alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Rendahnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Kewajiban Reklamasi Pertambangan

BANJARMASIN – Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pertambangan masih rendah.

Meski demikian, ketaatan untuk menyetorkan dana jaminan reklamasi (Jamrek) perusahaan tambang cukup signifikan. Dana jamrek perusahaan tambang di Kalsel mencapai Rp379,7 miliar dan USD2,2 juta.

Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Gunawan Harjito mengungkapkan, dana itu dikumpulkan dari 450 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalsel.

Pemegang IUP di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat paling banyak menyetorkan Jamrek ini. Ada 179 IUP di kabupaten pesisir itu.

Dana Jamrek yang terkumpul mencapai Rp167,5 miliar. Di urutan ke dua disusul pemegang IUP di Kabupaten Tapin. Jumlah Jamrek yang berhasil dihimpun mencapai Rp63,8 miliar dengan 28 pemegan IUP.

Sementara, Kabupaten Tabalong yang dikenal sebagai daerah tambang besar di Kalsel, hanya menyetorkan Jamrek senilai Rp2,1 miliar dari 11 pemegang IUP.

Lalu berapa dana Jamrek yang harus didepositokan oleh pemegang IUP untuk mereklamasi luasan lahan tambang? Gunawan menyebut, nilainya antara Rp90 juta hingga Rp110 juta per hektare. Tergantung daerah dan lokasi tambang.

“Kondisi masing-masing daerah tempat lokasi tambang berbeda. Makanya tak pukul rata,” kata Gunawan.

 Dia menegaskan, dengan hitungan tersebut, dana yang ada saat ini sudah sangat cukup dalam melakukan reklamasi pasca tambang. “Sudah di hitung. Nilai itu sudah cukup,” imbuhnya.

Perusahaan tambang memang dituntut untuk membayarkan jamrek.Gunawan mengatakan pihaknya tegas tak akan memberikan rekomendasi pengapalan batubara untuk berlayar bagi perusahaan yang mangkir.

Ancaman ini pernah dibuktikan pada bulan Juni lalu kepada 359 pemegang IUP.

Sayangnya, Gunawan membeberkan, dari sejumlah pemegang IUP pertambangan di Kalsel, baru dua perusahaan batubara yang secara bertahap mencairkan dana jaminan reklamasi mereka. Ratusan perusahaan lainnya masih belum melakukan reklamasi.

Secara nasional, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pertambangan masih rendah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pemerintah saat masih menghitung ulang dana jaminan reklamasi untuk IUP di daerah.

Berdasarkan data saat ini, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan jaminan reklamasi baru mencapai 56 persen.

“Tetapi itu dicampur yang CnC (Clear and Clear) dan non CnC. Padahal non CnC ini kan sudah dicabut dan gak akan maju-maju,” ujarnya.

Pihaknya akan mengeluarkan perusahaan yang berstatus non CnC dari data tersebut. Sebab, perusahaan berstatus non CnC izin pertambangannya sudah dicabut.

“Mungkin bisa meningkat (angka kepatuhan),” imbuhnya. Sedangkan untuk perusahaan berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya), tingkat kepatuhannya sudah mencapai 99 persen.

Dana jaminan reklamasi ini disimpan dalam rekening perusahaan, tetapi atas nama pemerintah. Perusahaan hanya bisa mencairkan dana jaminan tersebut setelah ada izin dari pemerintah dan reklamasi selesai.

Dalam Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, jika selama dua tahun berturut-turut perkembangan reklamasi tidak mencapai 60 persen, maka dinyatakan gagal.

“Maka, perusahaan diharuskan mencari pihak ketiga untuk melakukan reklamasi. Pihak ketiga itu yang punya IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) di bidang reklamasi dan paska tambang,” urainya.

Perusahaan inilah yang harus mengerjakan reklamasi sampai 100 persen. “Selama pihak ketiga mengerjakan, tidak ada pencairan,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak mengerjakan reklamasi. Namun, untuk IUP daerah, yang memberikan surat peringatan dan pengawasan adalah instansi di provinsi.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyebut, pemerintah pusat dan daerah sudah melakukan upaya penegakan hukum.

“Beberapa perusahaan telah dan sedang melaksanakan paksaan pemerintah,” katanya.

Namun, menurut Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar, pemerintah pusat dan daerah tidak pernah melakukan penegakan hukum yang tegas, baik terkait lubang-lubang tambang batubara yang dibiarkan menganga.

Pemerintah tidak bernyali menyeret perusahaan-perusahaan pembangkang itu ke meja hijau untuk diadili. Dia mencontohkan, pada 22 Februari 2017 ada pertemuan membahas penanganan kasus lubang tambang di Kaltim.

