alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Masalah dan Solusi Sama-sama Klasik, Perlunya Membentuk Badan Otoritas Sungai (2)

PAMPANGAN yang melumpuhkan transportasi Sungai Martapura adalah masalah klasik. Sama klasiknya dengan solusi yang diterapkan. Selama bertahun-tahun Pemko Banjarmasin hanya bergantung pada kapal sapu-sapu sewaan.

Dalam kondisi normal, satu unit kapal sapu-sapu sudah cukup untuk mengangkut dan membuang gulma dan sampah yang mengapung di Sungai Martapura. Tapi pada kondisi luar biasa seperti sekarang, sudah pasti kewalahan.

Seperti kemarin (10/12) pagi, ketika pampangan muncul di Jembatan Pangeran Antasari, kapal sapu-sapu itu tak tampak. Rupanya, kapal itu sudah bekerja semalaman penuh dan sedang membuang angkutannya. “Kami bekerja siang dan malam selama dua hari terakhir.

Begitu muatan ilung (enceng gondok) sudah dikosongkan, kembali lagi ke lokasi,” kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Joko Pitoyo.

Membeli sendiri atau menambah unit kapal sapu-sapu, menurut Joko bukanlah solusi jitu. Dia mengingatkan, pampangan itu muncul akibat sampah kiriman dari daerah tetangga. Banjarmasin sebagai bagian hilir sungai hanya lah korban.

“Panjang Sungai Martapura di wilayah Banjarmasin cuma 25 kilometer. Sisanya, sepanjang 200 kilometer melewati beberapa kabupaten dan kota tetangga,” ujarnya.

Joko menegaskan, perlu penanganan dari hulu sampai ke hilir. Pemko tak bisa mengatur-ngatur pemkab tetangga, tapi pemprov bisa. “Apalagi pengelolaan Sungai Martapura dan Sungai Barito kini merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk memudahkan koordinasi dari semua daerah yang dilintasi Sungai Martapura, Joko menyarankan perlunya pembentukan Badan Otoritas Sungai Kalsel.

“Satu sungai, satu perencanaan, satu manajemen. Jadi perlu badan otoritas sungai untuk mengomando,” tegasnya.

Gulma dan sampah kiriman itu lazim muncul pada musim hujan seperti sekarang. Sesuai pola arus sungai, terbawa ke Banjarmasin pada kondisi sungai pasang.(fud/at/dye)

PAMPANGAN yang melumpuhkan transportasi Sungai Martapura adalah masalah klasik. Sama klasiknya dengan solusi yang diterapkan. Selama bertahun-tahun Pemko Banjarmasin hanya bergantung pada kapal sapu-sapu sewaan.

Dalam kondisi normal, satu unit kapal sapu-sapu sudah cukup untuk mengangkut dan membuang gulma dan sampah yang mengapung di Sungai Martapura. Tapi pada kondisi luar biasa seperti sekarang, sudah pasti kewalahan.

Seperti kemarin (10/12) pagi, ketika pampangan muncul di Jembatan Pangeran Antasari, kapal sapu-sapu itu tak tampak. Rupanya, kapal itu sudah bekerja semalaman penuh dan sedang membuang angkutannya. “Kami bekerja siang dan malam selama dua hari terakhir.

Begitu muatan ilung (enceng gondok) sudah dikosongkan, kembali lagi ke lokasi,” kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Joko Pitoyo.

Membeli sendiri atau menambah unit kapal sapu-sapu, menurut Joko bukanlah solusi jitu. Dia mengingatkan, pampangan itu muncul akibat sampah kiriman dari daerah tetangga. Banjarmasin sebagai bagian hilir sungai hanya lah korban.

“Panjang Sungai Martapura di wilayah Banjarmasin cuma 25 kilometer. Sisanya, sepanjang 200 kilometer melewati beberapa kabupaten dan kota tetangga,” ujarnya.

Joko menegaskan, perlu penanganan dari hulu sampai ke hilir. Pemko tak bisa mengatur-ngatur pemkab tetangga, tapi pemprov bisa. “Apalagi pengelolaan Sungai Martapura dan Sungai Barito kini merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk memudahkan koordinasi dari semua daerah yang dilintasi Sungai Martapura, Joko menyarankan perlunya pembentukan Badan Otoritas Sungai Kalsel.

“Satu sungai, satu perencanaan, satu manajemen. Jadi perlu badan otoritas sungai untuk mengomando,” tegasnya.

Gulma dan sampah kiriman itu lazim muncul pada musim hujan seperti sekarang. Sesuai pola arus sungai, terbawa ke Banjarmasin pada kondisi sungai pasang.(fud/at/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/