alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Saturday, 21 May 2022

Pemprov Perkuat Sistem Pengendalian Internal

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memantapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP).

Sebab, cara ini demi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain SAKIP, Sahbirin berkata perlu memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di seluruh perangkat daerah. Menurut dia, keduanya harus selaras dengan visi dan misi daerah.

“Jika keduanya terukur dalam pelaksanaan, Insya Allah penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum akan lebih efektif,” terang Sahbirin Noor, Minggu (9/12).

Itu sebabnya, gubernur mengingatkan SKPD di jajarannya tidak terlena dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut sejak 2013-2017.

Ia berkata Pemprov Kalsel baru mendapat penghargaan Negara melalui Kementerian Keuangan berupa piagam dan trofi, atas keberhasilan mempertahankan WTP selama lima tahun berturut- turut. .

“Tetapi bagi saya itu bukan prestasi akhir. Paling utama adalah upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Paman Birin—sapaan akrabnya.

Menurut Paman Birin, tujuan utama penyelenggaraan pemerintah adalah upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini menjadi standar penting dalam konsep perencanaan pembangunan di baik tingkat nasional maupun daerah.

Pemikiran Gubernur H Sahbirin Noor tersebut selaras analisis dan kajian Gatot Darmasto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, saat menjadi narasumber utama pada Pelatihan SPIP Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Kalsel, Jumat (7/12).

Dikatakan Gatot, untuk mewujudkan SPIP penting bagi pemerintah daerah memahami tahapan proses manajemen pengelolaan keuangan negara/ daerah.

Langkah pertama diawali pada perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran.

“Langkah berikutnya penatausahaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi untuk mengukur apakah perumusan kebijakan yang telah ditetapkan itu sesuai dengan pedoman dasar sesuai peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Menurut Gatot, semua perencanaan harus mengedepankan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Keduanya akan melahirkan wilayah tertib administrasi, wajar tanpa pengecualian, dan wilayah bebas dari korupsi.

“Semuanya menuju pada titik terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.

Adapun Sekdaprov H Abdul Haris Makkie saat membacakan sambutan tertulis Gubernur H Sahbirin Noor pada Pelatihan SPIP Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Kalsel, menjelaskan tujuan pelatihan memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dalam melakukan pengawasan internal di unit pelaksana dan meningkatkan pemahaman serta pembinaan kepada penyelenggara SPIP. (bdm/gr/arh)

 

PEDULI:Gubernur KalselH Sahbirin Noordan istriHj RaudatulJannahMenghadiriPeringatanHari DisabilitasInternasionaldi Banjarmasin,Minggu (9/12)pagi.

 

 

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memantapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP).

Sebab, cara ini demi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain SAKIP, Sahbirin berkata perlu memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di seluruh perangkat daerah. Menurut dia, keduanya harus selaras dengan visi dan misi daerah.

“Jika keduanya terukur dalam pelaksanaan, Insya Allah penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum akan lebih efektif,” terang Sahbirin Noor, Minggu (9/12).

Itu sebabnya, gubernur mengingatkan SKPD di jajarannya tidak terlena dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut sejak 2013-2017.

Ia berkata Pemprov Kalsel baru mendapat penghargaan Negara melalui Kementerian Keuangan berupa piagam dan trofi, atas keberhasilan mempertahankan WTP selama lima tahun berturut- turut. .

“Tetapi bagi saya itu bukan prestasi akhir. Paling utama adalah upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Paman Birin—sapaan akrabnya.

Menurut Paman Birin, tujuan utama penyelenggaraan pemerintah adalah upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini menjadi standar penting dalam konsep perencanaan pembangunan di baik tingkat nasional maupun daerah.

Pemikiran Gubernur H Sahbirin Noor tersebut selaras analisis dan kajian Gatot Darmasto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, saat menjadi narasumber utama pada Pelatihan SPIP Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Kalsel, Jumat (7/12).

Dikatakan Gatot, untuk mewujudkan SPIP penting bagi pemerintah daerah memahami tahapan proses manajemen pengelolaan keuangan negara/ daerah.

Langkah pertama diawali pada perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran.

“Langkah berikutnya penatausahaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi untuk mengukur apakah perumusan kebijakan yang telah ditetapkan itu sesuai dengan pedoman dasar sesuai peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Menurut Gatot, semua perencanaan harus mengedepankan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Keduanya akan melahirkan wilayah tertib administrasi, wajar tanpa pengecualian, dan wilayah bebas dari korupsi.

“Semuanya menuju pada titik terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.

Adapun Sekdaprov H Abdul Haris Makkie saat membacakan sambutan tertulis Gubernur H Sahbirin Noor pada Pelatihan SPIP Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Kalsel, menjelaskan tujuan pelatihan memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dalam melakukan pengawasan internal di unit pelaksana dan meningkatkan pemahaman serta pembinaan kepada penyelenggara SPIP. (bdm/gr/arh)

 

PEDULI:Gubernur KalselH Sahbirin Noordan istriHj RaudatulJannahMenghadiriPeringatanHari DisabilitasInternasionaldi Banjarmasin,Minggu (9/12)pagi.

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/