Pertemuan itu dihadiri berbagai stakeholder kementerian, lembaga, serta pansus investigasi lubang tambang. Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Tim Terpadu Penanganan Kasus Lubang Tambang. Targetnya, tim tersebut bekerja hingga akhir 2017.

”Kenyataanya, hingga mendekati akhir 2018 tim tidak juga terbentuk,” jelasnya.

Melky meminta Presiden Jokowi turun tangan. Melakukan moratorium, lalu mengevaluasi seluruh perizinan tambang batubara.

“Moratorium dan evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi seluruh kerusakan, mulai dari perampasan tanah warga, penghancuran pangan, pencemaran air dan udara, perusakan hutan, termasuk kampung-kampung yang lenyap akibat dihajar tambang,” bebernya.

Menurut Melky, penegakan hukum ini tidak sebatas pada perusahaan tambang, tapi juga menyasar kepada elite-elite politik lokal dan nasional yang bermain di sektor tambang.

”Kalau Presiden Jokowi berani, mulai dari lingkaran dia di istana,” katanya. Selain itu, kata Melky yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan pemulihan sosial-ekologis masyarakat yang sudah diluluhlantahkan akibat ekspansi tambang.

Meski demikian, dia mengatakan dana yang dijaminkan ini tak kemana-mana. Tetap tersimpan di bank pemerintah. Sementara, untuk deposito yang didapat dari dana Jamrek yang “mengendap” ini tetap dimiliki oleh perusahaan.

Apakah ini bukan berarti perusahaan hanya menabung uang? Dia mengatakan tabungan tersebut terkoneksi dengan Dinas ESDM Kalsel. Perusahaan hanya bisa mencairkan jika sudah melakukan reklamasi yang dinilai oleh inspektur tambang.

Ditegaskannya, pihaknya pun tak bisa mencairkan dana tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. “Uang mereka (perusahaan tak hilang dan tak dimakan oleh orang dinas, karena sama-sama mengetahui,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pengawasan IUP memang diserahkan ke Pemprov, setelah sebelumnya dikelola daerah. Jika dibanding pengelolaan sebelumnya, ada kenaikan signifikan jumlah dana jamrek.

Sebelum lahirnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka jamrek se-Kalsel hanya berkisar Rp116 miliar. (mof/ito/ay/ran)

BANJARMASIN – Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pertambangan masih rendah.

Meski demikian, ketaatan untuk menyetorkan dana jaminan reklamasi (Jamrek) perusahaan tambang cukup signifikan. Dana jamrek perusahaan tambang di Kalsel mencapai Rp379,7 miliar dan USD2,2 juta.

Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Gunawan Harjito mengungkapkan, dana itu dikumpulkan dari 450 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalsel.

Pemegang IUP di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat paling banyak menyetorkan Jamrek ini. Ada 179 IUP di kabupaten pesisir itu.

Dana Jamrek yang terkumpul mencapai Rp167,5 miliar. Di urutan ke dua disusul pemegang IUP di Kabupaten Tapin. Jumlah Jamrek yang berhasil dihimpun mencapai Rp63,8 miliar dengan 28 pemegan IUP.

Sementara, Kabupaten Tabalong yang dikenal sebagai daerah tambang besar di Kalsel, hanya menyetorkan Jamrek senilai Rp2,1 miliar dari 11 pemegang IUP.

Lalu berapa dana Jamrek yang harus didepositokan oleh pemegang IUP untuk mereklamasi luasan lahan tambang? Gunawan menyebut, nilainya antara Rp90 juta hingga Rp110 juta per hektare. Tergantung daerah dan lokasi tambang.

“Kondisi masing-masing daerah tempat lokasi tambang berbeda. Makanya tak pukul rata,” kata Gunawan.

 Dia menegaskan, dengan hitungan tersebut, dana yang ada saat ini sudah sangat cukup dalam melakukan reklamasi pasca tambang. “Sudah di hitung. Nilai itu sudah cukup,” imbuhnya.

Perusahaan tambang memang dituntut untuk membayarkan jamrek.Gunawan mengatakan pihaknya tegas tak akan memberikan rekomendasi pengapalan batubara untuk berlayar bagi perusahaan yang mangkir.

Ancaman ini pernah dibuktikan pada bulan Juni lalu kepada 359 pemegang IUP.

Sayangnya, Gunawan membeberkan, dari sejumlah pemegang IUP pertambangan di Kalsel, baru dua perusahaan batubara yang secara bertahap mencairkan dana jaminan reklamasi mereka. Ratusan perusahaan lainnya masih belum melakukan reklamasi.

