alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Dua Tahun Berlalu, Kasus Kunker Fiktif DPRD Banjar Belum Terselesaikan

MARTAPURA – Masih ingat dengan kasus kunjungan kerja (kunker) fiktif DPRD Banjar? Hingga kini perkaranya belum ada kejelasan.

Padahal, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura sejak 2016 silam.

Lambannya dalam mengungkap perkara, membuat komitmen Korps Adhyaksa dipertanyakan. Apalagi, selama ini banyak tangan yang punya kuasa berusaha menghentikan kasus yang disinyalir bakal menjerat sejumlah wakil rakyat tersebut.

Favehotel Banjarmasin

Kasus kunker fiktif DPRD Banjar sendiri pertama kali mencuat pada pertengahan 2016. Berawal dari terungkapnya praktik perjokian perjalanan dinas yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Banjar; M Fadli.

Saat itu, LSM Barisan Muda Anti Korupsi melaporkan laku curang yang dilakukan M Fadli ke Kejati Kalsel. Wakil rakyat itu seharusnya bertugas ke Surabaya pada 12-14 Mei 2016, bersama 18 anggota dewan lainnya.

Tapi, dia justru mewakilkan tugasnya itu kepada putranya berinisial MH.

Usai menerima laporan, selang beberapa bulan pada akhir 2016 Kejati Kalsel kemudian melimpahkan kasus itu ke Kejari Martapura agar dikembangkan oleh Seksi Intel.

Pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket) pun dilakukan oleh Seksi Intel Kejari Martapura. Dengan memanggil sejumlah anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD Banjar, untuk dimintai keterangan.

Setelah dinyatakan lengkap dan cukup kuat, berkas perkara lalu dilimpahkan ke Seksi Pidsus pada Februari 2017. Untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Pemanggilan sejumlah anggota legislatif dan pegawai Sekretariat DPRD Banjar pun kembali dilakukan.

Dalam tahap ini Seksi Pidsus memerlukan waktu hingga 10 bulan untuk bisa menaikkan status perkara, dari penyelidikan ke penyidikan. Tepatnya, pada November 2017. Itupun, masih umum tanpa ada penetapan nama tersangka.

Setahun lebih setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan, kasus ini sepertinya terlupakan. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir beredar kabar bahwa Kejari Martapura telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  Lantaran, kerugian negara yang disinyalir sekitar Rp800 juta telah dikembalikan oleh para anggota dewan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejari Martapura, Muji Martopo menampiknya. Dia menegaskan bahwa kasus perjalanan dinas fiktif masih mereka proses.

“Kami belum ada mengeluarkan perintah SP3, tim penyidik malah masih memeriksa sejumlah saksi dan pendapat ahli,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini sudah sekitar 25 orang yang mereka periksa untuk dimintai keterangan. Seperti, para anggota dan pimpinan DPRD Banjar. “Selanjutnya kami juga akan memanggil para pendamping kunjungan kerja dewan,” ungkapnya.

Lalu apa yang membuat mereka lamban membawa kasus ini ke persidangan? Muji menjelaskan, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Diantaranya, banyaknya saksi dan dokumen yang harus diperiksa.

“Kami harus mencermati dokumen satu-persatu dan itu perlu waktu,” jelasnya.

Selain itu, dia menyampaikan, adanya mutasi jaksa yang menangani kasus sejak awal juga turut mempengaruhi proses penyidikan. Jaksa yang dia maksud ialah mantan Kasi Pidsus Ahmad Budi Mukhlis, yang dipindah ke Kejari Banjarbaru sebagai Kasi Pidana umum.

Secara terpisah, Pengamat Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Moh. Effendy menyampaikan, dalam menangani kasus kejaksaan memang perlu kehati-hatian. Apalagi menyangkut anggota legislatif. Namun, menurutnya jangan sampai kasus dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau sudah ada unsur pidananya, segera saja naik ke persidangan. Tapi, kalau tidak ada kejaksaan berhak mengeluarkan SP3,” ucapnya.

Akan tetapi, semua keputusan yang diambil menurutnya harus dijelaskan ke masyarakat. Apalagi, jika mengeluarkan SP3.

“Masyarakat harus tahu apa alasan kejaksaan mengeluarkan SP3,” ujarnya.

Lambannya penanganan kasus, menurutnya juga harus dijelaskan ke masyarakat, apa yang menyebabkan perkara belum juga dibawa ke persidangan.

