alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

Draf Rancangan Undang-Undangan Permusikan Resahkan Musisi Kalsel

BANJARMASIN – Draf Rancangan Undang-Undangan Permusikan belakangan ini ramai diperbincangkan. Rupanya tak cuma menuai tanggapan musisi di ibu kota negara, tapi juga di Banjarmasin. Lebih luas lagi, Kalsel.

“Kalau baca pasalnya banyak mengekang, musisi jadi tidak bisa bebas berekspresi,” kata salah satu musisi banua, Riza, kemarin (6/2).

Gitaris band Jet Power itu menanggapi, pada Pasal 5 menyebutkan setiap orang dalam berkreasi dilarang mendorong orang tidak boleh membawa pengaruh negatif budaya asing, melawan hukum atau hal lainnya.

Favehotel Banjarmasin

“Padahal kalau musik metal banyak lirik-lirik yang vulgar,” ucapnya.

Belum lagi pada pasal 32. Jika musisi autodidak mau diakui sebagai profesi, pelaku musik harus ikut uji kompetensi. Setelah itu baru pemusik bisa mendapat pengakuan.

“Pasal 32 itu juga rancu. Harus diuji kaya mau ikut ujian SIM saja,” ucapnya.

Sama yang diungkapkan Mercurius. Mantan vokalis, sekaligus pengamat musik Banua ini juga melihat ada pasal yang mengekang musisi.

“Tanpa uji kompetensi artinya membuat musisi autodidak tidak dapat melakukan pertunjukkan musik,” tegasnya.

Padahal banyak musisi-musisi besar Indonesia yang terkenal tanpa kompetensi.

“Seperti God Bless, Iwan Fals dan Jamrud bisa besar tanpa harus uji kompetensi,” sindirnya.

Lain lagi dengan Abizar. Musisi Banua yang satu ini melihat belakangan ramai diperbincangkan mengenai draf RUU Permusikan. Keyboardis itu menyarankan para pembuat UU lebih bagus melakukan pertemuan dengan para musisi.

“Paling bagus mediasi antara musisi dan pembuat UU. Duduk sama-sama supaya bisa mencari jalan tengah yang tidak merugikan musisi. Baru dituangkan dalam ketentuan hukum,” sarannya.

Abizar memahami, aturan tersebut dibuat demi memperbaiki harkat dan martabat para musisi. Dengan catatan, kalau ketentuan hukumnya berdampak baik.

Dia memeberi contoh; misalnya musisi yang harus mengikuti uji kompetensi. Dirinya menganggap belum jelas peruntukannya.

Apakah setelah musisi ikut uji kompetensi agar honor manggungnya naik, atau sebagai syarat untuk mengajar? Belum ada penjelasan pasti.

Begitu pula dengan setiap musisi wajib memainkan lagu-lagu daerah. Menurutnya meski tidak diwajibkan, dia yakin musisi pasti memainkan.

“Kalau merugikan musisi pasti semua musisi keberatan. Tapi kalau menguntungkan bagus saja. Cuma sekarang belum ada kejelasan secara detail. Makanya harus ada mediasi duduk sama-sama supaya ada kepastian yang jelas,” tegasnya. (gmp/at/nur)

BANJARMASIN – Draf Rancangan Undang-Undangan Permusikan belakangan ini ramai diperbincangkan. Rupanya tak cuma menuai tanggapan musisi di ibu kota negara, tapi juga di Banjarmasin. Lebih luas lagi, Kalsel.

“Kalau baca pasalnya banyak mengekang, musisi jadi tidak bisa bebas berekspresi,” kata salah satu musisi banua, Riza, kemarin (6/2).

Gitaris band Jet Power itu menanggapi, pada Pasal 5 menyebutkan setiap orang dalam berkreasi dilarang mendorong orang tidak boleh membawa pengaruh negatif budaya asing, melawan hukum atau hal lainnya.

Favehotel Banjarmasin

“Padahal kalau musik metal banyak lirik-lirik yang vulgar,” ucapnya.

Belum lagi pada pasal 32. Jika musisi autodidak mau diakui sebagai profesi, pelaku musik harus ikut uji kompetensi. Setelah itu baru pemusik bisa mendapat pengakuan.

“Pasal 32 itu juga rancu. Harus diuji kaya mau ikut ujian SIM saja,” ucapnya.

Sama yang diungkapkan Mercurius. Mantan vokalis, sekaligus pengamat musik Banua ini juga melihat ada pasal yang mengekang musisi.

“Tanpa uji kompetensi artinya membuat musisi autodidak tidak dapat melakukan pertunjukkan musik,” tegasnya.

Padahal banyak musisi-musisi besar Indonesia yang terkenal tanpa kompetensi.

“Seperti God Bless, Iwan Fals dan Jamrud bisa besar tanpa harus uji kompetensi,” sindirnya.

Lain lagi dengan Abizar. Musisi Banua yang satu ini melihat belakangan ramai diperbincangkan mengenai draf RUU Permusikan. Keyboardis itu menyarankan para pembuat UU lebih bagus melakukan pertemuan dengan para musisi.

“Paling bagus mediasi antara musisi dan pembuat UU. Duduk sama-sama supaya bisa mencari jalan tengah yang tidak merugikan musisi. Baru dituangkan dalam ketentuan hukum,” sarannya.

Abizar memahami, aturan tersebut dibuat demi memperbaiki harkat dan martabat para musisi. Dengan catatan, kalau ketentuan hukumnya berdampak baik.

Dia memeberi contoh; misalnya musisi yang harus mengikuti uji kompetensi. Dirinya menganggap belum jelas peruntukannya.

Apakah setelah musisi ikut uji kompetensi agar honor manggungnya naik, atau sebagai syarat untuk mengajar? Belum ada penjelasan pasti.

Begitu pula dengan setiap musisi wajib memainkan lagu-lagu daerah. Menurutnya meski tidak diwajibkan, dia yakin musisi pasti memainkan.

“Kalau merugikan musisi pasti semua musisi keberatan. Tapi kalau menguntungkan bagus saja. Cuma sekarang belum ada kejelasan secara detail. Makanya harus ada mediasi duduk sama-sama supaya ada kepastian yang jelas,” tegasnya. (gmp/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/