alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Pemko Banjarmasin Bakal Buka Data Aset Online

BANJARMASIN – Wali kota berjanji akan membuka data aset pemko secara online agar bisa diakses oleh siapa saja. Mendekati akhir tahun, proses pengunggahan data itu baru mencapai sekitar 70 persen.

“Kami memulai penelusuran dan pengumpulan data aset pemko sejak 2017 lalu. Sampai sekarang ternyata belum tuntas juga. Lebih berat dari yang semula saya kira,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.

Ada ribuan aset bergerak dan tak bergerak yang dimiliki pemko. Sebagian diserahkan ke pihak ketiga. Namun, kerjasama itu belakangan menuai kritik. Karena tak jelas seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemko atas kerjasama tersebut.

“Ini merupakan masalah yang diwariskan oleh era pemerintahan terdahulu. Ruwet sekali. Dan kami tidak ingin mewariskan masalah ini kepada pemerintahan berikutnya,” tegas Subhan.

Dari ribuan aset tersebut, dia memperkirakan ada 20 aset bernilai besar yang pengelolaannya diberikan kepada swasta.

Sebut saja lahan Mitra Plaza, deretan ruko dekat Bundaran Kayu Tangi, sebagian bangunan Pasar Sudimampir Raya, dan Banjarmasin Trade Center (BTC) di Jalan Pramuka yang kini mangkrak.

Bukan hanya data aset, dari laman situs Bakeuda, juga diunggah data anggaran. Dari rincian APBD seperti pendapatan dan belanja daerah. Hingga laporan serapan anggaran dan pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Jadi berapa persen sudah serapan anggaran pemko, tinggal diklik. Masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan. Sekarang sudah zamannya transparansi,” tukas Subhan.

Belum lama ini, Bakeuda mengumpulkan seluruh kepala SKPD. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Agar semua paham aturan mainnya bagaimana. Karena posisi kami lebih kepada penata aset. Sementara penguasaan dan pemanfaatan kan di masing-masing SKPD,” jelasnya.

Di sana dijelaskan secara rinci bagaimana merencanakan, membangun, dan memanfaatkan aset. Hingga mengenai penghapusan atau pemusnahan aset. Termasuk juga panduan tentang penyerahan pengelolaan aset kepada pihak lain.

“Kapan masa perjanjian pemanfaatan aset itu berakhir? Seberapa untung pemko? Semua itu harus ditegaskan sedari awal. Harus sama-sama menguntungkan. Bukan malah melulu merugikan pemko,” pungkasnya. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Wali kota berjanji akan membuka data aset pemko secara online agar bisa diakses oleh siapa saja. Mendekati akhir tahun, proses pengunggahan data itu baru mencapai sekitar 70 persen.

“Kami memulai penelusuran dan pengumpulan data aset pemko sejak 2017 lalu. Sampai sekarang ternyata belum tuntas juga. Lebih berat dari yang semula saya kira,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.

Ada ribuan aset bergerak dan tak bergerak yang dimiliki pemko. Sebagian diserahkan ke pihak ketiga. Namun, kerjasama itu belakangan menuai kritik. Karena tak jelas seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemko atas kerjasama tersebut.

“Ini merupakan masalah yang diwariskan oleh era pemerintahan terdahulu. Ruwet sekali. Dan kami tidak ingin mewariskan masalah ini kepada pemerintahan berikutnya,” tegas Subhan.

Dari ribuan aset tersebut, dia memperkirakan ada 20 aset bernilai besar yang pengelolaannya diberikan kepada swasta.

Sebut saja lahan Mitra Plaza, deretan ruko dekat Bundaran Kayu Tangi, sebagian bangunan Pasar Sudimampir Raya, dan Banjarmasin Trade Center (BTC) di Jalan Pramuka yang kini mangkrak.

Bukan hanya data aset, dari laman situs Bakeuda, juga diunggah data anggaran. Dari rincian APBD seperti pendapatan dan belanja daerah. Hingga laporan serapan anggaran dan pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Jadi berapa persen sudah serapan anggaran pemko, tinggal diklik. Masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan. Sekarang sudah zamannya transparansi,” tukas Subhan.

Belum lama ini, Bakeuda mengumpulkan seluruh kepala SKPD. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Agar semua paham aturan mainnya bagaimana. Karena posisi kami lebih kepada penata aset. Sementara penguasaan dan pemanfaatan kan di masing-masing SKPD,” jelasnya.

Di sana dijelaskan secara rinci bagaimana merencanakan, membangun, dan memanfaatkan aset. Hingga mengenai penghapusan atau pemusnahan aset. Termasuk juga panduan tentang penyerahan pengelolaan aset kepada pihak lain.

“Kapan masa perjanjian pemanfaatan aset itu berakhir? Seberapa untung pemko? Semua itu harus ditegaskan sedari awal. Harus sama-sama menguntungkan. Bukan malah melulu merugikan pemko,” pungkasnya. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/