alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

ASN Belum Gajian, Kontraktor Terancam Tak Dibayar

Polemik anggaran daerah di Kotabaru menuai banyak pertanyaan. Benarkah kas kosong dalam artian sebenarnya? Atau ada hal lain yang belum diketahui publik.

ZALYAN SHODIQIN ABDI, KOTABARU

Kamis (27/12) kemarin, Kepala Dinas Pasar Mahyudiansyah mengatakan gaji dan tunjangan untuk ASN sudah cair. Beberapa pegawai juga mengatakan hal serupa.

Meski demikian, banyak juga ASN yang mengaku belum masuk. “Belum ada SMS banking bunyi,” kata Sugian Noor, salah seorang PNS.

Bagaimana dengan ratusan kepala desa? Mereka juga siap mencairkan. Kamis kemarin masuk surat edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rahadian Riyadi ke para kepala desa.

Suratnya diteken 27 Desember. Tentang pencairan dana alokasi desa dan lainnya. Kepala desa diminta bawa rekomendasi camat ke bank.

Tanda tangan camat itu sempat membuat Kades Sungai Kupang Jaya Yanto Saputera, meradang. Dia menunggu tanda tangan tapi Camat tidak ada di tempat.

“Saya disuruh ke Kasi. Dipimpong saya. Ini urusan perut, kalau saya ngamuk di kantor camat tidak apa-apa, beritakan saja,” ujarnya emosi di sambungan telepon.

Sayang Siti Sarah ditelepon wartawan tidak mengangkat, pesan singkat pun belum dibalas.

Yanto salah satu kepala desa yang sudah tiga bulan tidak dapat gaji. Awal pekan tadi bersama para kepala desa lain, rapat di Gedung KNPI. Mereka mengancam. Jika sampai tanggal 28 ini gaji dan dana operasional tidak dibayar maka akan ada aksi besar.

Entah karena ancaman itu atau ada hal lain, tidak lama kabar sampai ke kepala desa. Uang gaji dan operasional ada. Tinggal urus berkas pencairan. Sayang urus berkas akhir tahun tidak mudah. Perlu tanda tangan Camat dan administrasi lainnya.

“Sudah maut tutup buku. Masa harus 2019 baru cair,” kata Yanto yang berkali-kali juga mengontak wartawan. Dia gelisah menanyakan. Apakah sudah ada kabar dari camat. “Tolong lah. Sampean ke sini bisa ya? Kami tanggung speed nya. Gak tau nelepon siapa lagi ini,” ucapnya memelas.

Sore hari, Yanto menelepon lagi. “Sudah ditandatangani baru saja,” ujarnya. Dia mengaku sempat emosi, karena pusing dikejar waktu dan hutang. Staf dan perangkat desa merengek terus kapan gajian.

Begitulah. Para kepala desa berjibaku dengan waktu. Sekda Kotabaru Said Akhmad dihubungi mengatakan kas daerah bayar tunjangan dan gaji kepala desa cukup.

Apa yang terjadi sebenarnya? Sekda mengatakan. Daerah sempat menunggu sisa transferan dari pusat atau provinsi. Apakah sudah ada masuk transferan? Sekda tidak menjawab. Katanya data itu ada dengan BPKAD. Dia sendiri sedang rapat di provinsi.

Sekda juga menekankan. Dia sudah meminta BPKAD memprioritaskan dulu uang yang ada bayar gaji kepala desa dan tunjangan ASN.

Kepala BPKAD meminta wartawan mendatangi Kabidnya di kantor. Untuk penjelasan kondisi keuangan daerah. Dia menekankan, harus di kantor dengan Kabidnya. Tidak bisa via telepon. Sayangnya, wartawan sendiri belum sempat ke kantor BPKAD kemarin.

Sementara itu beberapa kontraktor juga mengeluh. Proyek mereka belum dibayar. Padahal di lapangan sudah selesai. Salah satunya adalah kontraktor dermaga Siring Laut. Dia mengatakan, pemerintah sempat mengatakan, proyek Siring Laut diutamakan (pembayarannya), tapi sekarang ceritanya lain.

Ditanya apakah ada kemungkinan proyek tidak bisa dibayar? Sekda Said Akhmad belum menjawab pertanyaan wartawan soal itu.

Salah seorang ASN yang enggan namanya dikorankan mengatakan keheranannya. “Ini pertama di Kotabaru begini? Apakah mungkin anggaran yang ada dipakai dulu ke lain?,” tanyanya.

Ketua Apdesi Sabri mengeluh. Itu kata dia pertanda buruknya pengelolaan keuangan daerah. “Itulah kinerja Pemda,” ujar Kepala Desa Teluk Temiang ini. Sebelumnya dia mengaku hutang sana-sini menutupi biaya hidup dan operasional desa. Rencananya hari dia akan mengurus pencairan dana.

Sementara itu Ketua DPRD Alfisah mengatakan, hari ini dia akan ke Jakarta. Koordinasi dengan Kemenkeu. Apa yang sebenarnya terjadi di Kotabaru.

