alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

Kecewa Berat, Caleg Sebut Bawaslu Tebang Pilih Dalam Menindak

Baliho milik Partai Nasdem diturunkan di Amuntai. Semua pihak bersuara, Caleg, perusahaan advertising hingga Ketua Partai. Mereka mengatakan Bawaslu Hulu Sungai Utara tebang pilih. Benarkah?

Suharsono, sedang kecewa berat. Gara-garanya, papan reklame yang disewanya diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Walhasil, Caleg DPRD Hulu Sungai Utara ini menuduh pencopotan baliho miliknya mencederai rasa keadilan. Pasalnya banyak baliho lain yang juga berindikasi melanggar tapi tidak diturunkan.

Favehotel Banjarmasin

“Ini penzoliman. Kalau mau copot, copot semua,” kata calon dari Partai Nasdem ini.

Dia membeberkan, ada baliho Caleg yang dipasang di terminal, tapi tidak “disentuh” Bawaslu. Padahal terminal merupakan daerah terlarang yang tidak diperbolehkan pemasangan spanduk maupun Baliho.

“Ini sangat tidak berimbang,” ucapnya kecewa. Dia mengatakan sudah konsultasi ke Bawaslu tapi tdak memberikan jawaban yang memuaskan.

Meskipun begitu Bawaslu tetap kukuh pada prinsipnya: yang melanggar harus dicopot. Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggar Bawaslu HSU Khairil, menjelaskan terkait pencopotan APK milik Caleg Nasdem di simpang empat Banua Lima sudah berdasarkan pada SOP.

“Kami melakukan tindakan tersebut berdasarkan SOP Bawaslu Pusat Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 dimana pada poin 7 terlampir bahwa peserta pemilu pelaksana kampanye dan tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU,” rincinya.

Tak hanya itu protap sebelum penertiban juga sudah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam poin 12, dimana pengawas pemilu melakukan penertiban APK dengan mengirimkan surat peringatan penertiban dan penurunan kepada peserta pemilu selama maksimal 1×24 jam.

Penertiban bisa dieksekusi maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.

“Ini sudah kami laksanakan, lalu letak salahnya dimana? Jika ada yang mengatakan ini pilih kasih, silahkan nilai sendiri. Sebab kami tetap profesional, melanggar ya kami copot lah,” tegasnya.

Bawaslu sendiri sepertinya membuktikan bahwa mereka tak pilih kasih. Kemarin, pihaknya juga melakukan hal sama dengan melakukan pencopotan APK milik Partai Golkar di Terminal Palampitan.

Ahmadar Rifai, salah satu Caleg dari Partai Golkar mengaku sedih jika baliho yang dipasang di depan rumah warga juga ikut dicabut. Namun kembali lagi, bila itu aturan, dia harus ikhlas.

“Kalau sedih yang sedih. Sebab ada dana yang kami keluarkan untuk memasang baliho kami,” ungkapnya singkat.

Sementara itu, Ketua KPU HSU Rina Mei mengatakan memang tidak diperbolehkan memasang APK di tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung dan halaman kantor milik pemerintah, lembaga pendidikan serta beberapa tempat lainnya.

“Untuk jalan Ahmad Yani, Norman Umar Basuki Rahmat dan Abdul Aziz juga tidak diperbolehkan mengingat lokasi jalan tersebut merupakan jalur hijau dan merupakan bagian dari perda jalur hijau,” kata Rina yang mengatakan aturan yang sama juga termasuk lampu merah dan rambu lalu lintas serta tiang listrik.

Aksi-aksi Bawaslu HSU ini membuat perusahaan advertising meradang. Pasalnya penurunan baliho menimbulkan kerugian bagi perusahaan advertising. Bukan hanya dari segi materi tapi juga hilangnya kepercayaan konsumen.

“Kami ini kan menjual jasa, kalau baliho diturunkan bukan hanya rugi uang, tapi konsumen jadi kecewa dan kapok,” kata General Service PT Wahana Inti Sejati, Syamsudin, kemarin (14/2) siang.

