alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Saturday, 2 July 2022

Kasus DBD Di Banjarbaru Tertinggi Se-Kalsel

BANJARBARU – Memasuki 2019, Demam Berdarah Dengue (DBD) di Banjarbaru semakin mengancam. Sejak Januari hingga 4 Februari lalu sudah ada 148 kasus yang ditemukan, tiga pengidap diantaranya meninggal dunia.

Jumlah penderita DBD di banjarbaru yang melonjak tajam cukup mengkhawatirkan. Mengingat di tahun lalu, hanya ada 269 kasus.

Sejauh ini, meski DBD meningkat tajam dibandingkan 2018, Pemko Banjarbaru belum menetapkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB).

Favehotel Banjarmasin

Kepala Dinkes Banjarbaru Agus Widjaja sudah merekomendasikan kasus DBD di Banjarbaru sebagai KLB.

“Status KLB sedang dalam proses. Masih menunggu keputusan walikota,” katanya saat dihubungi Radar Banjarmasin, Rabu (6/2) tadi.

Hingga kemarin, status KLB belum juga ditetapkan. Malahan Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyebut mereka memilih intens mengampanyekan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), untuk menekan perkembangan DBD. Dibandingkan menaikkan statusnya menjadi KLB.

“Kasusnya memang meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dan sudah ada parameter yang masuk untuk menetapkan KLB. Tapi yang terpenting bukanlah status. Melainkan, bagaimana caranya mengatasi penyebaran nyamuknya,” katanya.

Ditambahkannya, kampanye PSN dilakukan dengan cara mengajak masyarakat agar turut terlibat memberantas sarang nyamuk.

Melalui gerakan 3M: mengubur barang bekas, menguras bak mandi dan menutup tempat air yang dapat menjadi sarang nyamuk.

“Gerakan ini harus dilakukan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, orang nomor satu di Banjarbaru ini menyampaikan, mereka juga bakal mengaktifkan kembali gerakan satu rumah satu Jumantik (juru pemantau jentik).

“Seluruh rumah harus diperiksa. Sebab, nyamuk Aedes Aegypti bisa menyebar hingga radius 300 meter,” ucapnya.

Ditanya, apakah ada hubungannya dengan APBD. Sebab, jika menetapkan KLB maka semua biaya pasien DBD bakal dibebankan oleh keuangan daerah. Nadjmi enggan memberikan jawaban.

“Kita fokus saja di gerakan PSN. Dan ini harus dilakukan oleh semua masyarakat,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Kalsel Muslim mengungkapkan bahwa jumlah kasus DBD di Banjarbaru menjadi yang tertinggi di Banua.

“Banjarbaru tertinggi, disusul Tabalong dan HSU,” ungkapnya.

Namun, menurutnya banyaknya kasus DBD belum bisa langsung menetapkan kejadian luar biasa (KLB). Sebab, ada sejumlah kriteria yang harus dilihat.

Diantaranya, daerah tersebut belum pernah ada DBD sebelumnya. Kemudian, ada muncul di bulan yang sama tapi tahun berbeda dan terjadi peningkatan yang tajam.

Meski begitu, pihaknya sudah meminta kepada seluruh jajaran Dinkes di daerah untuk lebih intensif melakukan upaya pencegahan. Dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melalui media dan sebagainya.

“Kami juga sudah menyampaikan surat edaran gubernur mengenai waspada DBD sejak akhir Agustus 2018 lalu,” ujarnya.

Lanjutnya, di Kalsel sendiri berdasarkan data yang mereka himpun sejak Januari sampai 5 Februari 2019 sudah ada 508 kasus.

“Untuk kematian ada tiga di Banjarbaru, satu di Tanah Laut dan satu lagi di Tapin,” pungkasnya. (ris/ay/ran)

BANJARBARU – Memasuki 2019, Demam Berdarah Dengue (DBD) di Banjarbaru semakin mengancam. Sejak Januari hingga 4 Februari lalu sudah ada 148 kasus yang ditemukan, tiga pengidap diantaranya meninggal dunia.

Jumlah penderita DBD di banjarbaru yang melonjak tajam cukup mengkhawatirkan. Mengingat di tahun lalu, hanya ada 269 kasus.

Sejauh ini, meski DBD meningkat tajam dibandingkan 2018, Pemko Banjarbaru belum menetapkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB).

Favehotel Banjarmasin

Kepala Dinkes Banjarbaru Agus Widjaja sudah merekomendasikan kasus DBD di Banjarbaru sebagai KLB.

“Status KLB sedang dalam proses. Masih menunggu keputusan walikota,” katanya saat dihubungi Radar Banjarmasin, Rabu (6/2) tadi.

Hingga kemarin, status KLB belum juga ditetapkan. Malahan Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyebut mereka memilih intens mengampanyekan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), untuk menekan perkembangan DBD. Dibandingkan menaikkan statusnya menjadi KLB.

“Kasusnya memang meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dan sudah ada parameter yang masuk untuk menetapkan KLB. Tapi yang terpenting bukanlah status. Melainkan, bagaimana caranya mengatasi penyebaran nyamuknya,” katanya.

Ditambahkannya, kampanye PSN dilakukan dengan cara mengajak masyarakat agar turut terlibat memberantas sarang nyamuk.

Melalui gerakan 3M: mengubur barang bekas, menguras bak mandi dan menutup tempat air yang dapat menjadi sarang nyamuk.

“Gerakan ini harus dilakukan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, orang nomor satu di Banjarbaru ini menyampaikan, mereka juga bakal mengaktifkan kembali gerakan satu rumah satu Jumantik (juru pemantau jentik).

“Seluruh rumah harus diperiksa. Sebab, nyamuk Aedes Aegypti bisa menyebar hingga radius 300 meter,” ucapnya.

Ditanya, apakah ada hubungannya dengan APBD. Sebab, jika menetapkan KLB maka semua biaya pasien DBD bakal dibebankan oleh keuangan daerah. Nadjmi enggan memberikan jawaban.

“Kita fokus saja di gerakan PSN. Dan ini harus dilakukan oleh semua masyarakat,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Kalsel Muslim mengungkapkan bahwa jumlah kasus DBD di Banjarbaru menjadi yang tertinggi di Banua.

“Banjarbaru tertinggi, disusul Tabalong dan HSU,” ungkapnya.

Namun, menurutnya banyaknya kasus DBD belum bisa langsung menetapkan kejadian luar biasa (KLB). Sebab, ada sejumlah kriteria yang harus dilihat.

Diantaranya, daerah tersebut belum pernah ada DBD sebelumnya. Kemudian, ada muncul di bulan yang sama tapi tahun berbeda dan terjadi peningkatan yang tajam.

Meski begitu, pihaknya sudah meminta kepada seluruh jajaran Dinkes di daerah untuk lebih intensif melakukan upaya pencegahan. Dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melalui media dan sebagainya.

“Kami juga sudah menyampaikan surat edaran gubernur mengenai waspada DBD sejak akhir Agustus 2018 lalu,” ujarnya.

Lanjutnya, di Kalsel sendiri berdasarkan data yang mereka himpun sejak Januari sampai 5 Februari 2019 sudah ada 508 kasus.

“Untuk kematian ada tiga di Banjarbaru, satu di Tanah Laut dan satu lagi di Tapin,” pungkasnya. (ris/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/