alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Tak Mau Jajarannya Ikut Diperiksa Bawaslu, Ibnu Terbitkan Surat Edaran Terkait Netralisasi Jelang Pemilu

BANJARMASIN – Dua ASN (Aparatur Sipil Negara) dari daerah lain sedang diperiksa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atas dugaan bersikap tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2019. Kabar itu membuat Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bersiaga.

Sampai-sampai dia harus menerbitkan surat edaran kepada jajarannya di Pemko Banjarmasin. Untuk sekali lagi menegaskan tentang pentingnya netralitas ASN alias PNS.

“Sudah dua orang kan yang diproses. Artinya jangan dianggap perkara main-main. Kasusnya bisa diusut Sentra Gakkumdu. Belum lagi penjatuhan sanksi kepegawaian dari Komisi ASN,” ujarnya.

Ibnu mengaku terus mewanti-wanti ASN pemko. Dari dinas, kecamatan hingga kelurahan. Jangankan terlibat langsung, semisal membantu kampanye. Memberikan dukungan saja sudah tergolong tidak netral. Sekalipun dukungan dinyatakan secara tidak blak-blakan.

“Jangankan bergabung dengan tim sukses. Sekadar nge-like saja di sosmed sudah dianggap mendukung. Apakah itu unggahan foto, status atau tautan dari kandidat. Jadi cukup dengan sekali klik saja,” terangnya.

Dia tak ingin kasus serupa terjadi di pemko. Baginya, pemberitaan kasus itu bakal menjadi citra buruk dan memalukan bagi pemerintahan di ibukota provinsi ini.

Sementara bagi pribadi si pegawai, bisa menjadi akhir dari karirnya. Sungguh sayang, karir yang telah dititi sekian tahun. Hancur gara-gara euforia politik sesaat.

Seruan netralitas itu berlaku umum. Apakah untuk Pileg maupun Pilpres. Terutama untuk pemilihan RI1 yang selalu menyedot perhatian dan diperbincangkan di mana-mana.

“Instruksi saya tegas dan jelas. Ayo junjung tinggi netralitas pegawai. Jangan coba-coba. Risikonya terlalu besar,” tegas Ibnu.

Bawaslu RI sendiri telah menerbitkan surat edaran tertanggal 15 Oktober lalu. Ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati. Isinya melarang kampanye oleh pejabat negara beserta penggunaan fasilitas dan uang negara.

Dasarnya adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Diperkuat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bukan hanya sanksi kepegawaian, sanksi pidana seperti denda dan penjara telah menunggu pelanggarnya. (fud/ma/nur)

BANJARMASIN – Dua ASN (Aparatur Sipil Negara) dari daerah lain sedang diperiksa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atas dugaan bersikap tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2019. Kabar itu membuat Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bersiaga.

Sampai-sampai dia harus menerbitkan surat edaran kepada jajarannya di Pemko Banjarmasin. Untuk sekali lagi menegaskan tentang pentingnya netralitas ASN alias PNS.

“Sudah dua orang kan yang diproses. Artinya jangan dianggap perkara main-main. Kasusnya bisa diusut Sentra Gakkumdu. Belum lagi penjatuhan sanksi kepegawaian dari Komisi ASN,” ujarnya.

Ibnu mengaku terus mewanti-wanti ASN pemko. Dari dinas, kecamatan hingga kelurahan. Jangankan terlibat langsung, semisal membantu kampanye. Memberikan dukungan saja sudah tergolong tidak netral. Sekalipun dukungan dinyatakan secara tidak blak-blakan.

“Jangankan bergabung dengan tim sukses. Sekadar nge-like saja di sosmed sudah dianggap mendukung. Apakah itu unggahan foto, status atau tautan dari kandidat. Jadi cukup dengan sekali klik saja,” terangnya.

Dia tak ingin kasus serupa terjadi di pemko. Baginya, pemberitaan kasus itu bakal menjadi citra buruk dan memalukan bagi pemerintahan di ibukota provinsi ini.

Sementara bagi pribadi si pegawai, bisa menjadi akhir dari karirnya. Sungguh sayang, karir yang telah dititi sekian tahun. Hancur gara-gara euforia politik sesaat.

Seruan netralitas itu berlaku umum. Apakah untuk Pileg maupun Pilpres. Terutama untuk pemilihan RI1 yang selalu menyedot perhatian dan diperbincangkan di mana-mana.

“Instruksi saya tegas dan jelas. Ayo junjung tinggi netralitas pegawai. Jangan coba-coba. Risikonya terlalu besar,” tegas Ibnu.

Bawaslu RI sendiri telah menerbitkan surat edaran tertanggal 15 Oktober lalu. Ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati. Isinya melarang kampanye oleh pejabat negara beserta penggunaan fasilitas dan uang negara.

Dasarnya adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Diperkuat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bukan hanya sanksi kepegawaian, sanksi pidana seperti denda dan penjara telah menunggu pelanggarnya. (fud/ma/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/