“Selain masyarakat, nasib orang yang selama ini dicurigai terlibat dalam kasus itu juga perlu kejelasan,” pungkasnya. (ris)

MARTAPURA – Masih ingat dengan kasus kunjungan kerja (kunker) fiktif DPRD Banjar? Hingga kini perkaranya belum ada kejelasan.

Padahal, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura sejak 2016 silam.

Lambannya dalam mengungkap perkara, membuat komitmen Korps Adhyaksa dipertanyakan. Apalagi, selama ini banyak tangan yang punya kuasa berusaha menghentikan kasus yang disinyalir bakal menjerat sejumlah wakil rakyat tersebut.

Favehotel Banjarmasin

Kasus kunker fiktif DPRD Banjar sendiri pertama kali mencuat pada pertengahan 2016. Berawal dari terungkapnya praktik perjokian perjalanan dinas yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Banjar; M Fadli.

Saat itu, LSM Barisan Muda Anti Korupsi melaporkan laku curang yang dilakukan M Fadli ke Kejati Kalsel. Wakil rakyat itu seharusnya bertugas ke Surabaya pada 12-14 Mei 2016, bersama 18 anggota dewan lainnya.

Tapi, dia justru mewakilkan tugasnya itu kepada putranya berinisial MH.

Usai menerima laporan, selang beberapa bulan pada akhir 2016 Kejati Kalsel kemudian melimpahkan kasus itu ke Kejari Martapura agar dikembangkan oleh Seksi Intel.

Pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket) pun dilakukan oleh Seksi Intel Kejari Martapura. Dengan memanggil sejumlah anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD Banjar, untuk dimintai keterangan.

Setelah dinyatakan lengkap dan cukup kuat, berkas perkara lalu dilimpahkan ke Seksi Pidsus pada Februari 2017. Untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Pemanggilan sejumlah anggota legislatif dan pegawai Sekretariat DPRD Banjar pun kembali dilakukan.

Dalam tahap ini Seksi Pidsus memerlukan waktu hingga 10 bulan untuk bisa menaikkan status perkara, dari penyelidikan ke penyidikan. Tepatnya, pada November 2017. Itupun, masih umum tanpa ada penetapan nama tersangka.

Setahun lebih setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan, kasus ini sepertinya terlupakan. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir beredar kabar bahwa Kejari Martapura telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  Lantaran, kerugian negara yang disinyalir sekitar Rp800 juta telah dikembalikan oleh para anggota dewan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejari Martapura, Muji Martopo menampiknya. Dia menegaskan bahwa kasus perjalanan dinas fiktif masih mereka proses.

“Kami belum ada mengeluarkan perintah SP3, tim penyidik malah masih memeriksa sejumlah saksi dan pendapat ahli,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini sudah sekitar 25 orang yang mereka periksa untuk dimintai keterangan. Seperti, para anggota dan pimpinan DPRD Banjar. “Selanjutnya kami juga akan memanggil para pendamping kunjungan kerja dewan,” ungkapnya.

Lalu apa yang membuat mereka lamban membawa kasus ini ke persidangan? Muji menjelaskan, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Diantaranya, banyaknya saksi dan dokumen yang harus diperiksa.

“Kami harus mencermati dokumen satu-persatu dan itu perlu waktu,” jelasnya.

Selain itu, dia menyampaikan, adanya mutasi jaksa yang menangani kasus sejak awal juga turut mempengaruhi proses penyidikan. Jaksa yang dia maksud ialah mantan Kasi Pidsus Ahmad Budi Mukhlis, yang dipindah ke Kejari Banjarbaru sebagai Kasi Pidana umum.

Secara terpisah, Pengamat Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Moh. Effendy menyampaikan, dalam menangani kasus kejaksaan memang perlu kehati-hatian. Apalagi menyangkut anggota legislatif. Namun, menurutnya jangan sampai kasus dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau sudah ada unsur pidananya, segera saja naik ke persidangan. Tapi, kalau tidak ada kejaksaan berhak mengeluarkan SP3,” ucapnya.

Akan tetapi, semua keputusan yang diambil menurutnya harus dijelaskan ke masyarakat. Apalagi, jika mengeluarkan SP3.

“Masyarakat harus tahu apa alasan kejaksaan mengeluarkan SP3,” ujarnya.

Lambannya penanganan kasus, menurutnya juga harus dijelaskan ke masyarakat, apa yang menyebabkan perkara belum juga dibawa ke persidangan.

“Selain masyarakat, nasib orang yang selama ini dicurigai terlibat dalam kasus itu juga perlu kejelasan,” pungkasnya. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/