alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Pemkab Tala Melunak, Pemkab Akan Lebih Bersinergi Dengan PT Perembee

PELAIHARI- Perselisihan antara PT Perintis Embee (Perembee) dan Pemkab Tanah Laut (Tala) sedikit menemui jalan terang. Dalam musyawarah yang digelar di Ruang Barakat Kantor Bupati Tala Senin (17/12) kemarin, kedua belah pihak berkomitmen untuk bersinergi dalam persoalan pembangunan kota.

Direktur PT Perembe Mawardi alias H Didi mengungkapkan yang terjadi selama ini Pemkab Tanah Laut adalah komunikasi yang tak lancar.

Pemkab Tanah Laut menurutnya tidak berkoordinasi dengan PT Perembee dalam pembangunan rumah sakit. Padahal sebagai perusahaan yang menghibahkan tanah seluas 10 hektar untuk pembangunan itu, harusnya pemkab tidak mengesampingkan mereka.

Terbukti, banyak persoalan yang dihadapi dalam pembangunan rumah sakit itu merugikan PT Perembee yang juga membangun kawasan Perumahan Pelaihari City di dekatnya.

Salah satunya resapan air yang mengganggu perumahan sehingga membuat jalan masuk terlintasi air dari pembangunan itu. “Tentu ini sangat merugikan,” ucapnya.

Tidak itu saja, persoalan perizinan Mall di kawasan Perumahan Pelaihari City juga menurutnya hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal menurutnya itu hanya persoalan pemindahan lokasi. “Karena tidak ada sinergi yang baik, seperti inilah persoalan yang terjadi,” simpulnya.

Karena itu, dia berharap Pemkab Tanah Laut tidak perlu lagi membuat akses jalan baru menuju rumah sakit. Karena pihaknya telah menghibahkan jalan 100 meter yang diperuntukan menuju rumah sakit. Pihaknya sendiri membangun mall yang berbatasan dengan jalan itu.

H Didi menyebutkan masyarakat Tala ingin memiliki mall sendiri. Sebab, berdasarkan pemantauan pihaknya, selama ini warga Kota Pelaihari menghabiskan dananya menuju kota Banjarmasin dan Banjarbaru untuk ke mall.

Kehadiran mall di Pelaihari akan membuat uang masyarakat bisa dihabiskan di Tanah Laut. Mall sendiri akan dibangun di tahun depan. “Insya Allah Pak Bupati yang memotong pita,” janjinya.

Bupati Tala Sukamta mengatakan dengan keterangan ini, dia sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Dia mengaku saat pembangunan rumah sakit dua tahun sebelumnya, dia tidak begitu diikutsertakan karena masih menjabat sebagai wakil bupati. “Itu persoalan dulu, kita tidak lagi kita berpikir ke belakang,” jelasnya.

Dia meminta kepada Asisten I Bambang Kusudarisman menjadi koordinator dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk perizinan kawasan perumahan, pihak Perembee harus juga mematuhi poin-poin aturan yang telah ditetapkan.

“Kami ingin investor tidak mengalami persoalan-persoalan perizinan yang menyulitkan,” ungkapnya.

Sukamta berharap, kepada PT Perembe untuk dapat mewujudkan kawasan Pelaihari City dan Mall sehingga perekonomian Tala bisa lebih bergairah. Dia berharap persoalan ini tidak membuat keberadaan Pelaihari City Mangkrak.

“Kalau mangkrak bupati atas nama pemerintah yang disalahkan, karena tidak mampu mengurusi,” jelasnya.

Pertemuan kemarin juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Sri Tatmala Wahanani. Dia mengingatkan kepada kedua belah pihak dalam penyelenggaraan permukiman dan perumahan ini jangan sampai ada persoalan hukum.

Sedikit dia menyinggung ada disebutkan wacana memberikan PT Perembe pekerjaan proyek. Dia mewanti-wanti. Secara terang-terangan, dia tidak sependapat dengan hal itu.

“Kalau pelaksanaan proyek, harus ada mekanisme yang dilalui, baik itu lelang atau hal lain,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tala Muhardin menjelaskan jika pekerjaan yang dimaksud PT Perembee adalah proyek subkontrak dari pelaksana proyek. Sehingga tidak membelakangi aturan. “Kami tidak ingin melanggar itu,” tuturnya.

Seperti diketahui, November lalu, PT Perembee secara mengejutkan memberikan surat penawaran menawarkan lahan hibah untuk penggunaan jalan menuju rumah sakit Hadji Boejasin di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari.

Surat yang ditujukan kepada Bupati Tala per tanggal 12 November itu secara rinci menyebutkan PT Perembe berkeinginan menghibahkan lahan seluas kurang lebih 23 ribu meter persegi untuk digunakan sebagai jalan menuju rumah sakit Hadji Boejasin Pelaihari.

Bupati Tala Sukamta saat itu meminta Perembee menunda dulu memberi penawaran. Pasalnya, Pemkab Tanah Laut telah melakukan pembebasan lahan untuk menuju rumah sakit itu. Hal ini karena Pemkab Tala tidak ingin permasalahan lalu dengan PT Perembee terulang kembali.

Ya, di awal Januari 2017 silam, PT Perembee sempat memortal jalan menuju pembangunan Rumah Sakit Hadji Boejasin. Pagar jalan itu sempat melumpuhkan aktivitas pembangunan rumah sakit yang telah digagas sejak 2016 itu.

