alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Menolak Direlokasi, Pedagang Pasar Bauntung Mengadu ke Ombudsman

BANJARMASIN – Persoalan relokasi pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru tak kunjung menemukan titik temu. Para pedagang yang menolak direlokasi, akhirnya mengadu Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Senin (17/12) siang.

Sembilan orang yang mengaku sebagai perwakilan dari 609 pedagang di Pasar Bauntung mengatakan mereka datang untuk meminta bantuan agar persoalan mereka bisa selesai.

“Kita ke sini untuk minta bantuan kepada ombudsman dapat menjembatani pedagang dengan Pemko Banjarbaru untuk memusyawarahkan jalan terbaiknya,” kata H Masiri, perwakilan pedagang, usai bertemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.

Dikatakannya, sejauh ini memang belum ada kesepakatan dengan pemerintah kota Banjarbaru. Mereka pernah melayangkan surat petisi yang ditandatangani semua pedagang, namun belum juga ada kata kesepakatan.

Intinya, pedagang ingin tetap bertahan. Pertimbangannya, mereka sudah berjualan sejak tahun 1985 di sana. Mereka enggan dipindahkan ke lokasi baru yang dianggap menjorok ke dalam. “Letak terlalu ke dalam kemungkinan masyarakat enggan ke pasar itu,” jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid berjanji akan menjembatani pedagang dengan Pemko Banjarbaru. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Banjarbaru membicarakan persoalan tersebut. “Namun sebelumnya kami akan mempelajari laporan pedagang dulu,” katanya.

Menurut Noorhalis, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu didasari dengan berbagai macam pertimbangan. Termasuk dalam persoalan relokasi ini. Sejatinya para pedagang juga dilibatkan sebelum relokasi.

“Kita juga akan melihat apakah sebelum memastikan relokasi juga sudah sesuai dengan prosedur dan sudah dilakukan studi kelayakan,” jelasnya.

Tanpa adanya studi kelayakan, menurut Noorhalis, banyak sekali bangunan pasar yang tidak berfungsi. Misalnya saja, kasus pasar buah di Jalan Veteran, pasar di kawasan Kompleks HKSN, pasar Handil Bhakti, Kabupaten Batola dan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena itu penting pedagang mengetahui studi kelayakan itu.

Jika pemerintah hanya memperhatikan soal estetika dan ketertiban pasar saja, tapi tidak memperhatikan untung rugi, maka pasar itu akan ditinggalkan.

“Jika pasar ditingalkan, pemerintah juga yang akan merugi, pendapatan daerah hilang,” ujarnya. (gmp/ay/ran)

BANJARMASIN – Persoalan relokasi pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru tak kunjung menemukan titik temu. Para pedagang yang menolak direlokasi, akhirnya mengadu Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Senin (17/12) siang.

Sembilan orang yang mengaku sebagai perwakilan dari 609 pedagang di Pasar Bauntung mengatakan mereka datang untuk meminta bantuan agar persoalan mereka bisa selesai.

“Kita ke sini untuk minta bantuan kepada ombudsman dapat menjembatani pedagang dengan Pemko Banjarbaru untuk memusyawarahkan jalan terbaiknya,” kata H Masiri, perwakilan pedagang, usai bertemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.

Dikatakannya, sejauh ini memang belum ada kesepakatan dengan pemerintah kota Banjarbaru. Mereka pernah melayangkan surat petisi yang ditandatangani semua pedagang, namun belum juga ada kata kesepakatan.

Intinya, pedagang ingin tetap bertahan. Pertimbangannya, mereka sudah berjualan sejak tahun 1985 di sana. Mereka enggan dipindahkan ke lokasi baru yang dianggap menjorok ke dalam. “Letak terlalu ke dalam kemungkinan masyarakat enggan ke pasar itu,” jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid berjanji akan menjembatani pedagang dengan Pemko Banjarbaru. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Banjarbaru membicarakan persoalan tersebut. “Namun sebelumnya kami akan mempelajari laporan pedagang dulu,” katanya.

Menurut Noorhalis, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu didasari dengan berbagai macam pertimbangan. Termasuk dalam persoalan relokasi ini. Sejatinya para pedagang juga dilibatkan sebelum relokasi.

“Kita juga akan melihat apakah sebelum memastikan relokasi juga sudah sesuai dengan prosedur dan sudah dilakukan studi kelayakan,” jelasnya.

Tanpa adanya studi kelayakan, menurut Noorhalis, banyak sekali bangunan pasar yang tidak berfungsi. Misalnya saja, kasus pasar buah di Jalan Veteran, pasar di kawasan Kompleks HKSN, pasar Handil Bhakti, Kabupaten Batola dan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena itu penting pedagang mengetahui studi kelayakan itu.

Jika pemerintah hanya memperhatikan soal estetika dan ketertiban pasar saja, tapi tidak memperhatikan untung rugi, maka pasar itu akan ditinggalkan.

“Jika pasar ditingalkan, pemerintah juga yang akan merugi, pendapatan daerah hilang,” ujarnya. (gmp/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/