alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

RSUD Ulin Tuntut BPJS Lunasi Semua Tunggakan

BANJARMASIN – Tunggakan dan denda BPJS Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkat. Jika pada bulan September tadi angkanya mencapai Rp27 miliar. Di bulan November tadi lonjakan tunggakan yang tercatat di Rumah Sakit milik Pemprov ini mencapai Rp20 miliar.

Angka yang meresahkan ini membuat Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati tak ada basa-basi lagi. Dia mengatakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di tempatnya selalu lamban. Akibatnya tagihan klaim itu mengalami denda pembayaran.

Tak hanya mengeluh seretnya pembayaran klaim tahun ini, dia juga mengungkapkan BPJS Kesehatan juga masih menunggak tagihan tahun 2017 tadi.

“Yang tahun lalu saja masih ada. Meski nilainya tak sebanyak kali ini. Kami prediksi jika ditotal sampai Bulan Desember ini, tunggakan tagihan nilainya mencapai Rp60 miliar,” ungkap Suciati, Sabtu (15/12) tadi.

Wajar dia mengeluh. Pasalnya, uang tersebut adalah untuk keperluan operasional rumah sakit. Seperti untuk biaya obat-obatan hingga biaya makan pasien.

“Kami juga tak bisa menolak orang berobat dengan BJPS Kesehatan. Harusnya pihak BPJS Kesehatan memahami ini,” keluhnya.

Bukan hanya melakukan penagihan ke pihak BPJS Kesehatan. Pihaknya juga melaporkan persoalan ini kepada Gubernur dan DPRD Kalsel dengan harapan ada tekanan ke BPJS kesehatan. Hasilnya? BPJS Kesehatan selalu berkilah sedang defisit anggaran dan meminta klaim diberikan tepat waktu.

Suci menegaskan pihaknya selalu tepat waktu dalam melakukan klaim. Yang dia sayangkan, sistem klaim yang selalu berubah-rubah membuat rumah sakit kesulitan dengan penagihan klaim.

“Kami menurunkan 42 orang tenaga mengurus klaim ini. Tetap saja kadang ada perubahan sistem yang pada akhirnya ada yang terpending,” terangnya.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Muhammad Fakhriza belum mau berbicara. Dia meminta waktu hari ini untuk menyampaikan persoalan ini kepada wartawan. “Besok (hari ini) akan kita klarifikasi,” tulisnya melalui pesan WhatsApp kemarin.

BPJS Kesehatan sejatinya sudah memperoleh dana segar. Pemerintah pusat telah mencairkan dana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut. Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan jauh lebih besar dari yang pertama.

“Kita (pemerintah) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Desember tadi. Seperti diketahui, di tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya mengucurkan Rp 4,9 triliun.

Namun demikian, Ani –sapaan akrab Sri Mulyani- menyebut uang sebesar Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Melainkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya tetap meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit.

“Tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya, hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. 

Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan akan menerima dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,6 triliun.

Namun pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun saja. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya.

“Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) di 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (far/rin/agm)

BANJARMASIN – Tunggakan dan denda BPJS Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkat. Jika pada bulan September tadi angkanya mencapai Rp27 miliar. Di bulan November tadi lonjakan tunggakan yang tercatat di Rumah Sakit milik Pemprov ini mencapai Rp20 miliar.

Angka yang meresahkan ini membuat Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati tak ada basa-basi lagi. Dia mengatakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di tempatnya selalu lamban. Akibatnya tagihan klaim itu mengalami denda pembayaran.

Tak hanya mengeluh seretnya pembayaran klaim tahun ini, dia juga mengungkapkan BPJS Kesehatan juga masih menunggak tagihan tahun 2017 tadi.

“Yang tahun lalu saja masih ada. Meski nilainya tak sebanyak kali ini. Kami prediksi jika ditotal sampai Bulan Desember ini, tunggakan tagihan nilainya mencapai Rp60 miliar,” ungkap Suciati, Sabtu (15/12) tadi.

Wajar dia mengeluh. Pasalnya, uang tersebut adalah untuk keperluan operasional rumah sakit. Seperti untuk biaya obat-obatan hingga biaya makan pasien.

“Kami juga tak bisa menolak orang berobat dengan BJPS Kesehatan. Harusnya pihak BPJS Kesehatan memahami ini,” keluhnya.

Bukan hanya melakukan penagihan ke pihak BPJS Kesehatan. Pihaknya juga melaporkan persoalan ini kepada Gubernur dan DPRD Kalsel dengan harapan ada tekanan ke BPJS kesehatan. Hasilnya? BPJS Kesehatan selalu berkilah sedang defisit anggaran dan meminta klaim diberikan tepat waktu.

Suci menegaskan pihaknya selalu tepat waktu dalam melakukan klaim. Yang dia sayangkan, sistem klaim yang selalu berubah-rubah membuat rumah sakit kesulitan dengan penagihan klaim.

“Kami menurunkan 42 orang tenaga mengurus klaim ini. Tetap saja kadang ada perubahan sistem yang pada akhirnya ada yang terpending,” terangnya.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Muhammad Fakhriza belum mau berbicara. Dia meminta waktu hari ini untuk menyampaikan persoalan ini kepada wartawan. “Besok (hari ini) akan kita klarifikasi,” tulisnya melalui pesan WhatsApp kemarin.

BPJS Kesehatan sejatinya sudah memperoleh dana segar. Pemerintah pusat telah mencairkan dana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut. Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan jauh lebih besar dari yang pertama.

“Kita (pemerintah) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Desember tadi. Seperti diketahui, di tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya mengucurkan Rp 4,9 triliun.

Namun demikian, Ani –sapaan akrab Sri Mulyani- menyebut uang sebesar Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Melainkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya tetap meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit.

“Tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya, hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. 

Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan akan menerima dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,6 triliun.

Namun pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun saja. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya.

“Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) di 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (far/rin/agm)

Most Read

Artikel Terbaru

/