alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Tidak Ada Keluhan UMK di Tabalong

TANJUNG – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tabalong telah ditetapkan sebesar Rp 2.739.501 untuk tahun 2019 mendatang.

Penetapan ini pun telah mendapat restu dari Gubernur Kalimantan Selatan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0580/KUM/2018 tentang UMK kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Besaran UMK tersebut lebih tinggi dari sebelumnya yang mencapai Rp2.535.870, atau selisih lebih sebesar Rp203.830.

Menariknya, angka itu juga lebih tinggi dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar Rp2.651.781.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong, H Syaiful Ikhwan yang memberitahukannya, kemarin di ruang kerjanya. “Peningkatannya Rp203.830 atau dua persen,” jelasnya. 

Surat Gubernur terkait UMK Tabalong sendiri sebenarnya muncul bulan lalu. Saat ini, Disnaker sedang sibuk menyosialisasikannya ke berbagai perusahaan dan pelaku usaha. Berikut kantor-kantor pemerintahan.

“Sosialisasi kami lakukan dengan menyurati kantor-kantor dan perusahaan. Selebihnya, ada juga kami pasang spanduk dan baleho mengenai informasi UMK ini,” jelasnya.

Harapannya, dengan sosialisasi semacam itu, semua pelaku usaha yang memiliki kewajiban terhadap karyawannya berupa pemberian upah bisa dilaksanakan sesuai UMK yang ditetapkan.

Jika ada yang tidak berkenan, keberatan akan kenaikan tersebut, Disnaker berkenan menampungnya terlebih dulu, untuk mengetahui masalahnya.

“Tapi sampai sekarang tidak ada keluhan masuk. Semua sosialisasi berjalan lancar, juga tidak ada yang melapor,” cetusnya. (ibn)

TANJUNG – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tabalong telah ditetapkan sebesar Rp 2.739.501 untuk tahun 2019 mendatang.

Penetapan ini pun telah mendapat restu dari Gubernur Kalimantan Selatan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0580/KUM/2018 tentang UMK kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Besaran UMK tersebut lebih tinggi dari sebelumnya yang mencapai Rp2.535.870, atau selisih lebih sebesar Rp203.830.

Menariknya, angka itu juga lebih tinggi dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar Rp2.651.781.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong, H Syaiful Ikhwan yang memberitahukannya, kemarin di ruang kerjanya. “Peningkatannya Rp203.830 atau dua persen,” jelasnya. 

Surat Gubernur terkait UMK Tabalong sendiri sebenarnya muncul bulan lalu. Saat ini, Disnaker sedang sibuk menyosialisasikannya ke berbagai perusahaan dan pelaku usaha. Berikut kantor-kantor pemerintahan.

“Sosialisasi kami lakukan dengan menyurati kantor-kantor dan perusahaan. Selebihnya, ada juga kami pasang spanduk dan baleho mengenai informasi UMK ini,” jelasnya.

Harapannya, dengan sosialisasi semacam itu, semua pelaku usaha yang memiliki kewajiban terhadap karyawannya berupa pemberian upah bisa dilaksanakan sesuai UMK yang ditetapkan.

Jika ada yang tidak berkenan, keberatan akan kenaikan tersebut, Disnaker berkenan menampungnya terlebih dulu, untuk mengetahui masalahnya.

“Tapi sampai sekarang tidak ada keluhan masuk. Semua sosialisasi berjalan lancar, juga tidak ada yang melapor,” cetusnya. (ibn)

Most Read

Artikel Terbaru

/