alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Waduh!! Peserta Pileg Tuduh Pak RT Merusak Alat Peraga Kampanye

BANJARMASIN – Memasuki bulan ketiga masa kampanye, mencuat kasus perusakan APK (Alat Peraga Kampanye) di Banjarmasin. Dugaan tindak pidana pemilu itu sedang diusut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani merincikan kasus itu dilaporkan pada akhir November tadi. “Kejadiannya di Jalan Sutoyo S. Sekarang masih kami proses,” ujarnya, kemarin (10/12).

Kasus itu dilaporkan oleh korban yang tak lain peserta Pileg (Pemilu Legislatif) 2019. Yang menarik, korban menyebut ketua rukun tetangga (RT) setempat sebagai pelakunya.

“Jadi Pak RT disebut menurunkan paksa APK milik si peserta pemilu. Setelah diturunkan APK-nya menjadi rusak,” jelasnya.

Jika terbukti, ancaman penjara enam bulan dan denda maksimal Rp1 juta telah menunggu. Yang memberatkan jika perusakan itu memang didasari motif politis.

“Jadi merusak baliho atau spanduk kampanye orang itu jangan dianggap perkara sepele,” tegas Subhani.

Bagaimana Bawaslu melihat kasus ini, Subhani enggan berkomentar banyak. Dia hanya memastikan, Bawaslu masih mengkaji bukti-bukti yang ada. “Sedang diproses,” tukasnya.

Laporan-laporan pelanggaran pemilu diprediksi bakal mulai ramai pada tahun depan. Seiring dengan memanasnya suhu politik. Bagi masyarakat Indonesia, 2019 bakal menjadi tahun politik yang berbeda, mengingat Pileg dan Pilpres digelar serentak.

Masa kampanye dibuka KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tanggal 23 September kemarin dan ditutup pada 13 April mendatang. Sepekan sebelum hari pencoblosan tiba.

Selain kasus laporan yang sampai ke Bawaslu, untuk temuan Bawaslu di lapangan juga baru ada satu kasus. Terkait dugaan pelanggaran berkampanye di luar jadwal. “Curi start pada bulan April tadi. Tapi proses kasusnya sudah disetop,” ujarnya.

Mengapa dihentikan begitu saja? Subhani beralasan, melihat perangkat aturan yang ada, Bawaslu kesulitan menindaknya. Mengingat pelanggaran itu terjadi tidak pada masa kampanye. “Kasus itu tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya,” terangnya.(fud/at/dye)

BANJARMASIN – Memasuki bulan ketiga masa kampanye, mencuat kasus perusakan APK (Alat Peraga Kampanye) di Banjarmasin. Dugaan tindak pidana pemilu itu sedang diusut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani merincikan kasus itu dilaporkan pada akhir November tadi. “Kejadiannya di Jalan Sutoyo S. Sekarang masih kami proses,” ujarnya, kemarin (10/12).

Kasus itu dilaporkan oleh korban yang tak lain peserta Pileg (Pemilu Legislatif) 2019. Yang menarik, korban menyebut ketua rukun tetangga (RT) setempat sebagai pelakunya.

“Jadi Pak RT disebut menurunkan paksa APK milik si peserta pemilu. Setelah diturunkan APK-nya menjadi rusak,” jelasnya.

Jika terbukti, ancaman penjara enam bulan dan denda maksimal Rp1 juta telah menunggu. Yang memberatkan jika perusakan itu memang didasari motif politis.

“Jadi merusak baliho atau spanduk kampanye orang itu jangan dianggap perkara sepele,” tegas Subhani.

Bagaimana Bawaslu melihat kasus ini, Subhani enggan berkomentar banyak. Dia hanya memastikan, Bawaslu masih mengkaji bukti-bukti yang ada. “Sedang diproses,” tukasnya.

Laporan-laporan pelanggaran pemilu diprediksi bakal mulai ramai pada tahun depan. Seiring dengan memanasnya suhu politik. Bagi masyarakat Indonesia, 2019 bakal menjadi tahun politik yang berbeda, mengingat Pileg dan Pilpres digelar serentak.

Masa kampanye dibuka KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tanggal 23 September kemarin dan ditutup pada 13 April mendatang. Sepekan sebelum hari pencoblosan tiba.

Selain kasus laporan yang sampai ke Bawaslu, untuk temuan Bawaslu di lapangan juga baru ada satu kasus. Terkait dugaan pelanggaran berkampanye di luar jadwal. “Curi start pada bulan April tadi. Tapi proses kasusnya sudah disetop,” ujarnya.

Mengapa dihentikan begitu saja? Subhani beralasan, melihat perangkat aturan yang ada, Bawaslu kesulitan menindaknya. Mengingat pelanggaran itu terjadi tidak pada masa kampanye. “Kasus itu tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya,” terangnya.(fud/at/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/