Padahal kontrak kerjasama perusahaan dengan konsumen mengenai pemasangan baliho di HSU selama dua bulan sudah disepakati. Nilainya sebesar Rp4 juta per bulan. Jika dikalikan selama dua bulan totalnya Rp8 juta.

Memang nilainya tidak begitu besar, belum lagi jika dikurangi biaya operasional karyawan untuk memasang maupun mengurus semua proses perizinan.

Sekadar informasi, biaya pemasangan paling besar saat pemasangan. Ada lima orang karyawan yang diberangkatkan ke lokasi pemasangan baliho.

Biaya per orang sebesar Rp350 ribu, sudah termasuk biaya makan dan penginapan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Biaya operasional saat pemasangan sebanyak Rp1.750.000, belum lagi saya yang mengurus perizinan sampai lima kali bolak balik, kalau dibanding dengan harga kontrak pemasangan tidak seberapa, tapi kepercayaan konsumen yang mahal, sebagai perusahaan penjual jasa kepuasan konsumen diutamakan,” jelasnya yang menyayangkan pihak Bawaslu HSU yang menurunkan baliho milik Caleg Nasdem itu.

Ketua DPW Nasdem Kalsel, Guntur Prawira ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin mengenai penurunan baliho caleg Nasdem di Amuntai tampak geram.

Dia mengatakan tidak akan tinggal diam. Guntur mengaku akan membawa persoalan ini ke Bawaslu Kalsel.

“Kita akan laporkan ke Bawaslu Kalsel dan akan melapor ke DPP Nasdem pusat,” tegasnya.

Menurut Guntur, semestinya sebelum menurunkan, Bawaslu HSU mengirimkan surat pemberitahuan.

“Sementara saat ini di DPW dan saya pribadi tidak menerima surat pemberitahuan sama sekali,” ucapnya.

“Saya heran, masa kampanye ini seharusnya kita ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, tapi ini untuk menyosialisasikan diri saja kita banyak hambatan,” sesalnya. (mar/gmp/ay/ran)

Baliho milik Partai Nasdem diturunkan di Amuntai. Semua pihak bersuara, Caleg, perusahaan advertising hingga Ketua Partai. Mereka mengatakan Bawaslu Hulu Sungai Utara tebang pilih. Benarkah?

Suharsono, sedang kecewa berat. Gara-garanya, papan reklame yang disewanya diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Walhasil, Caleg DPRD Hulu Sungai Utara ini menuduh pencopotan baliho miliknya mencederai rasa keadilan. Pasalnya banyak baliho lain yang juga berindikasi melanggar tapi tidak diturunkan.

Favehotel Banjarmasin

“Ini penzoliman. Kalau mau copot, copot semua,” kata calon dari Partai Nasdem ini.

Dia membeberkan, ada baliho Caleg yang dipasang di terminal, tapi tidak “disentuh” Bawaslu. Padahal terminal merupakan daerah terlarang yang tidak diperbolehkan pemasangan spanduk maupun Baliho.

“Ini sangat tidak berimbang,” ucapnya kecewa. Dia mengatakan sudah konsultasi ke Bawaslu tapi tdak memberikan jawaban yang memuaskan.

Meskipun begitu Bawaslu tetap kukuh pada prinsipnya: yang melanggar harus dicopot. Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggar Bawaslu HSU Khairil, menjelaskan terkait pencopotan APK milik Caleg Nasdem di simpang empat Banua Lima sudah berdasarkan pada SOP.

“Kami melakukan tindakan tersebut berdasarkan SOP Bawaslu Pusat Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 dimana pada poin 7 terlampir bahwa peserta pemilu pelaksana kampanye dan tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU,” rincinya.

Tak hanya itu protap sebelum penertiban juga sudah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam poin 12, dimana pengawas pemilu melakukan penertiban APK dengan mengirimkan surat peringatan penertiban dan penurunan kepada peserta pemilu selama maksimal 1×24 jam.

