alexametrics
29.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Dualisme Kepempinan di Tubuh KPU Kalsel Menjadi Berlarut-Larut

BANJARMASIN – Secara de facto, Sarmuji adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel. Tapi secara de jure, jabatan itu tetap milik Edy Ariansyah. Dualisme kepemimpinan menjadi berlarut-larut lantaran KPU RI masih bungkam.

“Sebelum terbitnya SK ketua, saya cuma anggota. Makanya saya tidak menyebut diri sebagai ketua,” kata Sarmuji, kemarin (25/2).

Sarmuji didapuk sebagai ketua dalam rapat pleno internal KPU Kalsel pada 23 Januari lalu.

Favehotel Banjarmasin

Hasil pleno merupakan putusan tertinggi dalam lembaga penyelenggara pemilu itu. Tapi kurang sah jika tak ada SK (Surat Keputusan) dari KPU pusat yang dibarengi acara pelantikan.

Sarmuji mengaku sudah coba mendorong KPU RI untuk segera mengambil keputusan tegas. Apakah dirinya atau Edy yang harus memimpin KPU Kalsel.

“Sudah, saya sudah mencoba. Doakan saja semoga lekas ada titik terang,” imbuhnya pasrah.

Karena SK yang lama belum dicabut, Edy pun bisa duduk di kursi ketua dengan nyaman. Memimpin rapat atau membubuhkan tanda tangan sebagai ketua dalam berita acara KPU.

“Begini, ada alurnya. Agar ketua yang baru absah, status saya secara administratif harus diberhentikan dulu. Jadi hasil pleno KPU Kalsel kemarin tak serta-merta mengangkat Bang Sarmuji,” kata Edy.

Radar Banjarmasin kemudian coba mengkonfirmasi KPU pusat. Pertanyaan dikirimkan ke WhatsApp milik Ketua KPU RI, Arief Budiman dan komisionernya, Ilham Saputra. Pesan itu hanya dibaca, tanpa jawaban balasan.

Edy sebenarnya baru tujuh bulan memimpin. Hari pencoblosan juga kian dekat. Kurang dari 50 hari lagi. Lalu, mengapa posisi vital ini harus digonta-ganti? Bukankah risikonya menjadi terlampau besar. Menyeret KPU Kalsel dalam konflik internal?

Dari gedung KPU di Jalan Ahmad Yani kilometer 3, kasak-kusuk sudah ada sejak lama. Beberapa staf KPU membisikkan, Edy memang tak disukai.

Dipandang sebagai one man show. Rajin tampil di media dan di depan umum seorang diri. Sehingga empat komisioner lainnya tenggelam.

“Ketika ada persoalan teknis yang merupakan wilayah divisi-divisi lain, mestinya diserahkan pada komisioner saja. Jangan ketua terus yang ngomong ke media. Rupanya itu menimbulkan kecemburuan,” ungkap sumber yang menolak namanya dikorankan tersebut.

Versi berbeda berkembang di kalangan pengurus partai politik. Salah seorang pengurus parpol besar di Kalsel, mengaku tak kaget saat Edy dilengserkan. Dia sudah berkali-kali mendengar keluhan dari internal KPU.

“Edy dinilai terlampau perfeksionis. Dia maunya harus begini dan begitu. Terkadang agak grasak-grusuk. Gaya-gaya itu rupanya enggak disukai bawahan. Mereka keteteran saat bekerja bersama Edy,” timpalnya.

Apakah ada faktor lain, misalkan Edy dianggap terlampau junior. Atau dicap bukan orang KPU “tulen”, mengingat karirnya dimulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sepengetahuan kedua narasumber anonim ini, hal-hal di atas tidak pernah dipersoalkan.