Untuk di daerah katanya sudah ditugaskan Komisi II menanyakan. Sayang Ketua Komisi II Hamka Mamang belum merespons pertanyaan wartawan. Ditelepon nomornya tidak aktif. (zal)

Polemik anggaran daerah di Kotabaru menuai banyak pertanyaan. Benarkah kas kosong dalam artian sebenarnya? Atau ada hal lain yang belum diketahui publik.

ZALYAN SHODIQIN ABDI, KOTABARU

Kamis (27/12) kemarin, Kepala Dinas Pasar Mahyudiansyah mengatakan gaji dan tunjangan untuk ASN sudah cair. Beberapa pegawai juga mengatakan hal serupa.

Meski demikian, banyak juga ASN yang mengaku belum masuk. “Belum ada SMS banking bunyi,” kata Sugian Noor, salah seorang PNS.

Bagaimana dengan ratusan kepala desa? Mereka juga siap mencairkan. Kamis kemarin masuk surat edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rahadian Riyadi ke para kepala desa.

Suratnya diteken 27 Desember. Tentang pencairan dana alokasi desa dan lainnya. Kepala desa diminta bawa rekomendasi camat ke bank.

Tanda tangan camat itu sempat membuat Kades Sungai Kupang Jaya Yanto Saputera, meradang. Dia menunggu tanda tangan tapi Camat tidak ada di tempat.

“Saya disuruh ke Kasi. Dipimpong saya. Ini urusan perut, kalau saya ngamuk di kantor camat tidak apa-apa, beritakan saja,” ujarnya emosi di sambungan telepon.

Sayang Siti Sarah ditelepon wartawan tidak mengangkat, pesan singkat pun belum dibalas.

Yanto salah satu kepala desa yang sudah tiga bulan tidak dapat gaji. Awal pekan tadi bersama para kepala desa lain, rapat di Gedung KNPI. Mereka mengancam. Jika sampai tanggal 28 ini gaji dan dana operasional tidak dibayar maka akan ada aksi besar.

Entah karena ancaman itu atau ada hal lain, tidak lama kabar sampai ke kepala desa. Uang gaji dan operasional ada. Tinggal urus berkas pencairan. Sayang urus berkas akhir tahun tidak mudah. Perlu tanda tangan Camat dan administrasi lainnya.

“Sudah maut tutup buku. Masa harus 2019 baru cair,” kata Yanto yang berkali-kali juga mengontak wartawan. Dia gelisah menanyakan. Apakah sudah ada kabar dari camat. “Tolong lah. Sampean ke sini bisa ya? Kami tanggung speed nya. Gak tau nelepon siapa lagi ini,” ucapnya memelas.

Sore hari, Yanto menelepon lagi. “Sudah ditandatangani baru saja,” ujarnya. Dia mengaku sempat emosi, karena pusing dikejar waktu dan hutang. Staf dan perangkat desa merengek terus kapan gajian.

Begitulah. Para kepala desa berjibaku dengan waktu. Sekda Kotabaru Said Akhmad dihubungi mengatakan kas daerah bayar tunjangan dan gaji kepala desa cukup.

Apa yang terjadi sebenarnya? Sekda mengatakan. Daerah sempat menunggu sisa transferan dari pusat atau provinsi. Apakah sudah ada masuk transferan? Sekda tidak menjawab. Katanya data itu ada dengan BPKAD. Dia sendiri sedang rapat di provinsi.

Sekda juga menekankan. Dia sudah meminta BPKAD memprioritaskan dulu uang yang ada bayar gaji kepala desa dan tunjangan ASN.

Kepala BPKAD meminta wartawan mendatangi Kabidnya di kantor. Untuk penjelasan kondisi keuangan daerah. Dia menekankan, harus di kantor dengan Kabidnya. Tidak bisa via telepon. Sayangnya, wartawan sendiri belum sempat ke kantor BPKAD kemarin.

Sementara itu beberapa kontraktor juga mengeluh. Proyek mereka belum dibayar. Padahal di lapangan sudah selesai. Salah satunya adalah kontraktor dermaga Siring Laut. Dia mengatakan, pemerintah sempat mengatakan, proyek Siring Laut diutamakan (pembayarannya), tapi sekarang ceritanya lain.

Ditanya apakah ada kemungkinan proyek tidak bisa dibayar? Sekda Said Akhmad belum menjawab pertanyaan wartawan soal itu.

Salah seorang ASN yang enggan namanya dikorankan mengatakan keheranannya. “Ini pertama di Kotabaru begini? Apakah mungkin anggaran yang ada dipakai dulu ke lain?,” tanyanya.

Ketua Apdesi Sabri mengeluh. Itu kata dia pertanda buruknya pengelolaan keuangan daerah. “Itulah kinerja Pemda,” ujar Kepala Desa Teluk Temiang ini. Sebelumnya dia mengaku hutang sana-sini menutupi biaya hidup dan operasional desa. Rencananya hari dia akan mengurus pencairan dana.

Sementara itu Ketua DPRD Alfisah mengatakan, hari ini dia akan ke Jakarta. Koordinasi dengan Kemenkeu. Apa yang sebenarnya terjadi di Kotabaru.

Untuk di daerah katanya sudah ditugaskan Komisi II menanyakan. Sayang Ketua Komisi II Hamka Mamang belum merespons pertanyaan wartawan. Ditelepon nomornya tidak aktif. (zal)

Most Read

Artikel Terbaru

/