alexametrics
26.3 C
Banjarmasin
Saturday, 21 May 2022

Alasan Tak Cukup Miskin, Ribuan Pelajar di Banjarmasin Gagal Peroleh KIP

BANJARMASIN – Selama tahun 2018 ada 4.686 siswa SD dan SMP di Banjarmasin yang telah dicoret dari usulan penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Pusat menolaknya karena alasan mereka tak cukup miskin untuk dibantu.

Dinas Pendidikan Banjarmasin sempat menyatakan tak ada koordinasi dengan Dinas Sosial Banjarmasin. Padahal, basis data terpadu untuk masyarakat miskin kota ada di sana.

Data inilah yang selama ini dipakai untuk pengucuran bantuan pengaman sosial. Sebut saja PKH (Program Keluarga Harapan).

Kepala Dinsos Banjarmasin, Esya Zain menolak untuk disalahkan. Dia menyebut masalah ini berada di hulu, bukan di hilir.

“Pangkal masalahnya adalah perbedaan kebijakan di level pusat. Masalah kemiskinan ditangani Kementerian Sosial. Sementara KIP ini urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Sebagai contoh, usulan penerima KIP disusun oleh setiap sekolah. Bukan berdasarkan data kemiskinan terbaru. Padahal data ini berubah dengan sangat cepat.

Mengingat ada saja warga miskin yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau kesejahteraannya membaik dan berhasil keluar dari jerat kemiskinan.

“Misalkan saja SMAN 1 dan SMAN 2 dari Mulawarman mengajukan usulan penerima KIP. Keduanya adalah sekolah favorit dan ternama di Banjarmasin. Secara logika, enggak ada siswa mereka yang benar-benar miskin,” imbuhnya.

Untuk menyatakan seseorang miskin, Kemensos telah menyusun belasan indikator. Dulu ada sebanyak 14 indikator. Belakangan ditambah menjadi 20 indikator. Semakin banyak dan semakin rumit.

Yang diukur bukan cuma penghasilan bulanan. Tapi juga menilai kelayakan tempat tinggal, akses sanitasi (toilet), pemenuhan asupan gizi keluarga, hingga ada atau tidaknya lansia non produktif di rumah tersebut.

“Nah, sekarang Disdik menyusun datanya berdasarkan usulan kepala sekolah. Mereka bilang itu miskin, sementara dalam standar kami tidak. Akhirnya distribusi KIP menjadi bermasalah,” tukas Esya.

Dia berharap, antar kementerian mau duduk bersama. Karena jika terus begini, masalah serupa akan terus berulang dari tahun ke tahun. Bukan hanya terjadi di Banjarmasin, tapi juga di Indonesia. Harus ada solusi bernas pada tahun depan.

Perlu diketahui, dari peta kemiskinan yang dirilis Dinsos pada pertengahan Oktober tadi, ada 39.536 keluarga miskin di Banjarmasin. Terbanyak berada di Banjarmasin Selatan dengan 11.417 keluarga miskin. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Selama tahun 2018 ada 4.686 siswa SD dan SMP di Banjarmasin yang telah dicoret dari usulan penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Pusat menolaknya karena alasan mereka tak cukup miskin untuk dibantu.

Dinas Pendidikan Banjarmasin sempat menyatakan tak ada koordinasi dengan Dinas Sosial Banjarmasin. Padahal, basis data terpadu untuk masyarakat miskin kota ada di sana.

Data inilah yang selama ini dipakai untuk pengucuran bantuan pengaman sosial. Sebut saja PKH (Program Keluarga Harapan).

Kepala Dinsos Banjarmasin, Esya Zain menolak untuk disalahkan. Dia menyebut masalah ini berada di hulu, bukan di hilir.

“Pangkal masalahnya adalah perbedaan kebijakan di level pusat. Masalah kemiskinan ditangani Kementerian Sosial. Sementara KIP ini urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Sebagai contoh, usulan penerima KIP disusun oleh setiap sekolah. Bukan berdasarkan data kemiskinan terbaru. Padahal data ini berubah dengan sangat cepat.

Mengingat ada saja warga miskin yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau kesejahteraannya membaik dan berhasil keluar dari jerat kemiskinan.

“Misalkan saja SMAN 1 dan SMAN 2 dari Mulawarman mengajukan usulan penerima KIP. Keduanya adalah sekolah favorit dan ternama di Banjarmasin. Secara logika, enggak ada siswa mereka yang benar-benar miskin,” imbuhnya.

Untuk menyatakan seseorang miskin, Kemensos telah menyusun belasan indikator. Dulu ada sebanyak 14 indikator. Belakangan ditambah menjadi 20 indikator. Semakin banyak dan semakin rumit.

Yang diukur bukan cuma penghasilan bulanan. Tapi juga menilai kelayakan tempat tinggal, akses sanitasi (toilet), pemenuhan asupan gizi keluarga, hingga ada atau tidaknya lansia non produktif di rumah tersebut.

“Nah, sekarang Disdik menyusun datanya berdasarkan usulan kepala sekolah. Mereka bilang itu miskin, sementara dalam standar kami tidak. Akhirnya distribusi KIP menjadi bermasalah,” tukas Esya.

Dia berharap, antar kementerian mau duduk bersama. Karena jika terus begini, masalah serupa akan terus berulang dari tahun ke tahun. Bukan hanya terjadi di Banjarmasin, tapi juga di Indonesia. Harus ada solusi bernas pada tahun depan.

Perlu diketahui, dari peta kemiskinan yang dirilis Dinsos pada pertengahan Oktober tadi, ada 39.536 keluarga miskin di Banjarmasin. Terbanyak berada di Banjarmasin Selatan dengan 11.417 keluarga miskin. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/