Penertiban bisa dieksekusi maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.

“Ini sudah kami laksanakan, lalu letak salahnya dimana? Jika ada yang mengatakan ini pilih kasih, silahkan nilai sendiri. Sebab kami tetap profesional, melanggar ya kami copot lah,” tegasnya.

Bawaslu sendiri sepertinya membuktikan bahwa mereka tak pilih kasih. Kemarin, pihaknya juga melakukan hal sama dengan melakukan pencopotan APK milik Partai Golkar di Terminal Palampitan.

Ahmadar Rifai, salah satu Caleg dari Partai Golkar mengaku sedih jika baliho yang dipasang di depan rumah warga juga ikut dicabut. Namun kembali lagi, bila itu aturan, dia harus ikhlas.

“Kalau sedih yang sedih. Sebab ada dana yang kami keluarkan untuk memasang baliho kami,” ungkapnya singkat.

Sementara itu, Ketua KPU HSU Rina Mei mengatakan memang tidak diperbolehkan memasang APK di tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung dan halaman kantor milik pemerintah, lembaga pendidikan serta beberapa tempat lainnya.

“Untuk jalan Ahmad Yani, Norman Umar Basuki Rahmat dan Abdul Aziz juga tidak diperbolehkan mengingat lokasi jalan tersebut merupakan jalur hijau dan merupakan bagian dari perda jalur hijau,” kata Rina yang mengatakan aturan yang sama juga termasuk lampu merah dan rambu lalu lintas serta tiang listrik.

Aksi-aksi Bawaslu HSU ini membuat perusahaan advertising meradang. Pasalnya penurunan baliho menimbulkan kerugian bagi perusahaan advertising. Bukan hanya dari segi materi tapi juga hilangnya kepercayaan konsumen.

“Kami ini kan menjual jasa, kalau baliho diturunkan bukan hanya rugi uang, tapi konsumen jadi kecewa dan kapok,” kata General Service PT Wahana Inti Sejati, Syamsudin, kemarin (14/2) siang.

Padahal kontrak kerjasama perusahaan dengan konsumen mengenai pemasangan baliho di HSU selama dua bulan sudah disepakati. Nilainya sebesar Rp4 juta per bulan. Jika dikalikan selama dua bulan totalnya Rp8 juta.

Memang nilainya tidak begitu besar, belum lagi jika dikurangi biaya operasional karyawan untuk memasang maupun mengurus semua proses perizinan.

Sekadar informasi, biaya pemasangan paling besar saat pemasangan. Ada lima orang karyawan yang diberangkatkan ke lokasi pemasangan baliho.

Biaya per orang sebesar Rp350 ribu, sudah termasuk biaya makan dan penginapan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Biaya operasional saat pemasangan sebanyak Rp1.750.000, belum lagi saya yang mengurus perizinan sampai lima kali bolak balik, kalau dibanding dengan harga kontrak pemasangan tidak seberapa, tapi kepercayaan konsumen yang mahal, sebagai perusahaan penjual jasa kepuasan konsumen diutamakan,” jelasnya yang menyayangkan pihak Bawaslu HSU yang menurunkan baliho milik Caleg Nasdem itu.

Ketua DPW Nasdem Kalsel, Guntur Prawira ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin mengenai penurunan baliho caleg Nasdem di Amuntai tampak geram.

Dia mengatakan tidak akan tinggal diam. Guntur mengaku akan membawa persoalan ini ke Bawaslu Kalsel.

“Kita akan laporkan ke Bawaslu Kalsel dan akan melapor ke DPP Nasdem pusat,” tegasnya.

Menurut Guntur, semestinya sebelum menurunkan, Bawaslu HSU mengirimkan surat pemberitahuan.

“Sementara saat ini di DPW dan saya pribadi tidak menerima surat pemberitahuan sama sekali,” ucapnya.

“Saya heran, masa kampanye ini seharusnya kita ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, tapi ini untuk menyosialisasikan diri saja kita banyak hambatan,” sesalnya. (mar/gmp/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/