Tentu saja, kasak-kusuk ini dibantah habis-habisan oleh Edy dan Sarmuji. Keduanya kompak menyatakan, rotasi jabatan demi mempercepat kinerja KPU. Terutama dari Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. (fud/by/ran)

BANJARMASIN – Secara de facto, Sarmuji adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel. Tapi secara de jure, jabatan itu tetap milik Edy Ariansyah. Dualisme kepemimpinan menjadi berlarut-larut lantaran KPU RI masih bungkam.

“Sebelum terbitnya SK ketua, saya cuma anggota. Makanya saya tidak menyebut diri sebagai ketua,” kata Sarmuji, kemarin (25/2).

Sarmuji didapuk sebagai ketua dalam rapat pleno internal KPU Kalsel pada 23 Januari lalu.

Favehotel Banjarmasin

Hasil pleno merupakan putusan tertinggi dalam lembaga penyelenggara pemilu itu. Tapi kurang sah jika tak ada SK (Surat Keputusan) dari KPU pusat yang dibarengi acara pelantikan.

Sarmuji mengaku sudah coba mendorong KPU RI untuk segera mengambil keputusan tegas. Apakah dirinya atau Edy yang harus memimpin KPU Kalsel.

“Sudah, saya sudah mencoba. Doakan saja semoga lekas ada titik terang,” imbuhnya pasrah.

Karena SK yang lama belum dicabut, Edy pun bisa duduk di kursi ketua dengan nyaman. Memimpin rapat atau membubuhkan tanda tangan sebagai ketua dalam berita acara KPU.

“Begini, ada alurnya. Agar ketua yang baru absah, status saya secara administratif harus diberhentikan dulu. Jadi hasil pleno KPU Kalsel kemarin tak serta-merta mengangkat Bang Sarmuji,” kata Edy.

Radar Banjarmasin kemudian coba mengkonfirmasi KPU pusat. Pertanyaan dikirimkan ke WhatsApp milik Ketua KPU RI, Arief Budiman dan komisionernya, Ilham Saputra. Pesan itu hanya dibaca, tanpa jawaban balasan.

Edy sebenarnya baru tujuh bulan memimpin. Hari pencoblosan juga kian dekat. Kurang dari 50 hari lagi. Lalu, mengapa posisi vital ini harus digonta-ganti? Bukankah risikonya menjadi terlampau besar. Menyeret KPU Kalsel dalam konflik internal?

Dari gedung KPU di Jalan Ahmad Yani kilometer 3, kasak-kusuk sudah ada sejak lama. Beberapa staf KPU membisikkan, Edy memang tak disukai.

Dipandang sebagai one man show. Rajin tampil di media dan di depan umum seorang diri. Sehingga empat komisioner lainnya tenggelam.

“Ketika ada persoalan teknis yang merupakan wilayah divisi-divisi lain, mestinya diserahkan pada komisioner saja. Jangan ketua terus yang ngomong ke media. Rupanya itu menimbulkan kecemburuan,” ungkap sumber yang menolak namanya dikorankan tersebut.

Versi berbeda berkembang di kalangan pengurus partai politik. Salah seorang pengurus parpol besar di Kalsel, mengaku tak kaget saat Edy dilengserkan. Dia sudah berkali-kali mendengar keluhan dari internal KPU.

“Edy dinilai terlampau perfeksionis. Dia maunya harus begini dan begitu. Terkadang agak grasak-grusuk. Gaya-gaya itu rupanya enggak disukai bawahan. Mereka keteteran saat bekerja bersama Edy,” timpalnya.

Apakah ada faktor lain, misalkan Edy dianggap terlampau junior. Atau dicap bukan orang KPU “tulen”, mengingat karirnya dimulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sepengetahuan kedua narasumber anonim ini, hal-hal di atas tidak pernah dipersoalkan.

Tentu saja, kasak-kusuk ini dibantah habis-habisan oleh Edy dan Sarmuji. Keduanya kompak menyatakan, rotasi jabatan demi mempercepat kinerja KPU. Terutama dari Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. (fud/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/