alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Saturday, 20 August 2022

Kali ini BPJS Kesehatan Tak Bisa Menghindar Lagi

BANJARMASIN – Kabar dibatalkannya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) oleh Mahkamah Agung (MA) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik menjadi angin segar bagi masyarakat.

Dengan pembatalan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi. Di Kalsel, Kepala BPJS cabang Banjarmasin, Muhammad Fakhriza menyatakan siap menerima dan melaksanakan sesuai dengan putusan MA.

“Kita akan menghargai semua produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dari MA,” kata Fakhriza ketika di konfirmasi Radar Banjarmasin, Rabu (24/10) siang.

Dia mengatakan hingga kemarin masih belum menerima secara resmi keputusan tersebut. Karena itu, peraturan belum bisa dijalankan selama salinan putusan ada.

Sebagai informasi, tiga peraturan itu sebelumnya menuai polemik. Sebab, ketiganya berkaitan dengan pembatasan atau pengaturan tiga layanan pasien BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya menjamin operasi pada pasien katarak yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, BPJS Kesehatan hanya menjamin dua kali dalam seminggu. Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya.

Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Suciati mengatakan meski belum mendapat informasi mengenai pembatalan aturan Perdirjampelkes itu, namun layanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya tetap berjalan seperti biasa.

“Kita tetap jalan terus, ada atau tidak aturan tersebut, karena kami ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Putusan MA membatalkan ketiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, maka BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan tersebut.(gmp/ay/ran)

BANJARMASIN – Kabar dibatalkannya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) oleh Mahkamah Agung (MA) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik menjadi angin segar bagi masyarakat.

Dengan pembatalan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi. Di Kalsel, Kepala BPJS cabang Banjarmasin, Muhammad Fakhriza menyatakan siap menerima dan melaksanakan sesuai dengan putusan MA.

“Kita akan menghargai semua produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dari MA,” kata Fakhriza ketika di konfirmasi Radar Banjarmasin, Rabu (24/10) siang.

Dia mengatakan hingga kemarin masih belum menerima secara resmi keputusan tersebut. Karena itu, peraturan belum bisa dijalankan selama salinan putusan ada.

Sebagai informasi, tiga peraturan itu sebelumnya menuai polemik. Sebab, ketiganya berkaitan dengan pembatasan atau pengaturan tiga layanan pasien BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya menjamin operasi pada pasien katarak yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, BPJS Kesehatan hanya menjamin dua kali dalam seminggu. Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya.

Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Suciati mengatakan meski belum mendapat informasi mengenai pembatalan aturan Perdirjampelkes itu, namun layanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya tetap berjalan seperti biasa.

“Kita tetap jalan terus, ada atau tidak aturan tersebut, karena kami ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Putusan MA membatalkan ketiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, maka BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan tersebut.(gmp/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/