alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Ini Yang di Lakukan Pemko untuk Babat Jamban Apung

BANJARMASIN – Permukiman bantaran sungai di Tanjung Pagar bakal dijadikan sebagai kawasan percontohan perbaikan akses sanitasi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, penataan kawasan di Banjarmasin Selatan itu dimulai tahun depan.

Selama ini, Banjarmasin belum mampu terbebas dari jamban apung. Sebagian warga di bantaran sungai masih membuang hajat langsung ke sungai. Kebiasaan itu menyebabkan tingkat pencemaran bakteri ecoli masih tinggi.

“Saat ini ada tujuh kawasan percontohan perbaikan sanitasi di Banjarmasin. Tahun depan, Tanjung Pagar diikutkan. Melalui penggunaan toilet komunal,” ungkap Ibnu.

Tangki septik komunal bisa menjadi solusi untuk menekan pencemaran air sungai dan air tanah akibat limbah manusia. Terutama bagi penduduk dengan taraf ekonomi pas-pasan. Yang masih kesulitan membangun toilet dan tangki septik pribadi yang ramah lingkungan.

Selain IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal, juga ada cara lain. Seperti penggunaan tangki septik biofil. “Biofil ini sudah diterapkan di Kampung Hijau di Sungai Bilu,” tambahnya.

Ibnu mengaku sangat terinspirasi dengan kisah sukses dari Kabupaten Pringsewu. Dimulai sejak tahun 2014, pada tahun 2017, kabupaten di Provinsi Lampung itu berhasil mencapai status 100 persen bebas jamban apung.

Jika Pringsewu saja bisa, mengapa Banjarmasin tidak. “Banjarmasin sebenarnya punya keunggulan. Satu-satunya kota di Indonesia yang punya PD PAL,” tukasnya.

Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin dulunya anak perusahaan PDAM Bandarmasih. Setelah beberapa tahun, perusahaan pelat merah itu bisa memisahkan diri dan mandiri.

Menjadi satu-satunya PD PAL di Indonesia ternyata tak hanya mendatangkan kebanggaan, tapi juga kesulitan tersendiri. Mengingat sekarang dalam perundang-undangan hanya dikenal istilah perumda (perusahaan umum daerah) dan perseroda (perusahaan perseroan daerah).

“Saya ingin sekali memberikan penyertaan modal bagi PD PAL. Tapi setelah mengkaji regulasinya, ternyata tidak bisa,” pungkas Ibnu. Baginya, bantuan anggaran itu penting untuk memacu cakupan pelayanan PD PAL yang masih rendah.

Penyertaan modal selama ini dinikmati PDAM Bandarmasih dan Bank Kalsel. Dari APBD 2019, tahun depan PDAM mendapat alokasi Rp8 miliar. Bandingkan dengan PD PAL yang harus pintar-pintar mencari bantuan dari lembaga donor asing atau pemerintah pusat. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Permukiman bantaran sungai di Tanjung Pagar bakal dijadikan sebagai kawasan percontohan perbaikan akses sanitasi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, penataan kawasan di Banjarmasin Selatan itu dimulai tahun depan.

Selama ini, Banjarmasin belum mampu terbebas dari jamban apung. Sebagian warga di bantaran sungai masih membuang hajat langsung ke sungai. Kebiasaan itu menyebabkan tingkat pencemaran bakteri ecoli masih tinggi.

“Saat ini ada tujuh kawasan percontohan perbaikan sanitasi di Banjarmasin. Tahun depan, Tanjung Pagar diikutkan. Melalui penggunaan toilet komunal,” ungkap Ibnu.

Tangki septik komunal bisa menjadi solusi untuk menekan pencemaran air sungai dan air tanah akibat limbah manusia. Terutama bagi penduduk dengan taraf ekonomi pas-pasan. Yang masih kesulitan membangun toilet dan tangki septik pribadi yang ramah lingkungan.

Selain IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal, juga ada cara lain. Seperti penggunaan tangki septik biofil. “Biofil ini sudah diterapkan di Kampung Hijau di Sungai Bilu,” tambahnya.

Ibnu mengaku sangat terinspirasi dengan kisah sukses dari Kabupaten Pringsewu. Dimulai sejak tahun 2014, pada tahun 2017, kabupaten di Provinsi Lampung itu berhasil mencapai status 100 persen bebas jamban apung.

Jika Pringsewu saja bisa, mengapa Banjarmasin tidak. “Banjarmasin sebenarnya punya keunggulan. Satu-satunya kota di Indonesia yang punya PD PAL,” tukasnya.

Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin dulunya anak perusahaan PDAM Bandarmasih. Setelah beberapa tahun, perusahaan pelat merah itu bisa memisahkan diri dan mandiri.

Menjadi satu-satunya PD PAL di Indonesia ternyata tak hanya mendatangkan kebanggaan, tapi juga kesulitan tersendiri. Mengingat sekarang dalam perundang-undangan hanya dikenal istilah perumda (perusahaan umum daerah) dan perseroda (perusahaan perseroan daerah).

“Saya ingin sekali memberikan penyertaan modal bagi PD PAL. Tapi setelah mengkaji regulasinya, ternyata tidak bisa,” pungkas Ibnu. Baginya, bantuan anggaran itu penting untuk memacu cakupan pelayanan PD PAL yang masih rendah.

Penyertaan modal selama ini dinikmati PDAM Bandarmasih dan Bank Kalsel. Dari APBD 2019, tahun depan PDAM mendapat alokasi Rp8 miliar. Bandingkan dengan PD PAL yang harus pintar-pintar mencari bantuan dari lembaga donor asing atau pemerintah pusat. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/