alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Hasil Panitia Angket Akhirnya Ditolak

MARTAPURA – Hak angket DPRD Banjar mencapai titik akhir. Setelah setahun berpolemik, hanya dua fraksi yang menyampaikan tanggapan akhir fraksi, Senin (17/12) siang.

Lima fraksi DPRD Banjar tidak menyampaikan sikap sehingga Ketua DPRD Banjar H Rusli memutuskan bahwa hasil angket ditolak di paripurna.

Panitia angket ini memang panas sejak awal. Tidak seperti Fraksi Nasdem dan Demokrat yang bulat menerima hasil angket, Fraksi Persatuan Amanat Sejahtera (PPP, PAN, PKS) dan Golkar serta Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra, PBB) yang awalnya mendukung justru tidak memberikan pernyataan akhir di pandangan fraksi. Hanya dua fraksi yang konsisten menolak lahirnya hak angket yaitu PKB dan PDI P.

Bupati Banjar H Khalilurrahman yang menghadiri dua agenda sidang memilih meninggalkan ruang sidang. Guru Khalil buru-buru menghadiri acara BPK ketika penyampaian dari Nasdem selesai dan posisinya digantikan oleh Sekda Banjar H Nasrun Syah.

“Tidak ada komentar tentang angket,” kata Guru Khalil meninggalkan sejumlah wartawan yang berusaha mengorek sikapnya tentang hak angket.

Sejumlah politisi dari beberapa partai yang sempat getol berbicara dan mendukung angket, keok setelah eksekutif berhasil melakukan lobi tingkat tinggi ke petinggi partai.

Saat ini mereka mengunci mulut rapat-rapat dan enggan menanggapi hasil angket. Padahal, angket itu lahir atas usulan sebagian besar partai politik DPRD Banjar sendiri hingga akhirnya menyisakan Nasdem dan Demokrat.

Ketua DPRD Banjar H Rusli menyatakan, karena hanya dua fraksi yang bersikap sehingga hak angket ditolak di paripurna. Artinya, tidak ada keputusan yang bisa dihasilkan karena tidak memenuhi sepertiga dari jumlah fraksi DPRD Banjar.

”Atas dasar itu, pimpinan memandang hak angket tidak dilanjutkan,” kata H Rusli.

Juru Bicara Nasdem H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha dalam pandangan fraksi memang menerima hak angket. Sebisanya hasil temuan panitia dilanjutkan ke aparat hukum karena ada dua alat bukti.

Ia mengaku kecewa setelah menyaksikan tidak ada fraksi DPRD Banjar yang memberikan tanggapan akhir di forum paripurna.

“Hasil kerja angket telah selesai, diterima atau tidak kita serahkan kepada fraksi. Tapi Nasdem konsisten sejak awal sampai akhir,” ujarnya.

Serupa dengan yang diutarakan oleh juru bicara Demokrat H Ismail Hasan yang dibuat bingung dengan sikap paripurna. Semestinya, fraksi mengambil sikap menerima atau tidak dalam bentuk pernyataan di depan paripurna.

Kejadian yang barusan ditemuinya ini di luar kebiasaan. Tidak satu pun dari 5 fraksi DPRD Banjar menyatakan sikap di depan rapat.

“Kami menerima hasil angket, itu sikap kami. Kalau fraksi lain menolak, tentu ada pernyataan resmi,” pungkasnya.(mam/ay/ran)

MARTAPURA – Hak angket DPRD Banjar mencapai titik akhir. Setelah setahun berpolemik, hanya dua fraksi yang menyampaikan tanggapan akhir fraksi, Senin (17/12) siang.

Lima fraksi DPRD Banjar tidak menyampaikan sikap sehingga Ketua DPRD Banjar H Rusli memutuskan bahwa hasil angket ditolak di paripurna.

Panitia angket ini memang panas sejak awal. Tidak seperti Fraksi Nasdem dan Demokrat yang bulat menerima hasil angket, Fraksi Persatuan Amanat Sejahtera (PPP, PAN, PKS) dan Golkar serta Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra, PBB) yang awalnya mendukung justru tidak memberikan pernyataan akhir di pandangan fraksi. Hanya dua fraksi yang konsisten menolak lahirnya hak angket yaitu PKB dan PDI P.

Bupati Banjar H Khalilurrahman yang menghadiri dua agenda sidang memilih meninggalkan ruang sidang. Guru Khalil buru-buru menghadiri acara BPK ketika penyampaian dari Nasdem selesai dan posisinya digantikan oleh Sekda Banjar H Nasrun Syah.

“Tidak ada komentar tentang angket,” kata Guru Khalil meninggalkan sejumlah wartawan yang berusaha mengorek sikapnya tentang hak angket.

Sejumlah politisi dari beberapa partai yang sempat getol berbicara dan mendukung angket, keok setelah eksekutif berhasil melakukan lobi tingkat tinggi ke petinggi partai.

Saat ini mereka mengunci mulut rapat-rapat dan enggan menanggapi hasil angket. Padahal, angket itu lahir atas usulan sebagian besar partai politik DPRD Banjar sendiri hingga akhirnya menyisakan Nasdem dan Demokrat.

Ketua DPRD Banjar H Rusli menyatakan, karena hanya dua fraksi yang bersikap sehingga hak angket ditolak di paripurna. Artinya, tidak ada keputusan yang bisa dihasilkan karena tidak memenuhi sepertiga dari jumlah fraksi DPRD Banjar.

”Atas dasar itu, pimpinan memandang hak angket tidak dilanjutkan,” kata H Rusli.

Juru Bicara Nasdem H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha dalam pandangan fraksi memang menerima hak angket. Sebisanya hasil temuan panitia dilanjutkan ke aparat hukum karena ada dua alat bukti.

Ia mengaku kecewa setelah menyaksikan tidak ada fraksi DPRD Banjar yang memberikan tanggapan akhir di forum paripurna.

“Hasil kerja angket telah selesai, diterima atau tidak kita serahkan kepada fraksi. Tapi Nasdem konsisten sejak awal sampai akhir,” ujarnya.

Serupa dengan yang diutarakan oleh juru bicara Demokrat H Ismail Hasan yang dibuat bingung dengan sikap paripurna. Semestinya, fraksi mengambil sikap menerima atau tidak dalam bentuk pernyataan di depan paripurna.

Kejadian yang barusan ditemuinya ini di luar kebiasaan. Tidak satu pun dari 5 fraksi DPRD Banjar menyatakan sikap di depan rapat.

“Kami menerima hasil angket, itu sikap kami. Kalau fraksi lain menolak, tentu ada pernyataan resmi,” pungkasnya.(mam/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/