alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Angkat Bicara, BPJS : Penyataan suciati berlebihan (2)

Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin Fakhriza menganggap pernyataan Direktur RSUD Ulin Suciati berlebihan. Fakhriza mengakui ada tunggakan klaim yang belum beres. Namun, nilanya tak sebanyak itu.

Dijelaskannya, tagihan bulan Oktober memang sudah jatuh tempo pada 5 Desember tadi. Namun, untuk klaim bulan November belum diterima pihaknya. “Mana bisa kami bayar kalau berita acaranya (klaim) belum ada,” ucapnya.

Dia mengatakan klaim untuk bulan November baru akan jatuh tenpo pada bulan Januari 2019 mendatang. “Apalagi klaim bulan Desember, saat ini masih berjalan. Jadi angka tunggakan Rp60 miliar tersebut perlu dipertanyakan lagi,” jelasnya.

Dia menegaskan, jika klaim dari pihak rumah sakit telah selesai, maka pihaknya akan segera membayar.

“Nah, persoalan di lapangan, klaim sendiri kadang terlambat, akhirnya berdampak dengan pembayaran,” tudingnya balik. Dia mengatakan saat ini piutang yang benar-benar sudah clear terverifikasi dengan berita acara hanya bulan Oktober.”Karena memang sudah jatuh tempo,” akunya.

Bagaimana dengan Bulan November?

Fakhriza mengatakan saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk klaim bulan November yang menurutnya bahkan belum jatuh tempo.

“Nanti saat jatuh tempo baru kami buat berita acaranya, berapa yang memang harus dibayar tagihannya? Pihak rumah sakit malah mengatakan penunggakan. Nilainya pun belum tentu yang disebutkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya kesal.

Berbicara tunggakan bulan Oktober yang hingga saat ini belum terbayar, dia mengatakan ini bukan keinginan pihaknya. Pembayaran dilakukan oleh pihak BPJS Pusat. Saat ini, ada persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan secara nasional. Dia meminta rumah sakit memaklumi ini.

Pemerintah pusat sendiri telah mendapat suntikan dana segar untuk membayar tunggakan klaim. Rp5,2 triliun digelontorkan yang dibagi kepada BPJS Kesehatan di daerah untuk menyehatkan keuangan lembaga penjamin kesehatan ini.

“BPJS Kesehatan Banjarmasin mendapat jatah untuk pembayaran klaim bulan November ini,” bebernya.

Fakhriza juga menepis pernyataan RSUD Ulin yang menyebutkan proses klaim BPJS Kesehatan “njelimet”. “Sistem klaim kan sudah diatur melalui Peraturan Presiden. Bukan kami yang membuat susah. Silahkan komplain soal ini ke regulator, yakni pemerintah,” tandasnya. (mof/ay/ran)

Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin Fakhriza menganggap pernyataan Direktur RSUD Ulin Suciati berlebihan. Fakhriza mengakui ada tunggakan klaim yang belum beres. Namun, nilanya tak sebanyak itu.

Dijelaskannya, tagihan bulan Oktober memang sudah jatuh tempo pada 5 Desember tadi. Namun, untuk klaim bulan November belum diterima pihaknya. “Mana bisa kami bayar kalau berita acaranya (klaim) belum ada,” ucapnya.

Dia mengatakan klaim untuk bulan November baru akan jatuh tenpo pada bulan Januari 2019 mendatang. “Apalagi klaim bulan Desember, saat ini masih berjalan. Jadi angka tunggakan Rp60 miliar tersebut perlu dipertanyakan lagi,” jelasnya.

Dia menegaskan, jika klaim dari pihak rumah sakit telah selesai, maka pihaknya akan segera membayar.

“Nah, persoalan di lapangan, klaim sendiri kadang terlambat, akhirnya berdampak dengan pembayaran,” tudingnya balik. Dia mengatakan saat ini piutang yang benar-benar sudah clear terverifikasi dengan berita acara hanya bulan Oktober.”Karena memang sudah jatuh tempo,” akunya.

Bagaimana dengan Bulan November?

Fakhriza mengatakan saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk klaim bulan November yang menurutnya bahkan belum jatuh tempo.

“Nanti saat jatuh tempo baru kami buat berita acaranya, berapa yang memang harus dibayar tagihannya? Pihak rumah sakit malah mengatakan penunggakan. Nilainya pun belum tentu yang disebutkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya kesal.

Berbicara tunggakan bulan Oktober yang hingga saat ini belum terbayar, dia mengatakan ini bukan keinginan pihaknya. Pembayaran dilakukan oleh pihak BPJS Pusat. Saat ini, ada persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan secara nasional. Dia meminta rumah sakit memaklumi ini.

Pemerintah pusat sendiri telah mendapat suntikan dana segar untuk membayar tunggakan klaim. Rp5,2 triliun digelontorkan yang dibagi kepada BPJS Kesehatan di daerah untuk menyehatkan keuangan lembaga penjamin kesehatan ini.

“BPJS Kesehatan Banjarmasin mendapat jatah untuk pembayaran klaim bulan November ini,” bebernya.

Fakhriza juga menepis pernyataan RSUD Ulin yang menyebutkan proses klaim BPJS Kesehatan “njelimet”. “Sistem klaim kan sudah diatur melalui Peraturan Presiden. Bukan kami yang membuat susah. Silahkan komplain soal ini ke regulator, yakni pemerintah,” tandasnya. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/