alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Pilwali Banjarbaru: KPU Minta Rp20,6 Miliar

BANJARBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru mulai mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilihan Walikota (Pilwali) Banjarbaru 2020 mendatang. Sebagai persiapan awal, mereka sudah mengusulkan dana pelaksanaan pilwali ke Pemko Banjarbaru.

Besaran dana yang diajukan KPU Banjarbaru sendiri Rp20,6 miliar. Jauh lebih besar dibanding dengan Pilwali Banjarbaru 2015 lalu. Di mana saat itu anggaran yang diusulkan Rp15 miliar. Namun, hanya disetujui eksekutif dan legislatif sebesar Rp13 miliar dari dana APBD Kota Banjarbaru.

Ketua KPU Kota Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat mengatakan, dana pilwali sebesar Rp20,6 miliar telah mereka usulkan ke Pemko Banjarbaru pada 23 Mei tadi. “Usulan kami serahkan langsung ke walikota,” katanya.

Disinggung soal anggaran yang lebih besar, Hegar menyebut penambahan usulan dana menyesuaikan situasi sekarang. Mengingat adanya jumlah pemilih yang bertambah di Kota Banjarbaru. “Jumlah pemilih di Kota Banjarbaru mencapai 160 ribu. Jika dibanding daerah lain, dana yang kita usulkan terbilang paling rendah,” ujarnya.

Terkait dengan usulan anggaran dana yang sudah diajukan, dia mengungkapkan pihaknya selanjutnya menunggu persetujuan dana Pemko Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru. “Usulan anggaran akan dibahas di APBD Perubahan pertengahan tahun ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam usulan itu pihaknya memaparkan dan menyertakan segala macam kebutuhan, serta keperluan penggunaan dana. Seperti logistik dan persiapan tahapan pilwali lainnya. “Rencananya usulan anggaran itu untuk empat pasang calon walikota dan wakil walikota, baik itu dari jalur partai politik maupun dari jalur independen,” bebernya.

Pada 2015 lalu, KPU juga menyiapkan anggaran untuk empat calon namun yang mengikuti kontestasi hanya tiga paslon. “Untuk proses pencalonan kita prediksi April sudah dimulai. Untuk pencoblosan akan ditentukan oleh KPU RI, karena akan dilaksanakan secara serentak,” ujar Hegar.

Menurutnya, proses pencalonan kepala daerah biasanya enam bulan sebelum proses pelaksanaan pencoblosan. Untuk Kota Banjarbaru kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode ini akan berakhir September mendatang. (ris/bin/ema)

BANJARBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru mulai mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilihan Walikota (Pilwali) Banjarbaru 2020 mendatang. Sebagai persiapan awal, mereka sudah mengusulkan dana pelaksanaan pilwali ke Pemko Banjarbaru.

Besaran dana yang diajukan KPU Banjarbaru sendiri Rp20,6 miliar. Jauh lebih besar dibanding dengan Pilwali Banjarbaru 2015 lalu. Di mana saat itu anggaran yang diusulkan Rp15 miliar. Namun, hanya disetujui eksekutif dan legislatif sebesar Rp13 miliar dari dana APBD Kota Banjarbaru.

Ketua KPU Kota Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat mengatakan, dana pilwali sebesar Rp20,6 miliar telah mereka usulkan ke Pemko Banjarbaru pada 23 Mei tadi. “Usulan kami serahkan langsung ke walikota,” katanya.

Disinggung soal anggaran yang lebih besar, Hegar menyebut penambahan usulan dana menyesuaikan situasi sekarang. Mengingat adanya jumlah pemilih yang bertambah di Kota Banjarbaru. “Jumlah pemilih di Kota Banjarbaru mencapai 160 ribu. Jika dibanding daerah lain, dana yang kita usulkan terbilang paling rendah,” ujarnya.

Terkait dengan usulan anggaran dana yang sudah diajukan, dia mengungkapkan pihaknya selanjutnya menunggu persetujuan dana Pemko Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru. “Usulan anggaran akan dibahas di APBD Perubahan pertengahan tahun ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam usulan itu pihaknya memaparkan dan menyertakan segala macam kebutuhan, serta keperluan penggunaan dana. Seperti logistik dan persiapan tahapan pilwali lainnya. “Rencananya usulan anggaran itu untuk empat pasang calon walikota dan wakil walikota, baik itu dari jalur partai politik maupun dari jalur independen,” bebernya.

Pada 2015 lalu, KPU juga menyiapkan anggaran untuk empat calon namun yang mengikuti kontestasi hanya tiga paslon. “Untuk proses pencalonan kita prediksi April sudah dimulai. Untuk pencoblosan akan ditentukan oleh KPU RI, karena akan dilaksanakan secara serentak,” ujar Hegar.

Menurutnya, proses pencalonan kepala daerah biasanya enam bulan sebelum proses pelaksanaan pencoblosan. Untuk Kota Banjarbaru kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode ini akan berakhir September mendatang. (ris/bin/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/