Ini harus diantisipasi.

“Inilah kendala yang harus ditanggulangi. Kalau masalah harga, pangkalan sudah punya HET. Jika melanggar, sesuai aturan, maka izinnya bisa dicabut,” tukasnya.

Soal lain, rumah makan beromzet besar. Apakah tetap diperbolehkan membeli gas melon? Faisal kembali mengingatkan, agar pemko tegas dalam hal ini. Artinya, tetap untuk warga miskin saja.

“Apalagi sudah ada operasi pasar. Dari 52 kelurahan, sembilan sudah menjadi sasaran operasi pasar. Semoga harga gas dapat dikendalikan dan warga yang berhak bisa memanfaatkannya,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin merespons positif keinginan pemko membuat Perwali (Peraturan Wali Kota) gas elpiji 3 kilogram. Termasuk juga rencana diterbitkannya kartu pengendalian distribusi.

Ketua Komisi II Faisal Hariyadi berjanji mengawal rencana itu. Agar tepat sasaran dalam penerapannya. “Selama ini memang belum ada aturan mengingat soal gas melon ini,” ujarnya.

Masalah tabung gas untuk warga miskin itu terjadi berulang-ulang. Langka dan mahal. Karena juga dinikmati oleh kelas menengah.

Menurutnya, selama ini pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) di Banjarmasin tidak terawasi. Buktinya, masih banyak yang menjualnya sampai Rp30 ribu bahkan Rp40 ribu.

Lewat perwali dan kartu itu, Faisal optimis, pendistribusiannya bakal lebih terawasi. “Ketika ingin membeli, warga tinggal menunjukan kartu itu di pangkalan. Sesuai Perwali itu pula, gas tidak boleh dijual pengecer, hanya dijual di pangkalan saja,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Mengutip data, ada 42 ribu jiwa warga miskin di kota ini. “Januari tahun depan insyaallah kartu itu terbit bersama perwalinya. Saat ini masih digodok pemko,” katanya.

Tapi ada satu kendala yang mengganjal pikiran Faisal. Jika sudah diterapkan, ada kemungkinan antrean panjang di pangkalan. Ini harus diantisipasi.

“Inilah kendala yang harus ditanggulangi. Kalau masalah harga, pangkalan sudah punya HET. Jika melanggar, sesuai aturan, maka izinnya bisa dicabut,” tukasnya.

Soal lain, rumah makan beromzet besar. Apakah tetap diperbolehkan membeli gas melon? Faisal kembali mengingatkan, agar pemko tegas dalam hal ini. Artinya, tetap untuk warga miskin saja.

“Apalagi sudah ada operasi pasar. Dari 52 kelurahan, sembilan sudah menjadi sasaran operasi pasar. Semoga harga gas dapat dikendalikan dan warga yang berhak bisa memanfaatkannya,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/