alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Monday, 27 June 2022

Pengusaha Keluhkan Tindakan Bawaslu HSU

BANJARMASIN – PT Wahana Inti Sejati, sebuah perusahaan di bidang advertising mengeluh. Pasalnya, papan reklame caleg yang mereka pasang diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hulu Sungai Utara (HSU).

“Kami menyesalkan papan reklame caleg yang sudah empat hari di Jalan Simpang 4 Banua Lima Amuntai itu diturunkan,” ucap General Service Syamsuddin, kepada awak media, Rabu (13/2) sore.

Padahal tutur Isam, panggilan pria ini, aturan perizinan sudah dipatuhi. Baik dari pemerintahan daerah setempat maupun dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten HSU.

Favehotel Banjarmasin

Tentu saja, dengan penurunan ini, konsumen yang sudah menggunakan jasa reklame, komplain.

“Seharusnya kalau memang tidak boleh, waktu proses perizinan diinformasikan kepada perusahaan,” keluhanya yang meminta baliho itu bisa dipasang kembali.

“Kami berbayar dan tidak melanggar pada ketentuan,” jelasnya.

Ketua Dewan Pakar Garda Nasdem, Winardi menyayangkan tindakan Bawaslu HSU atas baliho caleg mereka. Apa yang terjadi di Amuntai ini dapat memicu pertengkaran yang berkelanjutan.

“Selaku kader Nasdem saya sangat kecewa,” ucapnya.

Dia menengarai, penurunan baliho itu karena ada perintah dari pimpinan daerah. “Baliho yang dapat dipasang hanya dari partai Golkar,” ucapnya seraya mengatakan pimpinan daerah harusnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

“Tindakan Nasdem sementara, kami memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah daerah kenapa sampai ini terjadi,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Kabupaten HSU, Khairil menyatakan penurunan baliho milik salah satu caleg itu karena menyalahi aturan Surat Edaran (SE) No 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

“Kami menurunkan itu sesuai dengan aturan, bukan karena ada intervensi dari pemerintah daerah atau siapa pun,” tegasnya.

Salah satu poin di surat ederan tersebut jelas disebutkan; peserta Pemilu, pelaksana, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Sebelum menurunkan pun, pihaknya sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas pengawas pemilu. Mengirimkan surat resmi ke kantor cabang partai yang ada di HSU, dia juga menanyakan hal itu kepada Dinas Pelayanan Satu Pintu HSU.

“Penurunan yang kami lakukan pun tidak langsung hari itu, tapi setelah kita beri peringatan melalui surat,” jelasnya. (gmp/ay/ran)

BANJARMASIN – PT Wahana Inti Sejati, sebuah perusahaan di bidang advertising mengeluh. Pasalnya, papan reklame caleg yang mereka pasang diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hulu Sungai Utara (HSU).

“Kami menyesalkan papan reklame caleg yang sudah empat hari di Jalan Simpang 4 Banua Lima Amuntai itu diturunkan,” ucap General Service Syamsuddin, kepada awak media, Rabu (13/2) sore.

Padahal tutur Isam, panggilan pria ini, aturan perizinan sudah dipatuhi. Baik dari pemerintahan daerah setempat maupun dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten HSU.

Favehotel Banjarmasin

Tentu saja, dengan penurunan ini, konsumen yang sudah menggunakan jasa reklame, komplain.

“Seharusnya kalau memang tidak boleh, waktu proses perizinan diinformasikan kepada perusahaan,” keluhanya yang meminta baliho itu bisa dipasang kembali.

“Kami berbayar dan tidak melanggar pada ketentuan,” jelasnya.

Ketua Dewan Pakar Garda Nasdem, Winardi menyayangkan tindakan Bawaslu HSU atas baliho caleg mereka. Apa yang terjadi di Amuntai ini dapat memicu pertengkaran yang berkelanjutan.

“Selaku kader Nasdem saya sangat kecewa,” ucapnya.

Dia menengarai, penurunan baliho itu karena ada perintah dari pimpinan daerah. “Baliho yang dapat dipasang hanya dari partai Golkar,” ucapnya seraya mengatakan pimpinan daerah harusnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

“Tindakan Nasdem sementara, kami memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah daerah kenapa sampai ini terjadi,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Kabupaten HSU, Khairil menyatakan penurunan baliho milik salah satu caleg itu karena menyalahi aturan Surat Edaran (SE) No 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

“Kami menurunkan itu sesuai dengan aturan, bukan karena ada intervensi dari pemerintah daerah atau siapa pun,” tegasnya.

Salah satu poin di surat ederan tersebut jelas disebutkan; peserta Pemilu, pelaksana, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Sebelum menurunkan pun, pihaknya sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas pengawas pemilu. Mengirimkan surat resmi ke kantor cabang partai yang ada di HSU, dia juga menanyakan hal itu kepada Dinas Pelayanan Satu Pintu HSU.

“Penurunan yang kami lakukan pun tidak langsung hari itu, tapi setelah kita beri peringatan melalui surat,” jelasnya. (gmp/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/