Alasan PT Perembee karena pembangun tidak “permisi” dalam melakukan pembangunan selain juga kucuran air dari pembangunan melimpas ke perumahan yang juga sedang dibangun PT Perembee. (ard/ay/ran)

PELAIHARI- Perselisihan antara PT Perintis Embee (Perembee) dan Pemkab Tanah Laut (Tala) sedikit menemui jalan terang. Dalam musyawarah yang digelar di Ruang Barakat Kantor Bupati Tala Senin (17/12) kemarin, kedua belah pihak berkomitmen untuk bersinergi dalam persoalan pembangunan kota.

Direktur PT Perembe Mawardi alias H Didi mengungkapkan yang terjadi selama ini Pemkab Tanah Laut adalah komunikasi yang tak lancar.

Pemkab Tanah Laut menurutnya tidak berkoordinasi dengan PT Perembee dalam pembangunan rumah sakit. Padahal sebagai perusahaan yang menghibahkan tanah seluas 10 hektar untuk pembangunan itu, harusnya pemkab tidak mengesampingkan mereka.

Terbukti, banyak persoalan yang dihadapi dalam pembangunan rumah sakit itu merugikan PT Perembee yang juga membangun kawasan Perumahan Pelaihari City di dekatnya.

Salah satunya resapan air yang mengganggu perumahan sehingga membuat jalan masuk terlintasi air dari pembangunan itu. “Tentu ini sangat merugikan,” ucapnya.

Tidak itu saja, persoalan perizinan Mall di kawasan Perumahan Pelaihari City juga menurutnya hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal menurutnya itu hanya persoalan pemindahan lokasi. “Karena tidak ada sinergi yang baik, seperti inilah persoalan yang terjadi,” simpulnya.

Karena itu, dia berharap Pemkab Tanah Laut tidak perlu lagi membuat akses jalan baru menuju rumah sakit. Karena pihaknya telah menghibahkan jalan 100 meter yang diperuntukan menuju rumah sakit. Pihaknya sendiri membangun mall yang berbatasan dengan jalan itu.

H Didi menyebutkan masyarakat Tala ingin memiliki mall sendiri. Sebab, berdasarkan pemantauan pihaknya, selama ini warga Kota Pelaihari menghabiskan dananya menuju kota Banjarmasin dan Banjarbaru untuk ke mall.

Kehadiran mall di Pelaihari akan membuat uang masyarakat bisa dihabiskan di Tanah Laut. Mall sendiri akan dibangun di tahun depan. “Insya Allah Pak Bupati yang memotong pita,” janjinya.

Bupati Tala Sukamta mengatakan dengan keterangan ini, dia sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Dia mengaku saat pembangunan rumah sakit dua tahun sebelumnya, dia tidak begitu diikutsertakan karena masih menjabat sebagai wakil bupati. “Itu persoalan dulu, kita tidak lagi kita berpikir ke belakang,” jelasnya.

Dia meminta kepada Asisten I Bambang Kusudarisman menjadi koordinator dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk perizinan kawasan perumahan, pihak Perembee harus juga mematuhi poin-poin aturan yang telah ditetapkan.

“Kami ingin investor tidak mengalami persoalan-persoalan perizinan yang menyulitkan,” ungkapnya.

Sukamta berharap, kepada PT Perembe untuk dapat mewujudkan kawasan Pelaihari City dan Mall sehingga perekonomian Tala bisa lebih bergairah. Dia berharap persoalan ini tidak membuat keberadaan Pelaihari City Mangkrak.

“Kalau mangkrak bupati atas nama pemerintah yang disalahkan, karena tidak mampu mengurusi,” jelasnya.

Pertemuan kemarin juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Sri Tatmala Wahanani. Dia mengingatkan kepada kedua belah pihak dalam penyelenggaraan permukiman dan perumahan ini jangan sampai ada persoalan hukum.

Sedikit dia menyinggung ada disebutkan wacana memberikan PT Perembe pekerjaan proyek. Dia mewanti-wanti. Secara terang-terangan, dia tidak sependapat dengan hal itu.

“Kalau pelaksanaan proyek, harus ada mekanisme yang dilalui, baik itu lelang atau hal lain,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tala Muhardin menjelaskan jika pekerjaan yang dimaksud PT Perembee adalah proyek subkontrak dari pelaksana proyek. Sehingga tidak membelakangi aturan. “Kami tidak ingin melanggar itu,” tuturnya.

Seperti diketahui, November lalu, PT Perembee secara mengejutkan memberikan surat penawaran menawarkan lahan hibah untuk penggunaan jalan menuju rumah sakit Hadji Boejasin di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari.

Surat yang ditujukan kepada Bupati Tala per tanggal 12 November itu secara rinci menyebutkan PT Perembe berkeinginan menghibahkan lahan seluas kurang lebih 23 ribu meter persegi untuk digunakan sebagai jalan menuju rumah sakit Hadji Boejasin Pelaihari.

Bupati Tala Sukamta saat itu meminta Perembee menunda dulu memberi penawaran. Pasalnya, Pemkab Tanah Laut telah melakukan pembebasan lahan untuk menuju rumah sakit itu. Hal ini karena Pemkab Tala tidak ingin permasalahan lalu dengan PT Perembee terulang kembali.

Ya, di awal Januari 2017 silam, PT Perembee sempat memortal jalan menuju pembangunan Rumah Sakit Hadji Boejasin. Pagar jalan itu sempat melumpuhkan aktivitas pembangunan rumah sakit yang telah digagas sejak 2016 itu.

Alasan PT Perembee karena pembangun tidak “permisi” dalam melakukan pembangunan selain juga kucuran air dari pembangunan melimpas ke perumahan yang juga sedang dibangun PT Perembee. (ard/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/