alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

Program dan Kegiatan Jangan Sekadar Rutinitas

PARINGIN – Terkait Raperda APBD 2019, Fraksi Gabungan Perubahan DPRD Kabupaten Balangan, secara umum menyoroti aspek perencanaan terhadap program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat di realisasikan, terarah dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan selama ini, kata Ali Pahmi, juru bicara fraksi, sekadar sebuah rutinitas yang dilaksanakan tanpa memperhitungkan capaian yang telah lalu dan capaian jangka panjang terhadap program dan kegiatan tersebut.

“Semestinya belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Anggaran daerah, kata dia, seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas.

Selain itu, lanjutnya, juga penting bagi pihaknya untuk mengingatkan tentang 3 kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat.

“Kami minta Pemerintah Daerah mengoptimalkan seluruh pendapatan agar defisit yang cukup besar tidak terjadi,” tukasnya. (why)

PARINGIN – Terkait Raperda APBD 2019, Fraksi Gabungan Perubahan DPRD Kabupaten Balangan, secara umum menyoroti aspek perencanaan terhadap program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat di realisasikan, terarah dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan selama ini, kata Ali Pahmi, juru bicara fraksi, sekadar sebuah rutinitas yang dilaksanakan tanpa memperhitungkan capaian yang telah lalu dan capaian jangka panjang terhadap program dan kegiatan tersebut.

“Semestinya belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Anggaran daerah, kata dia, seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas.

Selain itu, lanjutnya, juga penting bagi pihaknya untuk mengingatkan tentang 3 kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat.

“Kami minta Pemerintah Daerah mengoptimalkan seluruh pendapatan agar defisit yang cukup besar tidak terjadi,” tukasnya. (why)

Most Read

Artikel Terbaru

/