alexametrics
32.1 C
Banjarmasin
Wednesday, 25 May 2022

Penerimaan Pajak Rp543 Miliar, Na'im Harap Setiap SKPD Tertib Administrasi Pelaporan

BANJARBARU – Berdasarkan data penerimaan pajak per bulan Oktober tahun 2018 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru.

Diketahui bahwa penerimaan pajak berdasarkan regional wilayah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp543miliar dengan penerimaan yang menjadi basis bagi hasil senilai Rp117miliar.

Sampai dengan akhir tahun ini. Menurut Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Muhammad Na’im Amali terdapat anggaran yang belum terserap. Hal ini sekaligus potensi pajak yang masih perlu diamankan pemotongan dan pemungutannya.

Karena itulah, Na’im mengimbau agar semua SKPD di wilayah Kota Banjarbaru segera meningkatkan realisasi penggunaan anggaran dan tertib secara peraturan perpajakan. Terlebih ini memasuki akhir tahun 2018.

“Iya, baik dalam pemotongan, pemungutan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutang atas setiap kegiatan yang dilaksanakan,” katanya dalam acara Rekonsiliasi Kewajiban Perpajakan Bendahara bagi SKPD Pemko Banjarbaru pada Senin (3/12) di Aula DPRD Banjarbaru.

Dilanjutkannya, dalam penyerapan dan realisasi anggaran ini. Dirinya berharap setiap SKPD juga untuk tertib administrasi pelaporan dan memperhatikan batas waktu pencarian SP2D.

“Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Terkait acara rutin yang digelarnya bersama SKPD di Banjarbaru ini. Na’im menyebut kalau Rekonsiliasi ini sebagai bentuk pengawasan penyerapan Daftar Pagu Anggaran SKPD.

“Sekaligus evaluasi juga, yakni dari sisi penyetoran pajak di tahun 2018 serta program pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak bendaharawan pemerintah,” jawabnya.

Kegiatan Rekonsiliasi ditujukannya juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan Bendahara SKPD sebagai Bendaharawan Pemerintah Daerah. Yang mana ujarnya mempunyai kewajiban untuk memotong dan memungut Pajak secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Harus tepat waktu dan sasaran, baik atas pengeluaran/belanja barang/jasa/modal yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Termasuk juga penerimaan dari masyarakat yang diterima oleh Badan Layanan Umum,” paparnya menjelaskan.

Sementara itu dari perwakilan Pemerintah Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Banjarbaru, Rahmatullah Kausari. Menyambut baik kegiatan rekonsiliasi yang diadakan oleh KPP Pratama Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Rahmatullah menyampaikan bahwa peran bendahara sangat penting termasuk urusan perpajakan.

“Penting, ini untuk mengamankan penerimaan negara atas belanja yang bersumber dari APBD atau APBN di lingkungan Pemko Banjarbaru,” pungkasnya. (rvn/al/bin)

BANJARBARU – Berdasarkan data penerimaan pajak per bulan Oktober tahun 2018 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru.

Diketahui bahwa penerimaan pajak berdasarkan regional wilayah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp543miliar dengan penerimaan yang menjadi basis bagi hasil senilai Rp117miliar.

Sampai dengan akhir tahun ini. Menurut Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Muhammad Na’im Amali terdapat anggaran yang belum terserap. Hal ini sekaligus potensi pajak yang masih perlu diamankan pemotongan dan pemungutannya.

Karena itulah, Na’im mengimbau agar semua SKPD di wilayah Kota Banjarbaru segera meningkatkan realisasi penggunaan anggaran dan tertib secara peraturan perpajakan. Terlebih ini memasuki akhir tahun 2018.

“Iya, baik dalam pemotongan, pemungutan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutang atas setiap kegiatan yang dilaksanakan,” katanya dalam acara Rekonsiliasi Kewajiban Perpajakan Bendahara bagi SKPD Pemko Banjarbaru pada Senin (3/12) di Aula DPRD Banjarbaru.

Dilanjutkannya, dalam penyerapan dan realisasi anggaran ini. Dirinya berharap setiap SKPD juga untuk tertib administrasi pelaporan dan memperhatikan batas waktu pencarian SP2D.

“Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Terkait acara rutin yang digelarnya bersama SKPD di Banjarbaru ini. Na’im menyebut kalau Rekonsiliasi ini sebagai bentuk pengawasan penyerapan Daftar Pagu Anggaran SKPD.

“Sekaligus evaluasi juga, yakni dari sisi penyetoran pajak di tahun 2018 serta program pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak bendaharawan pemerintah,” jawabnya.

Kegiatan Rekonsiliasi ditujukannya juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan Bendahara SKPD sebagai Bendaharawan Pemerintah Daerah. Yang mana ujarnya mempunyai kewajiban untuk memotong dan memungut Pajak secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Harus tepat waktu dan sasaran, baik atas pengeluaran/belanja barang/jasa/modal yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Termasuk juga penerimaan dari masyarakat yang diterima oleh Badan Layanan Umum,” paparnya menjelaskan.

Sementara itu dari perwakilan Pemerintah Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Banjarbaru, Rahmatullah Kausari. Menyambut baik kegiatan rekonsiliasi yang diadakan oleh KPP Pratama Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Rahmatullah menyampaikan bahwa peran bendahara sangat penting termasuk urusan perpajakan.

“Penting, ini untuk mengamankan penerimaan negara atas belanja yang bersumber dari APBD atau APBN di lingkungan Pemko Banjarbaru,” pungkasnya. (rvn/al/bin)

Most Read

Artikel Terbaru

/