Secara nasional, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pertambangan masih rendah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pemerintah saat masih menghitung ulang dana jaminan reklamasi untuk IUP di daerah.

Berdasarkan data saat ini, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan jaminan reklamasi baru mencapai 56 persen.

“Tetapi itu dicampur yang CnC (Clear and Clear) dan non CnC. Padahal non CnC ini kan sudah dicabut dan gak akan maju-maju,” ujarnya.

Pihaknya akan mengeluarkan perusahaan yang berstatus non CnC dari data tersebut. Sebab, perusahaan berstatus non CnC izin pertambangannya sudah dicabut.

“Mungkin bisa meningkat (angka kepatuhan),” imbuhnya. Sedangkan untuk perusahaan berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya), tingkat kepatuhannya sudah mencapai 99 persen.

Dana jaminan reklamasi ini disimpan dalam rekening perusahaan, tetapi atas nama pemerintah. Perusahaan hanya bisa mencairkan dana jaminan tersebut setelah ada izin dari pemerintah dan reklamasi selesai.

Dalam Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, jika selama dua tahun berturut-turut perkembangan reklamasi tidak mencapai 60 persen, maka dinyatakan gagal.

“Maka, perusahaan diharuskan mencari pihak ketiga untuk melakukan reklamasi. Pihak ketiga itu yang punya IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) di bidang reklamasi dan paska tambang,” urainya.

Perusahaan inilah yang harus mengerjakan reklamasi sampai 100 persen. “Selama pihak ketiga mengerjakan, tidak ada pencairan,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak mengerjakan reklamasi. Namun, untuk IUP daerah, yang memberikan surat peringatan dan pengawasan adalah instansi di provinsi.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyebut, pemerintah pusat dan daerah sudah melakukan upaya penegakan hukum.

“Beberapa perusahaan telah dan sedang melaksanakan paksaan pemerintah,” katanya.

Namun, menurut Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar, pemerintah pusat dan daerah tidak pernah melakukan penegakan hukum yang tegas, baik terkait lubang-lubang tambang batubara yang dibiarkan menganga.

Pemerintah tidak bernyali menyeret perusahaan-perusahaan pembangkang itu ke meja hijau untuk diadili. Dia mencontohkan, pada 22 Februari 2017 ada pertemuan membahas penanganan kasus lubang tambang di Kaltim.

Pertemuan itu dihadiri berbagai stakeholder kementerian, lembaga, serta pansus investigasi lubang tambang. Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Tim Terpadu Penanganan Kasus Lubang Tambang. Targetnya, tim tersebut bekerja hingga akhir 2017.

”Kenyataanya, hingga mendekati akhir 2018 tim tidak juga terbentuk,” jelasnya.

Melky meminta Presiden Jokowi turun tangan. Melakukan moratorium, lalu mengevaluasi seluruh perizinan tambang batubara.

“Moratorium dan evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi seluruh kerusakan, mulai dari perampasan tanah warga, penghancuran pangan, pencemaran air dan udara, perusakan hutan, termasuk kampung-kampung yang lenyap akibat dihajar tambang,” bebernya.

Menurut Melky, penegakan hukum ini tidak sebatas pada perusahaan tambang, tapi juga menyasar kepada elite-elite politik lokal dan nasional yang bermain di sektor tambang.

”Kalau Presiden Jokowi berani, mulai dari lingkaran dia di istana,” katanya. Selain itu, kata Melky yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan pemulihan sosial-ekologis masyarakat yang sudah diluluhlantahkan akibat ekspansi tambang.

Meski demikian, dia mengatakan dana yang dijaminkan ini tak kemana-mana. Tetap tersimpan di bank pemerintah. Sementara, untuk deposito yang didapat dari dana Jamrek yang “mengendap” ini tetap dimiliki oleh perusahaan.

Apakah ini bukan berarti perusahaan hanya menabung uang? Dia mengatakan tabungan tersebut terkoneksi dengan Dinas ESDM Kalsel. Perusahaan hanya bisa mencairkan jika sudah melakukan reklamasi yang dinilai oleh inspektur tambang.

Ditegaskannya, pihaknya pun tak bisa mencairkan dana tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. “Uang mereka (perusahaan tak hilang dan tak dimakan oleh orang dinas, karena sama-sama mengetahui,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pengawasan IUP memang diserahkan ke Pemprov, setelah sebelumnya dikelola daerah. Jika dibanding pengelolaan sebelumnya, ada kenaikan signifikan jumlah dana jamrek.

Sebelum lahirnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka jamrek se-Kalsel hanya berkisar Rp116 miliar. (mof/ito/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/