alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 24 May 2022

Guru Honorer Incar Peluang Menjadi P3K

KETUA Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Banjarmasin, Ali Wardana akhirnya bisa bernafas lega. Pemko telah mengabulkan tuntutan mereka untuk menerbitkan SK pengangkatan guru honorer. Demi memenuhi persyaratan mengikuti PPG.

Pendidikan Profesi Guru adalah syarat utama untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan sebesar satu bulan gaji itu penting untuk memperbaiki taraf kesejahteraan mereka.

“Satu lagi, merujuk Undang-Undang No 49 Tahun 2018, PPG merupakan syarat sebelum kami bisa direkrut menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Makanya PPG ini sangat penting bagi kami,” kata Ali.

Perihal kesejahteraan, selama ini guru honorer menerima insentif Rp800 ribu per bulan. Yang bersumber dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Untuk ongkos hidup di Banjarmasin, uang segitu jelas takkan cukup.

Ali menekankan, FGHSN sebenarnya ingin menempuh jalur internal. Tapi karena tersendat-sendat, akhirnya diputuskan untuk melapor ke Ombudsman.

“Untuk satu SK ini, regulasinya panjang dan ada banyak dinas terlibat. Satu saja terganjal, prosesnya jadi tersendat. Terutama di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” kisahnya.

BKD bersikukuh, atas alasan apapun, kepala daerah dilarang mengangkat guru honorer. “Yang tidak boleh adalah mengangkat honorer menjadi CPNS. Sedangkan yang kami minta adalah kejelasan status. Jadi tuntutan kami tidak menyalahi aturan,” tegasnya.

Dia berharap, revisi itu lekas diterbitkan. Sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan sesama honorer di daerah lain. Apalagi, tidak sedikit biaya yang mereka telah keluarkan untuk mengurus pendaftaran PPG. (fud)

KETUA Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Banjarmasin, Ali Wardana akhirnya bisa bernafas lega. Pemko telah mengabulkan tuntutan mereka untuk menerbitkan SK pengangkatan guru honorer. Demi memenuhi persyaratan mengikuti PPG.

Pendidikan Profesi Guru adalah syarat utama untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan sebesar satu bulan gaji itu penting untuk memperbaiki taraf kesejahteraan mereka.

“Satu lagi, merujuk Undang-Undang No 49 Tahun 2018, PPG merupakan syarat sebelum kami bisa direkrut menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Makanya PPG ini sangat penting bagi kami,” kata Ali.

Perihal kesejahteraan, selama ini guru honorer menerima insentif Rp800 ribu per bulan. Yang bersumber dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Untuk ongkos hidup di Banjarmasin, uang segitu jelas takkan cukup.

Ali menekankan, FGHSN sebenarnya ingin menempuh jalur internal. Tapi karena tersendat-sendat, akhirnya diputuskan untuk melapor ke Ombudsman.

“Untuk satu SK ini, regulasinya panjang dan ada banyak dinas terlibat. Satu saja terganjal, prosesnya jadi tersendat. Terutama di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” kisahnya.

BKD bersikukuh, atas alasan apapun, kepala daerah dilarang mengangkat guru honorer. “Yang tidak boleh adalah mengangkat honorer menjadi CPNS. Sedangkan yang kami minta adalah kejelasan status. Jadi tuntutan kami tidak menyalahi aturan,” tegasnya.

Dia berharap, revisi itu lekas diterbitkan. Sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan sesama honorer di daerah lain. Apalagi, tidak sedikit biaya yang mereka telah keluarkan untuk mengurus pendaftaran PPG. (fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/